Wakil Ketua BPK Memaparkan Pemeriksaan SDGs Kepada Para Pemeriksa
KALIBATA, Humas BPK - Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) kembali menyelenggarakan kegiatan workshop yang diselenggarakan secara virtual, dyang mengangkat tema "Auditing Sustainable Development Goals (SDGs) : Kerangka, Implementasi,dan Tantangan" dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono, pada Senin (15/6/2020).
Dalam pemaparannya Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa audit implementasi SDGs adalah audit implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian nationally agreed target (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs. Audit yang dilakukan ini adalah untuk dapat menyimpulkan hal-hal terkait upaya untuk menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional, bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai.
"Audit implementasi SDGs perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government. Audit ini perlu menyimpulkan sejauh mana coherence and integration dalam implementasi kebijakan, dan sedapat mungkin audit mencakup tujuan dan pertanyaan audit yang memungkinkan auditor untuk menyimpulkan leave no one behind (orang-orang tertinggal) dan multi-stakeholder engagement", jelas Wakil Ketua BPK.
Wakil Ketua BPK menjelaskan sesuai dengan mandat yang dimiliki, pemeriksaan multi-stakeholder engagement akan fokus pada pemeriksaan atas upaya pemerintah untuk dapat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pengaturan dan pelaksanaan target yang disepakati secara nasional terkait dengan SDGs. Auditor juga dapat memeriksa apakah pemerintah dapat menciptakan kondisi yang baik untuk proses pelibatan, tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan, pelibatan pemangku kepentingan yang kritis, dan kecukupan interaksi dalam prosesnya. Dalam mempertimbangkan kecukupan interaksi, audit dapat mempertimbangkan apakah terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan untuk adanya sistem umpan balik yang terbuka dan jujur; apakah sistem umpan balik dapat diakses dan tidak rumit untuk para pemangku kepentingan; dan apakah sistem umpan balik memungkinkan adanya dialog yang berimbang antar para pihak.
Workshop ini merupakan bagian dari forum yang disebut "Beranda Ilmu", yang merupakan gagasan Badiklat PKN untuk tetap produktif berbagi ilmu di masa pandemi Covid-19 ini. Beranda ilmu memiliki maksud bahwa semua orang yang hadir dalam ruang virtual ini akan mendapat kesempatan berbagi ilmu dan bertukar pengalaman sambil terus mengasah kompetensinya dalam materi yang penting dan serius tapi tetap dibawakan dalam bentuk dialog yang santai dan terbuka.
Hadir sebagai peserta dalam workshop ini meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pemeriksa Ahli Utama, dan Pemeriksa Ahli Madya serta Pejabat Fungsional Non Pemeriksa di lingkungan BPK.