BERITA UTAMA

JAKARTA, Humas BPK - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono, selaku Vice Chair The Independent Audit Advisory Committee United Nations (IAAC) yang terpilih sejak Desember 2020, bersama para Anggota IAAC menghadiri pertemuan dengan United Nations of Board of Auditors (UNBoA), Kamis, (22/7/2021).

Pertemuan ini merupakan rangkaian pertemuan ke-55 United Nations IAAC yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2021. UNBoA adalah Dewan Auditor PBB yang dibentuk oleh Majelis Umum (General Assembly) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengaudit organisasi PBB dan melaporkan temuan dan rekomendasinya kepada Assembly melalui Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ).

Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Janet St. Laurent (Amerika Serikat) sebagai Chair, Anton V. Kosyanenko (Rusia), dan Imran Vanker (Afrika Selatan) serta Executive Secretary IAAC Moses Bamuwamye. Adapun dari UN BoA dihadiri oleh Head of Supreme Audit Institution (SAI) sebagai anggota UNBoA dari 3 SAI yaitu SAI Jerman, Presiden German Federal Court of Auditor Kay Scheller, SAI Chili, Comptroller General Republik Chili Jorge Bermudez dan dari SAI China, Auditor General National Audit Office of the People's Republic of China (CNAO) Hou Kai, serta dihadiri oleh Executive Secretary UNBoA Anjana Das.

Pertemuan dengan UN BoA tersebut merupakan pertemuan level tinggi yang membahas pertukaran ide-ide antar negara terkait dengan peran fungsi pengawasan (oversight). Dalam pertemuan ini para Board of Auditors menyampaikan harapan atas peran dan tanggung jawab anggota IAAC dalam memberikan saran kepada Majelis Umum PBB mengenai implikasi operasional bagi PBB atas isu dan tren dalam laporan keuangan organisasi PBB dan Laporan UNBoA serta kesesuaian praktik kebijakan akuntansi dan pengungkapan serta untuk melakukan penilaian atas perubahan dan risiko dalam kebijakan tersebut.

Pembahasan dilanjutkan dengan strategi Board of Auditors untuk memastikan dan memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah jatuh tempo. Hal ini merupakan isu prioritas tinggi agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan tepat waktu dan diperlukan adanya rencana aksi dalam mengimplementasi rekomendasi tersebut. Selain itu, diskusi juga mengupas mengenai Manajemen Risiko dan Penerapan Statement on Internal Control (SIC) serta penangan atas kecurangan (fraud) dan korupsi.

Melalui peran Wakil Ketua BPK dalam IAAC PBB, diharapkan Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB.

Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari oversight body lainnya. Pertemuan ini memberikan manfaat besar untuk BPK atas pertukaran ide dan pembahasan mendalam mengenai peran oversight dan pemeriksaan yang dapat bermanfaat bagi peran pemeriksa eksternal di dunia internasional