BERITA UTAMA

Wakil Ketua BPK Menjadi Panelis dalam 5TH South-East Asia Multi-Stakeholder Forum On The Implementation Of Sustainable Development

Jakarta, Humas BPK - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Agus Joko Pramono, kembali diundang untuk menjadi panelis dalam 5th South-East Asia Multi-Stakeholder Forum on the Implementation of Sustainable Development. Forum virtual yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), pada tanggal 28 - 30 September dan 3 November 2021.

Dalam pertemuan yang mengangkat topik "Building Back Better from COVID-19 while Advancing the Full Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development" ini, Wakil Ketua BPK turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Bernardus Dwita Pradana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional Selvia Vivi Devianti dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.

Dalam Session 4 Part 1: Interview with 2021 VNR Countries: How Different Stakeholders Approached VNR, Wakil Ketua menjelaskan tentang keterlibatan BPK dalam penyusunan Voluntary National Review (VNR). Pada tahun 2018 dan 2019, BPK melakukan audit kesiapan dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang hasil audit tersebut digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyusun VNR tahun 2019.

Selanjutnya, BPK melakukan reviu atas dokumen VNR tahun 2021 untuk menilai apakah pemerintah telah menyusun VNR tahun 2021 yang selaras dengan VNR tahun 2017 dan 2019, dengan mempertimbangkan hasil audit BPK terkait SDGs, dan melakukan due process sesuai dengan Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition.

"Sementara itu, tantangan yang dihadapi BPK dalam melakukan reviu adalah melakukan validasi data dalam waktu yang singkat, maka untuk kedepannya, BPK akan kembali melakukan reviu atas dokumen VNR Indonesia yang disusun oleh pemerintah," jelas Wakil Ketua BPK.

Dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada perwakilan dari Filipina menyampaikan VNR pada 2022, Session 4 Part 1 ini, yang dikemas dalam bentuk "twinning" tanya jawab interaktif antara perwakilan dari Filipina dengan para panelis.

Selain Wakil Ketua BPK, Session 4 Part 1 ini juga menghadirkan panelis yang merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Indonesia, Kementerian Luar Negeri Lao PDR, Parlemen Malaysia, dan Private Sector dari Thailand.

Bagikan konten ini: