Wakil Ketua Kunjungi Balai Diklat PKN Gowa dan BPK Perwakilan Sulsel
MAKASSAR, Humas BPK - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar berkunjung ke Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa 10 Agustus 2019. Pada kunjungan ini Wakil Ketua memberikan pengarahan kepada peserta Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) Ahli Pertama Akuntansi dan Non Akuntansi , dan meresmikan nama gedung Balai Diklat PKN Gowa.
Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Badan Diklat PKN, Hery Subowo, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, Kepala Biro SDM, Haedar, Kepala Biro Umum, Sudarminto Eko Putra dan Kelapa Balai Diklat PKN Gowa, Moch. Iwan Rivdijanto.
Dalam pengarahannya di hadapan 125 orang peserta diklat, Bahrullah Akbar mengingatkan bahwa untuk membangun BPK ke depan, setiap pegawai BPK harus memiliki nilai-nilai dasar integritas, independensi dan profesionalime.
“Implementasi nilai integritas harus dimulai sejak mengikuti pendidikan dan pelatihan karena itu saatnya membentuk karakter seorang pemeriksa” tegas Bahrullah Akbar.
Pemeriksa BPK dalam mengambil keputusan terkait pemeriksaan harus independen seraya tetap berpengang kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang telah disusun dengan merujuk kepada International Supreme Audit Institutions Standart.
Lebih lanjut, untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BPK, selain melalui pendidikan dan pelatihan, BPK juga telah membangun dan memiliki sarana seperti Perpustakaan Riset di kantor Pusat BPK. Tak hanya itu, BPK menyiapkan pula sarana untuk menulis melalui media Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang terbit dua kali dalam setahun.
Setelah memberika pengarahan kepada peserta diklat, Wakil Ketua BPK kemudian meresmikan nama Gedung Balai Diklat PKN Gowa menjadi Gedung M. Jusuf. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Ketua BPK.
Bahrullah Akbar juga menjelaskan bahwa pemilihan nama gedung ini berdasarkan nama mantan Ketua BPK periode 1983 – 1993 yaitu Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir atau yang lebih dikenal dengan M. Yusuf.
“M. Yusuf dikenal sebagai sosok jenderal yang tegas dan mengayomi. Hal tersebut dapat dilihat dari masa kepemimpinan beliau. Banyak yang telah dicapai baik pengembangan organisasi maupun sumber daya manusia di BPK. M. Yusuf merupakan sosok putra bangsa yang sangat berjasa bukan hanya bagi BPK tapi juga bagi Indonesia”, ungkap Bahrullah Akbar.
Peresmian Dua Fasilitas di Perwakilan BPK Sulsel
Pada Rabu (11/9/2019), bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Bahrullah Akbar meresmikan Tempat Penitipan Anak (TPA) “Tunas Bangsa” dan Pusat Pelayanan Konsultasi Pegawai (PPKP) atau Employment Care Centre.
Hadir dalam peresmian ini Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Kepala Badan Diklat PKN, Hery Subowo, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang, Kepala Biro SDM, Haedar, Kepala Biro Umum, Sudarminto Eko Putra serta para pegawai pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya Bahrullah Akbar mengatakan bahwa pimpinan BPK saat ini berkomitmen untuk terus membangun BPK, baik dari fisik maupun non fisik. BPK tidak hanya memikirkan tugas pokoknya dalam memeriksa keuangan negara, namun juga memikirkan kebutuhan pegawainya agar dapat bekerja dengan tenang, sehingga pembangunan sarana TPA dan PPKP tersebut dinilai perlu.
“TPA ini disediakan untuk membantu peran orang tua dalam merawat dan mengasuh anak saat orang tua sedang bekerja, dan dengan keberadaanya di lingkungan kantor BPK, saya harap dapat membantu pegawai BPK untuk masuk kerja tepat waktu dan saat jam istirahat tiba, pegawai dapat menengok anaknya”, jelas Bahrullah Akbar.
SelainTPA juga terdapat PPKP yang sangat penting bagi BPK untuk membantu para pegawai dalam mengatasi berbagai masalahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai BPK senantiasa dituntut dapat mengerjakan berbagai hal administrasi yang membutuhkan ketelitian, kerapihan dan kecermatan. Tuntutan profesionalisme tersebut bila tidak dikelola berpotensi menurunan produktifitas.
Maka, konseling kerja dipandang perlu untuk menolong pegawai mengatasi tekanan yang dialami dalam pekerjaannya. Pusat konsultasi ini diharapkan menjadi tujuan para pegawai untuk meminta bantuan dalam mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi, sehingga kinerja pegawai terjaga baik, optimal serta memberikan keuntungan bagi BPK.
“Saya pesankan kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan agar tempat ini benar-benar harus dimaksimalkan fungsinya, dijaga, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik, karena saya dan pimpinan BPK berkomitmen selalu mendukung program-program yang dapat meningkatkan kinerja pegawai BPK”, pungkas Bahrullah Akbar.