HUBUNGAN INTERNASIONAL

cat_name : HUBUNGAN INTERNASIONAL | pagetitle : | page_title_id : | sub_name : | subtitle : | sub_title_id :

Internasional Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)

Di INTOSAI, BPK telah berperan aktif sejak bergabung pada tahun 1968. Saat ini, BPK menjadi anggota dari 10 Working Group, dan 1 subcommittee on Voluntary Peer Review. Bidang Working Groups tersebut sangat bervariasi, mulai dari bidang environmental audit (WGEA)fight against corruption dan money laundering (WGFACML)information technology audit (WGITA), key national indicator/Sustainable Development Goals (WGSDG KSDI)financial modernization and regulation reform (WGFMRR)extractive industries (WGEI), public debt (WGPD), big data (WGBD) hingga yang terkini terkait impact of science and technology on audit (WGISTA). Dalam keanggotaannya di INTOSAI, BPK telah mencapai beberapa prestasi seperti menjadi Ketua dan Sekretariat Working Group on Environmental Auditing (WGEA) selama dua periode (2014-2016 dan 2017-2019); menjadi project leader dan project member pada project-project Working Group; menjadi subject matter expert, moderator, dan peserta pada pertemuan/workshop/pelatihan; serta menjadi tuan rumah  pertemuan/workshop/pelatihan yang diselenggarakan dalam lingkup kegiatan INTOSAI.

Dalam bidang pemeriksaan pengelolaan lingkungan hidup, BPK memimpin project penyusunan pedoman pemeriksaan kehutanan yang telah diadopsi sebagai dokumen INTOSAI WGEA dan telah didesiminasi dalam bentuk pelatihan pemeriksaan kehutanan pada tahun 2014-2019. Dalam bidang  bantuan terkait bencana (disaster related aid), BPK juga pernah menjadi Wakil Ketua Working Group on Accountability for and Audit of Disaster-related Aid (WGAADA) pada tahun 2011 hingga 2013. BPK juga berpartisipasi  dalam parallel audit on disaster preparedness-WGAADA. Keanggotaan BPK di INTOSAI juga memberi manfaat bagi BPK melalui voluntary peer review yang dilakukan oleh SAI dari negara lain sejak tahun 2004. Hingga 2019, BPK telah direviu sebanyak 4 kali oleh SAI Selandia Baru, SAI Belanda, SAI Polandia, dan Tim dari SAI Norwegia, SAI Estonia, dan SAI Polandia. Hasil peer review merupakan sumber informasi yang relevan untuk perbaikan organisasional BPK.

Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)

Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) adalah organisasi lembaga pemeriksa di Asia yang merupakan salah satu kelompok regional di bawah INTOSAI. BPK menjadi anggota ASOSAI sejak organisasi ini berdiri, yaitu pada 1979 dan merupakan salah satu pendiri asosiasi ini.

Selama keanggotaannya, BPK pernah menjadi Ketua ASOSAI sebanyak 2 kali, yakni pada 1988-1991 dan 1997-2000. Saat ini, BPK menjadi anggota Governing Board (GB) untuk periode 2018-2021 bersama dengan SAI Vietnam, Thailand, China, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, India, Kuwait, Rusia, Nepal, dan Bangladesh. Ini menjadi periode ke-8 bagi BPK sebagai anggota GB, setelah sebelumnya menjabat pada 1979-1982, 1982-1985, 1985-1988, 1991-1994, 1994-1997, 2009-2002, dan 2015-2018.

Sebagai anggota aktif ASOSAI, BPK ikut serta dalam berbagai program ASOSAI, seperti ASOSAI-Sponsored Workshop, ASOSAI Seminar, ASOSAI Research Project, ASOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) baik sebagai peserta, presenter, ataupun narasumber.

Selain itu, BPK juga berperan aktif dalam berbagai program IDI di kawasan ASOSAI sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, di antaranya Programme on Quality Assurance in Financial Auditing (QAFA) serta Performance Auditing (QAPA) , eLearning Course on Risk-Based Approach to Financial Audit (RBAFA), SAI Needs Assessment Workshop for the Program on Development and Implementation of Strategic Plan, ISSAI Implementation Initiative (3i) Programme, ISSAI Compliance Assessment Tools (iCAT), Meeting with SAI Management and Key Stakeholders, KSC-IDI-ASOSAI Performance Audit on Preparedness for Implementation on SDGs, Quality Assurance Review Meeting on Disaster Management, berbagai Learning Specialist Programme dan ISSAI Certification ProgrammesAuditing SDGs Programme, SAI Performance Measurement Framework (PMF) Facilitation ProgrammeInitiative on Strategy, Performance, Measurement, and Reporting (SMPR), dan IDI SDGs Audit Model (ISAM).

ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI)

ASEANSAI didirikan pada 16 November 2011 melalui penandatanganan Agreement on the Establishment of ASEANSAI di Bali. Keterlibatan BPK pada saat pendirian adalah sebagai inisiator sekaligus sebagai Ketua ASEANSAI yang pertama.

Selanjutnya BPK berperan sebagai Sekretariat ASEANSAI sejak 2011 – 2013, Secretariat Function 2013 – 2017 dan terakhir BPK dipercaya mnjadi Longer Term Secretariat untuk periode 2018 – 2023.

Sebagai anggota Training Committee BPK berperan aktif dengan mengirimkan SME dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Training Committee. Selain itu, di bawah Strategic Planning Committee, BPK turut berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Strategis ASEANSAI 2018 – 2021 dan periode berikutnya yaitu 2022 – 2025

INTOSAI Development Initiative (IDI)

IDI (INTOSAI Development Initiative) adalah badan yang dibentuk untuk mendukung kegiatan strategis Organisasi Internasional Badan Pemeriksa Se-dunia (INTOSAI) dan mendukung SAI di negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kinerja, kemandirian, dan profesionalisme secara berkelanjutan. IDI dibentuk pada Kongres INTOSAI (INCOSAI) tahun 1986 yang diorganisir oleh SAI Kanada dari tahun 1986 hingga 2000. Selanjutnya, IDI dikelola oleh SAI Norwegia (Office of the Auditor General of Norway) sejak 2001. Dalam pelaksanaan kegiatannya, IDI secara aktif berkolaborasi dengan INTOSAI yang memiliki organisasi regional dan working group.

IDI memberikan dukungan kepada SAI dengan memfasilitasi berbagai kegiatan, yaitu (i) implementasi standar internasional ISSAI (ii) Pengembangan kapasitas staf secara kelembagaan, organisasi dan profesional, (iii) Berbagi pengetahuan dan implementasi praktik-praktik yang baik/international best practices, serta (iv) meningkatkan dan memberikan dukungan  bagi SAI melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan berdasarkan kebutuhan masing-masing SAI, IDI memfasilitasi inisiatif pengembangan SAI di tingkat global, regional, subregional dan local SAI; termasuk dukungan bilateral berdasarkan kebutuhan SAI.

Selain memberikan program pengembangan kapasitas dan sebagai sekretariat Kerjasama Donor-INTOSAI, IDI juga merupakan pakar dan pusat informasi tentang audit sektor publik bagi lembaga donor, SAI dan pemangku kepentingan lainnya; serta memfasilitasi forum berbagi pengetahuan dalam komunitas INTOSAI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah aktif terlibat dalam berbagai program pengembangan kapasitas yang difasilitasi oleh IDI. Sejak 2009, BPK telah berpartisipasi dalam Program sertifikasi ASOSAI IDI Training Specialist dan saat ini terdapat 7 IDI Certified ISSAI Facilitator di BPK. Pada 2013 hingga 2016, BPK juga aktif berpartisipasi dalam program ISSAI facilitator dan 6 pegwai BPK berhasil mejadi IDI Certified ISSAI Facilitator. Pencapaian lainnya adalah pengakuan IDI terhadap 2 pegawai BPK sebagai eLearning Specialist serta Administrator LMS dari Program IDI-certified eLearning Specialists and Blended Learning Specialist yang diadakan pada 2016 - 2017. Saat ini, mereka masih terlibat aktif sebagai narasumber dalam merancang, mengembangkan dan mengevaluasi metode yang terkait dengan pendekatan e-Learning di wilayah ASOSAI dan organisasi regional lainnya. Selain keterlibatan pada berbagai program tersebut, beberapa pejabat BPK juga telah bergabung sebagai resource person yang bekerja untuk kantor IDI. Sejak 2010 hingga sekarang, BPK memiliki dua pejabat senior yang ditugaskan sebagai Manajer Program di Kantor IDI di Oslo, Norwegia. Pada tahun 2020 ini, BPK juga memiliki seorang pegawai muda yang bekerja sebagai Short Term Resource Person untuk IDI.

KERJA SAMA MULTILATERAL

Subbagian Kerja Sama Multilateral sebagai unit kerja yang khusus menangani kerja sama yang dilakukan oleh BPK dengan lembaga-lembaga lain baik donor maupun lembaga-lembaga internasional, melaksanakan penjajakan dan implementasi kerja sama untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas BPK. Kerja sama ini didasarkan oleh kebutuhan BPK yang telah disusun dalam rencana strategis BPK. Diharapkan melalui kerja sama tersebut, BPK dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Selain itu, pelaksanaan tugas dan mandat BPK menjadi lebih terorganisasi dengan baik sehingga, manfaat dari kerja sama tersebut dapat dirasakan oleh BPK secara umum terutama dari sisi peningkatan kualitas dan kemampuan secara kelembagaan.

Kegiatan-Kegiatan di Subbagian Kerja Sama Multilateral secara garis besar dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Kerja Sama dengan Organisasi Internasional selain INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI

Lembaga internasional yang menjadi mitra kerja adalah antara lain Bank Dunia (https://www.worldbank.org/en/country/indonesia), Bank Pembangunan Asia (https://www.adb.org/countries/indonesia/main), USAID (https://www.usaid.gov/indonesia), dan UNODC (https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/indonesia/index.html).

2. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan PHLN

Subbagian Kerja Sama Multilateral melakukan koordinasi pemeriksaan proyek-proyek PHLN yang dibiayai oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam (https://www.isdb.org/hub/indonesia) , International Fund for Agricultural Development (https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/indonesia) .

3. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pada lembaga internasional

Saat ini BPK menjadi pemeriksa International Atomic Energy Agency (IAEA) (https://www.iaea.org) , International Anti-Corruption Academy (IACA) (www.iaca.int) dan International Maritime Organization (IMO) (https://www.imo.org).

KERJA SAMA BILATERAL

BPK memiliki kerja sama aktif dengan 18 BPK/ Supreme Audit Institution (SAI) negara lain. Sebagian besar kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian dan Rencana Aksi yang disepakati.

Secara umum, tujuan kerja sama bilateral adalah untuk memberikan, memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan suatu kerangka kerja sama dan interaksi yang efisien di antara kedua institusi di bidang pemeriksaan sektor publik, atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional masing-masing.

Secara khusus, kerja sama bilateral yang dijalin BPK dengan SAI negara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kedekatan hubungan dan kerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas pemeriksaan maupun non pemeriksaan, mengeksternalisasi kapasitas yang dimiliki BPK kepada SAI lain serta menjalin dukungan bagi BPK dalam dalam kegiatan internasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama bilateral antara lain training, workshop, secondment, parallel audit, bilateral seminar, conference, high level visit, senior management dialogue, technical assistance, coaching dan sebagainya. Adapun topik-topik yang dibahas diantaranya metodologi pemeriksaan baik keuangan dan kinerja maupun  pemeriksaan dalam bidang-bidang khusus seperti lingkungan, perpajakan, pendidikan, kesehatan, kecurangan, dan sebagainya.

SAI counterpart BPK dalam kerja sama bilateral meliputi:

  1.  Australian National Audit Office (Australia); https://www.anao.gov.au/
  2.  Jabatan Audit Negara (Malaysia); https://www.audit.gov.my/
  3.  The Supreme Audit Court of the Islamic Republic of Iran (Iran); https://www.dmk.ir/
  4.  Najwyzsa Izba Kontroli (Polandia); https://www.nik.gov.pl/
  5.  National Audit Authority of the Kingdom of Cambodia (Kamboja); http://www.naa.gov.kh/
  6.  State Audit Office of the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam); https://www.sav.gov.vn/
  7.  National Audit Office of the People’s Republic of China (Tiongkok); http://www.audit.gov.cn/
  8.  Czech Supreme Audit Office (Republik Ceko); https://www.nku.cz/
  9.  The Account Chamber of Russia Federation (Rusia); http://audit.gov.ru/
  10.  The Court of Account of Tunisia (Tunisia); http://www.courdescomptes.nat.tn
  11.  The Audit Office of the New South Wales (Negara Bagian New South Wales, Australia); https://www.audit.nsw.gov.au/
  12.  Office of the Controller and Auditor-General of New Zealand (Selandia Baru); http://www.oag.govt.nz
  13.  The Commission on Audit of the Republic of the Philippines (Filipina); http://www.coa.gov.ph
  14.  The State Audit Organization of Lao People’s Democratic Republic (Laos); http://sao.gov.la/
  15.  The Board of Audit and Inspection of Korea (Korea Selatan); http://www.bai.go.kr
  16.  Office of Auditor General Pakistan (Pakistan); www.agp.gov.pk
  17.  Supreme Audit Institution Latvia (Latvia); http://www.lrvk.gov.lv
  18.  General Auditing Bureau of the Kingdom of Saudi Arabia (Arab Saudi). https://www.gab.gov.sa/en/Pages/default.aspx