BANNER SLIDE

Anggaran hasil pengurangan subsidi BBM akan difokuskan pemerintah untuk dialihkan ke infrastruktur dasar. Sebab itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal melakukan audit di proyek tersebut.

Ketua BPK Harry Azhar Azis menegaskan, pihaknya sangat serius melakukan audit infrastruktur. Langkah itu untuk meningkatkan perbaikan kualitas infrastruktur di dalam negeri.

Apalagi saat ini banyak yang mengeluhkan soal kualitas infrastruktur dalam negeri, khususnya jalan yang sering rusak setiap tahun. Bahkan ada yang bilang perbaikan jalan Pantura sebagai proyek abadi.

"Audit jalan, khususnya Pantura dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan yang hampir setiap tahun harus diperbaiki," ujar Harry kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, audit dilakukan juga untuk menekan kerugian negara. Soalnya Pantura merupakan jalur utama perekonomian Jawa dan Luar Jawa. Setelah Pantura, BPK juga akan melakukan audit untuk proyek jalan nasional lainnya.

Direktur Investigasi Forum Indonesia Transfaransi Untuk Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, selain mafia migas, pemerintah juga harus mengawasi mafia infrastruktur. Mafia infrastruktur juga sangat merugikan keuangan negara. Apalagi, selama ini pembangunan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Uchok juga mengungkapkan modus para mafia infrastruktur biasanya dengan melakukan pengurangan pekerjaan. "Kalau BPK bilang pengurangan pekerjaan, mulai dari pengurangan ketebalan jalan dan lebarnya. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan juga tidak sesuai," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah menindak para mafia infrastruktur. "Jangan sampai setelah menekan mafia migas dengan menaikkan BBM malah masuk ke mulut mafia infrastruktur. Apalagi biaya penghematan BBM saat ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Sebelumnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bertemu dengan BPK untuk membahas proyek abadi jalan tol Pantura.

Irigasi Sawah Rusak

Anggaran hasil pengurangan subsidi BBM akan difokuskan pemerintah untuk dialihkan ke infrastruktur dasar yakni perbaikan irigasi, jalan desa dan sanitasi.

"Dana pengalihan subsidi BBM bukan untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan besar atau bandara. Tapi untuk infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.

Perbaikan irigasi, kata dia, sangat penting karena saat ini hampir 40 persen irigasi mengalami kerusakan. Perbaikan perlu dilakukan karena Pemerintah Jokowi-JK menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perbaikan irigasi membutuhkan dana sekitar Rp 16 triliun. Pembangunan jalan desa juga tak kalah penting meski Kemenkeu belum memiliki data yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan desa.

Bambang merinci, pemerintah mendapat dana tambahan sebesar Rp 9.5 triliun dari kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter untuk tahun ini. Sedangkan untuk 2015, pemerintah menghemat anggaran subsidi BBM hingga Rp 140 triliun.

Menurut dia, dana penghematan hingga Rp 140 triliun bisa didapat dengan asumsi makro seperti nilai tukar Rp 11.900 per dolar AS dan harga minyak dunia di bawah 105 dolar AS per barel. Tetapi asumsi itu masih berubah, tergantung kesepakatan akhir saat mengajukan APBN Perubahan 2015.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur dasar dari hasil pengalihan subsidi BBM baru bisa dilakukan setelah APBN-P 2015 disahkan. "Pembangunan dimulainya tahun depan," ujar dia.

Bambang kembali mengingatkan perlunya kenaikan harga BBM bersubdisi. Sebab selama ini subsidi BBM kebanyakan dinikmati orang-orang yang tidak berhak.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, dari sekitar 7 juta hektar lahan persawahan di Indonesia. 52 persen atau sekitar 3 juta hektar sawah kondisi irigasinya rusak. Rusaknya irigasi mempengaruhi produktivitas lahan padi yang dihasilkan.

Amran berkomitmen, sebagai menteri yang berlatar belakang pengusaha dan dosen akan memperbaiki persoalan ini, sehingga Indonesia bisa swasembada pangan. Apalagi selama berpuluh-puluh tahun, tak banyak irigasi yang diperbaiki.

Dia mengatakan, selama ini penanganan irigasi menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian (KcTTienian) dan pemerintah daerah (pemda). Pekan lalu, ia bersama Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono berkomitmen saling kerja sama agar tak saling tumpang tindih dalam menangani irigasi. (dit/asi)

Rakyat Merdeka