Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID (United States Agency for International Development) menyelenggarakan Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2017.
Hal ini sebagai wujud nyata mendorong partisipasi publik, khususnya pelajar, pembuat film, dan komunitas kreatif di Indonesia untuk membuat film yang bercerita tentang produk, pencapaian, peran, dan fungsi BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
BPK RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 2017 dalam rangka merumuskan strategi untuk mengoptimalkan implementasi renstra melalui beberapa pembahasan pemeriksaan, dan kegiatan strategis lainnya seperti budaya organisasi yang berintegritas, independen dan profesional, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPK, kegiatan best practices sharing, bussines continuity management, sinergi BPK dengan APIP serta bagaimana keterlibatan BPK dalam mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s. Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Agustus 2017, di Auditorium Kantor Pusat, BPK RI.
Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan pagelaran musik dan teater dalam rangka turut memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72 dengan tema “Merdeka Bersama Komunitas Pengawal Harta Negara” pada Jumat, 25 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB, di halaman Museum BPK-RI, di Magelang.
BPK sebagai ketua kelompok kerja asosiasi lembaga pemeriksa audit lingkungan sedunia (INTOSAI WGEA) menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 dewan pengarah asosiasi lembaga pemeriksa sedunia pada 23 – 25 Agustus 2017 di Denpasar Bali. Dihadiri oleh 25 peserta dari 11 lembaga pemeriksa, pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan rencana kerja ke depan, tahun 2017 – 2019.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan informasi hukum. Informasi hukum tersebut digunakan sebagai kriteria untuk mengetahui apakah pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan oleh Seretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan dalam sambutannya pada kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2017.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif dengan pemangku kepentingan. Komunikasi tersebut dilakukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kedudukan dan peran BPK. Untuk itu, pada hari Senin, tanggal (21/8/2017), BPK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pertanggungjawaban Hasil Audit BPK”.
Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Momen ini sering dimanfaatkan untuk beramai-ramai menumbuhkan keakraban dan kekompakan serta kebersamaan dengan mengadakan berbagai lomba. Begitu pula dengan keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengadakan berbagai lomba untuk memperingati HUT ke-72 Kemerdekaan RI Tahun 2017.
Sesuai dengan Rencana Strategis Pemeriksaan BPK 2016-2020 mengenai Pembangunan Kewilayahan khususnya Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan, BPK mempersiapkan rancangan pemeriksaan diantaranya pemahaman arah kebijakaan pembangunan desa terutama menyangkut Dana Desa. Untuk itu, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 BPK dalam hal ini Auditorat Keuangan Negara (AKN) V menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Dana Desa bertempat di Kantor Pusat BPK, di Jakarta.
Lingkungan kantor sedikit banyak akan mempengaruhi fisik maupun psikologis pegawai ketika melakukan pekerjaanya. Oleh karena itu, sepatutnya lingkungan kerja bisa membuat pegawai bekerja secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, lingkungan kantor harus sesuai dengan kebutuhan pegawai yang bersangkutan. Lingkungan kantor yang tidak mendukung dimungkinkan berdampak pada penurunan motivasi pegawai dan akibatnya kinerja pegawai menurun.
Dalam rangka memberikan pembekalan dan persamaan persepsi atas tata cara komunikasi dan berbagi informasi dalam hubungan kerja antara BPK dan aparat penegak hukum terkait perhitungan kerugian negara, pemeriksaan investigasi dan pemberian keterangan ahli, bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram Nusa Tenggara Barat digelar Workshop Hubungan Kerja BPK dengan Aparat Penegak Hukum, Selasa, (9/8).
Jum’at, 11 Agustus 2017, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. menyampaikan arahannya dalam acara Workshop Alumni of Secondments and Scholarships Programs yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Agustus 2017, di Hotel Novotel Bogor.
Memberi informasi dan guna penguatan pemahaman bagi para pemeriksa BPK tentang pelaksanaan Kode Etik BPK dan program-program lain, melatarbelakangi BPK dalam hal ini Inspektorat Utama menyelenggarakan acara “Sosialisasi Penguatan Nilai-nilai dasar BPK untuk Pelaksana BPK pada AKN VI dan Perwakilan Wilayah Timur”, dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram Nusa Tenggara Barat, Selasa (8/8).
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan, Agus Joko Pramono menjadi narasumber pada acara talk show Program Indonesia Bicara dengan tema “Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara” di Jakarta, Selasa (8/8/2017). Dialog yang disiarkan secara langsung oleh TVRI tersebut juga menghadirkan Ratna Wardani, Akademisi UI sebagai narasumber.
Dalam perannya sebagai Head of ASEANSAI Secretariat Function, BPK RI memimpin jalannya Senior Officials Meeting (SOM) yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja pada 1 – 2 Agustus 2017. Hendar Ristriawan, Sekretaris Jenderal BPK RI sekaligus sebagai Head of Secretariat Function ASEANSAI memimpin jalannya SOM ke-4 yang dihadiri oleh 37 delegasi dari 10 SAI anggota ASEANSAI. Delegasi BPK lainnya yang hadir dalam SOM adalah R. Yudi Ramdan Budiman, Kepala Biro Humas dan KSI; Dali Mulkana, Kepala Direktorat PSMK serta perwakilan dari Sekretariat ASEANSAI.
Pada tanggal 28 Juli 2017, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menerima kunjungan dari Office of Auditor General (OAG) Nepal atau Badan Pemeriksa Nepal. Delegasi OAG Nepal berjumlah 16 orang yang dipimpin oleh Deputy Auditor General, Mr. Baburam Gautam.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK, pada hari Jumat (28/7/2017), di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta.
Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT) kembali berunjuk rasa di depan kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada hari, Kamis (27/7), di Jakarta. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB ini merupakan bentuk apresiasi Serikat Pekerja JICT terhadap hasil pemeriksaan investigasi BPK yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari aspek penyelesaian kerugian negara/ daerah. Disatu pihak penyelesaian kerugian negara/ daerah adalah salah satu bukti pertanggungjawaban bendahara apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian kerugian negara/ daerah diharapkan menjadi pelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi bendahara maupun pengelola keuangan, demikian pengarahan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam acara Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Peyelesaian Kerugian Daerah pada Entitas Wilayah Perwakilan Sumatera Utara dan Aceh yang digelar di Hotel Aston Medan (25/7).
Museum BPK RI dan Cultural Visit ke Candi Borobudur menjadi tujuan selanjutnya dalam rangkaian kunjungan Delegasi Parlemen Republik Ceko dan SAO Czech ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Bertindak sebagai Ketua Delegasi adalah Wakil Ketua Parlemen Republik Ceko, Mr. Jan Bartosek yang didampingi Wakil Presiden Supreme Audit Office of Czech (SAO Czech), Ms. Zdenka Hornikova.
BPK RI diundang oleh State Audit Organization of Lao People’s Democratic Republic (SAO Laos) untuk menjadi narasumber seminar Audit Berbasis Elektronik (e-Audit) dan pengajar Diklat Pemeriksaan Kinerja bagi para auditor SAO Laos ke Kantor SAO Laos di Vientiane, Laos pada tanggal 18 s.d. 21 Juli 2017.