Peran BPK dalam SDGs

cat_name : Peran BPK dalam SDGs | pagetitle : | page_title_id : | sub_name : | subtitle : | sub_title_id :

Beberapa peran dan kontribusi yang telah BPK lakukan dalam pencapaian SDGs di Indonesia:

Pemeriksaan Preparedness SDGs dan Implementation SDGs

Pada semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan BPK dalam acara High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development Goals pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Demikian pula, pemeriksaan kinerja BPK pada semester 1 tahun 2019, atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator.

SDGs yang sesuai dengan tema Voluntary National Review (VNR) 2019 dengan tema Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, yaitu SDGs Tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17.

​​Pemeriksaan SDGs (Dedicated)

Pada semester 1 tahun 2021 BPK telah melakukan 2 pemeriksaan pendahuluan atas pemeriksaan SDGs yang bersifat dedicated yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terincinya pada semester 2 tahun 2021. Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Pemeriksaan Kinerja SDG 3D (Menguatkan kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global).

  • Pemeriksaan Kinerja SDG 11.2 atas Program Pendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan (Sustainable Transport).​

Pada tahun 2022-2024 BPK merencanakan untuk tetap melakukan pengawalan implementasi SDGs di Indonesia melalui pemeriksaan SDGs (dedicated) pada target-target tertentu, antara lain: target 3.8 tentang kesehatan universal, target 2.1 tentang kecukupan pangan, target 16.6 tentang peningkatan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan, serta target 5 tentang kesetaraan gender.

Review atas Voluntary National Review (VNR) 2021 2021

Di tingkat global, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs, dengan menyampaikan VNR setiap 2 tahun di HLPF. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah tiga kali mempresentasikan VNR, yaitu pada tahun 2017, 2019, dan 2021, dan direncanakan untuk kembali mempresentasikan VNR di tahun 2023.

Gambar 1. VNR SDGs Indonesia tahun 2017, 2019, dan 2021 serta Review VNR 2021 oleh BPK

Review atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021, adalah sebagai respon BPK atas permintaan dari Tim Koordinasi Nasional SDGs Indonesia. Koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan BPK menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan laporan VNR yang akurat dan berbasis bukti. BPK melakukan review VNR dan kemudian menerbitkan laporan review, di mana BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan. Peran BPK sangat penting untuk mengawal agar Agenda 2030 berada di jalur yang benar dan memastikan bahwa pembuat kebijakan yang terlibat di dalamnya lebih transparan, akuntabel, dan inklusif dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.

Gambar 2. Penyampaian Hasil Review VNR 2021 Kepada Pemerintah Indonesia mealui Kementerian PPN/ Bappenas

Sesuai dengan Prinsip 12 INTOSAI, BPK mengharapkan review VNR Indonesia 2021 menjadi langkah awal kerja sama konstruktif lebih lanjut antara pemerintah dan lembaga audit untuk memperkuat VNR dan sebagai praktik yang baik yang dapat dijadikan pelajaran bagi negara lain dan lembaga audit. Badan Pemeriksa Keuangan dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama konstruktif di masa mendatang guna memperkuat tindak lanjut proses review implementasi Agenda 2030 di Indonesia.

Gambar 3. Presentasi Gabungan antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Wakil Ketua BPK pada HLPF 2021 di Markas Besar PBB, New York

Harapan BPK adalah agar pembaca memahami bahwa setiap rakyat Indonesia adalah salah satu dari pemangku kepentingan yang memiliki tugas dan kontribusi masing masing dalam pencapaian SDGs. Tujuh belas tujuan SDGs dapat membawa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan bersama, hanya jika seluruh pihak dapat berperan aktif sesuai dengan yang diharapkan.

Sentra Koordinasi SDGs

Sejak SDGs disepakati pada tahun 2015, bentuk kontribusi BPK dalam pencapaian agenda global SDGs tidak hanya terkait dengan pemeriksaan saja, namun juga dalam bentuk lainnya, yaitu antara lain melalui penyelenggaraan seminar terkait SDGs, review atas VNR, dan partisipasi BPK dalam kegiatan internasional baik sebagai pembicara maupun bentuk partisipasi lainnya seperti pada SAI Leadership and stakeholder Meeting, HLPF, Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD), South-East Asia (SEA) Forum on Implementation of The SDGs, SEA Multi-Stakeholder Forum, dan forum-forum internasional lainnya.

Bentuk kegiatan kontribusi BPK dalam pencapaian SDGs tersebut perlu terorganisasi dengan lebih baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasinya. Untuk mengoptimalkan pemeriksaan SDGs baik secara dedicated, embedded, maupun pelaksanaan review atas VNR agar lebih efektif, efisien, bersinergi, dan lebih memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat, diperlukan suatu tim lintas sektor atau sentra koordinasi SDGs yang dapat mengawal strategi pemeriksaan SDGs di BPK. Sentra koordinasi SDGs sangat diperlukan karena SDGs bersifat lintas sektor dan koordinasi antar sektor harus berjalan dengan baik agar BPK dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian SDGs.

Secara umum, hasil yang diharapkan dari pembentukan sentra koordinasi SDGs adalah kontribusi BPK dalam mengawal pencapaian SDGs oleh pemerintah Indonesia sejalan dengan Rencana Strategis INTOSAI 2017-2022 pada Crosscutting Priority 2 yaitu “Contributing to the follow-up and review of the Sustainable Development Goals within the context of each nation’s specific sustainable development efforts and Sustainable Development Goals individual mandates”, secara khusus Sentra Koordinasi SDGs mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan dengan satuan kerja terkait yang berkaitan dengan peran BPK dalam mengawal pencapaian SDGs, berupa:

  • Program Capacity Building meliputi pengembangan kapasitas institusi/sistem organisasi (perencanaan, strategi, proses bisnis, sistem dan prosedur, konsultasi, kepemimpinan, tata kelola, dan lain-lain) dan kapasitas SDM, terkait dengan peran BPK dalam mengawal pencapaian SDGs baik secara nasional maupun internasional;
  • Program Penyusunan Kajian meliputi penyusunan publikasi dan pedoman yang berguna untuk penyempurnaan pemeriksaan SDGs di BPK dan dapat menyumbangkan pemikiran kepada dunia internasional mengenai bagaimana pemeriksaan SDGs sebaiknya dilaksanakan;
  • Program Advokasi yaitu program yang bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan strategis, baik secara internal (bagi para pimpinan/manajemen unit kerja pemeriksaan) dan eksternal (nasional dan internasional) mengenai Agenda 2030 dan SDGs serta pemeriksaan SDGs.

» Unduh selengkapnya