Ketua (merangkap Anggota)

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;
melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
Objek Tugas dan Wewenang
Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan

Wakil Ketua (merangkap Anggota)

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua;
memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.
Objek Tugas dan Wewenang
Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan

ANGGOTA I

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

ANGGOTA II

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

Anggota III

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota IV

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota V

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah;
Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah;
Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VII

Tugas dan Wewenang :
melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah:
Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.