PENGUMUMAN

Selasa, 21 April 2009 pukul 09.00 WIB, BPK RI akan menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2008 kepada DPR RI dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI. Penyerahan hasil kinerja BPK RI selama satu semester ini akan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Anwar Nasution kepada Ketua DPR RI, Agung Laksono. IHPS II TA 2008 kali ini BPK RI memuat pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Keuangan
   1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
   1.2 LK Pada Badan Lainnya
   1.2.1 Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1428 H/ 2007 M
   1.2.2 Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU)
   Tahun 1427 H/ 2006 M dan DAU Tahun 1428 H/ 2007 M
   1.2.3 Perum Peruri Tahun 2007
   1.2.4 Perum Damri Tahun 2006
   1.2.5 PDAM Ternate
   1.2.6 PT. Gorontalo Fitrah Mandiri
   1.2.7 ETESP-ADB (The Earthquake and Tsunami Emergency Support Project)
   
2. Pemeriksaan Kinerja
   2.1 Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/ 2007 M
   2.2 Bidang Kesehatan Pusat dan Daerah
   2.3 Bidang Pendidikan
   2.4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
   2.5 Hasil pemeriksaan kinerja lainnya
   
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
   3.1 Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan
   3.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemerintah Pusat
   3.1.2 Pendapatan Pemerintah Daerah
   3.2 Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Anggaran Belanja
   3.2.1 Belanja Pemerintah Pusat
   3.2.2 Belanja Pemerintah Daerah
   3.3 Pemeriksaan atas Manajemen Aset
   3.4 Pengelolaan Aset Negara pada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)
   3.5 Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (PHLN)
   3.6 Program Penjaminan Simpanan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
   3.7 PDTT terhadap program/ sektor meliputi :
   3.7.1 Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya
   3.7.2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Departemen Agama
   3.7.3 Kehutanan
   3.7.4 Batubara
   3.7.5 Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung, KPP Pratama Bekasi Selatan, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Satu dan KPP Pratama Tangerang Barat untuk Tahun 2007 dan 2008
   IHPS II TA 2008 juga memuat pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah. Biro Humas dan Luar Negeri
   
   Format PDF