Seremonial serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat dari Adi Sudibyo kepada Paula Henry Simatupang dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Selasa (17/4/18). Acara tersebut disaksikan oleh Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacandan, dan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani serta para pejabat struktural serta pelaksana di lingkungan BPK.
Anggota VI BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Harry Azhar Azis menjadi saksi dalam acara Sertijab (Serah Terima Jabatan) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua dari Beni Ruslandi kepada Adi Sudibyo bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura, pada Senin (16/4). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, T.E.A. Henry Dosinaen, Auditor Utama VI BPK, Dori Santosa, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Hermanto, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Khabib Zainuri dan para pejabat struktural serta pelaksana di lingkungan BPK.
Senin, 16 April 2018, Delegasi BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), dipimpin oleh Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara,C.A., C.P.A., melakukan kunjungan bilateral ke Supreme Audit Office of Poland, Warsawa, Polandia. Dalam kunjungan kali ini Ketua BPK RI, didampingi oleh Duta Besar RI untuk Polandia, Peter Frans Gontha,diterima oleh Presiden Supreme Audit Office of Poland (NIK), Mr. Krzysztof Kwiatkowski.
Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dalam Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, (12/4). Selain Anggota VI BPK, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, yang memaparkan tentang Mencari Model Pengawasan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Village Governance, serta Anggota II BPK, Agus Joko Pramono yang memaparkan tentang Peran, Tugas dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar menyampaikan kuliah umum kepada Resimen Mahasiswa Sam Ratulangi Provinsi Sulawesi Utara (Menhasamra Sulut) dalam kegiatan Gelar Potensi dan Seminar Bela Negara, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa Sulawesi Utara, pada Selasa (9/4).
Anggota VI BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Harry Azhar Azis menjadi saksi dalam acara Sertijab (Serah Terima Jabatan) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara dari Tornanda Syaifullah kepada Karyadi bertempat di Kantor Gabungan Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, pada Senin (9/4). Acara ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kaltara, Irianto Lambrie, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan para pejabat struktural serta pelaksana di lingkungan BPK.
Penguatan peran BPK dalam usaha mewujudkan tata kelola keuangan negara mensyaratkan optimalisasi seluruh aspek yang terkait dalam tugas pemeriksaan yang menjadi core business BPK. Tidak terkecuali, aspek hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas pemeriksaan.
Secara kumulatif sampai dengan tahun 2017, rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas hasil pemeriksaan periode 2005-2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan sebesar Rp79,35 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Setelah menyerahkan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) II Tahun 2017 kepada DPR RI dan DPD RI (Selasa,3/4), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menggelar media workshop untuk memberikan pemahaman kepada media massa atas hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPS II 2017 tersebut. Workshop dengan tema “Mengupas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017” ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta, pada Rabu (4/4/2018).
Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.A., C.P.A., dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif; Kaditama Revbang, Slamet Kurniawan, serta Inspektur Utama, Ida Sundari, menerima kunjungan dari President of The State Audit Organization of Lao People’s Democratic Republic, Dr. Mrs. Viengthong Siphandone, yang didampingi oleh Ambassador of Lao PDR to Indonesia, Mrs. Pavanh Nuanthasing, serta delegasi lainnya pada tanggal 4 April 2018. Kegiatan ini adalah rangkaian dari Seminar ASEANSAI dengan topik Sustainable Development Goals, Increasing the Awareness Of SDGs.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 ke Dewan Perwakilan rakyat (DPR). IHPS tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (3/4).
Dilatarbelakangi oleh penetapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2018 – 2023 pada ASEANSAI Summit ke-4 yang berlangsung di Laos pada November 2017, maka sebagai wujud komitmen menjalankan amanat tersebut BPK RI membangun Kantor Sekretariat ASEANSAI yang berlokasi di Lantai 1 Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat yang diresmikan oleh Ketua BPK, Meormahadi Soerja Djanegara, pada, Senin (2/4).
Lembaga Pemeriksa berperan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Lembaga pemeriksa memiliki fungsi untuk membantu dalam perencanaan dan implementasinya. Sebagai lembaga pemeriksa perlu merekomendasikan implementasi dari 17 tujuan SDGs. Pada masing-masing tujuan tersebut, harus menghubungkan dampak suatu proyek dengan pendekatan pemerintah dan masyarakat, seperti dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dalam tahap perencanaan, agar dalam tahap implementasi dapat terus berkesinambungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Moermahadi Soerja Djanegara dalam Seminar on Sustainable Development Goals, Increasing the Awareness Of SDGs, yang berlangsung di Jakarta, pada Senin, (2/4).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih penghargaan sebagai Lembaga Negara Terpopuler di Media 2017 pada ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018. Penghargaan ini diterima oleh Gunarwanto, Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK dan diserahkan langsung oleh Asmono Wikan, CEO dan Founder PR Indonesia pada acara Malam Penghargaan PRIA 2018 yang berlangsung di Jalan Tunjungan Surabaya, Kamis (29/3).
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan konsolidasi dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dengan demikian kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Pemerintah Pusat ditentukan oleh kesesuaian LKKL dan LKBUN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menilai kesesuaian tersebut dengan standar akuntansi dimaksud Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas seluruh LKKL dan LKBUN. Jadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan saja tetapi menjadi tanggung jawab menteri dan pimpinan lembaga di pemerintahan pusat.
Dalam rangka menjalin hubungan dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan di sektor publik, BPK RI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Supreme of Audit Institution of Pakistan. Penandatangan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara,C.A., C.P.A. dan Auditor General of Pakistan, Javaid Jehangir, dengan disaksikan oleh Wakil Ketua BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, dan pejabat struktural BPK, serta Duta Besar Pakistan di Indonesia, Mohammad Aqil Nadeem, di Jakarta, (26/3/2018).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Jenderal BPK dan 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya di lingkungan BPK pada hari Selasa (27/03/2018), di Auditorium BPK, Jakarta. Acara tersebut disaksikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dan para Anggota BPK, serta dihadiri oleh para pejabat dan pelaksana di lingkungan BPK baik Pusat maupun Perwakilan.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan dari Endang Tuti Kardiani kepada Widiyatmantoro. Acara ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan dihadiri oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, pada Selasa (20/3).
Setiap penugasan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus selalu dilengkapi Pakta Integritas yang dapat membentengi perilaku dan sikap auditor untuk bekerja sesuai dengan norma kode etik dan standar pemeriksaan BPK. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan arahan kepada seluruh pegawai BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jumat (23/3), di Ternate.
Yudi Ramdan Budiman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hadir menerima Obssesion Award 2018 sebagai Best Achiever in State Institution, di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (22/03). Penghargaan tersebut diberikan kepada BPK karena telah menunjukan dedikasi serta memiliki keteladanan, inspiratif dan inovatif.