BERITA UTAMA

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Jenderal BPK dan 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya di lingkungan BPK pada hari Selasa (27/03/2018), di Auditorium BPK, Jakarta. Acara tersebut disaksikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dan para Anggota BPK, serta dihadiri oleh para pejabat dan pelaksana di lingkungan BPK baik Pusat maupun Perwakilan.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan dari Endang Tuti Kardiani kepada Widiyatmantoro. Acara ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan dihadiri oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, pada Selasa (20/3).

Setiap penugasan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus selalu dilengkapi Pakta Integritas yang dapat membentengi perilaku dan sikap auditor untuk bekerja sesuai dengan norma kode etik dan standar pemeriksaan BPK. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan arahan kepada seluruh pegawai BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jumat (23/3), di Ternate.

Yudi Ramdan Budiman, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hadir menerima Obssesion Award 2018 sebagai Best Achiever in State Institution, di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (22/03). Penghargaan tersebut diberikan kepada BPK karena telah menunjukan dedikasi serta memiliki keteladanan, inspiratif dan inovatif.

Seminar yang mengusung tema “Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan (Hasil Pemeriksaan BPK)” tersebut dilaksanakan untuk membahas hasil pemeriksaan BPK. Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Guru Besar IPB, Rokhmin Dahuri, serta dihadiri oleh akademisi dan masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Perikanan.

Pada tanggal 12 Maret 2018, Wakil Ketua BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. melaksanakan kunjungan ke Wina, Austria, selain untuk memberikan arahan kepada tim pemeriksa yang sedang melaksanakan pemeriksaan atas International Atomic Energy Agency (IAEA), dan melaksanakan pertemuan dengan Chair of the Board of Governors (BoG) IAEA, juga untuk berdiskusi dengan manajemen International Anti-Corruption Academy (IACA).

Seiring dengan meningkatnya perhatian (awareness) pemangku kepentingan terhadap hasil-hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK perlu meningkatkan hubungan kerja sama dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman dan informasi yang memadai mengenai tugas dan fungsi serta kinerja BPK, salah satunya adalah dengan para penulis blog. Oleh sebab itu, pada akhir tahun 2017 lalu, BPK membuka kesempatan bagi seluruh unsur lapisan masyarakat dalam hal ini penulis blog, untuk ikut serta berperan memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya meningkatkan hasil kerja BPK melalui tulisan yang dikemas dalam ajang kompetisi penulisan Blog dengan tema “Kawal Harta Negara”.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan kunjungan sosialisasi tugas dan wewenang kelembagaan ke Sekolah yang dikemas dalam kegiatan BPK Goes to School. Kali ini BPK menyelenggarakan BPK Goes to School di Pesantren Persatuan Islam (PPI) 3 Pameungpeuk, Jawa Barat, pada Rabu (7/03/2018).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaaan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus seperti masalah regulasi karena Peraturan Daerah Khusus Tahun Nomor 25 tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus mengamanatkan bahwa 80% pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) diserahkan kepada kabupaten dan 20% kepada provinsi dan alokasi ini 2% dari total APBN. Hal ini menimbulkan permasalahan dari sisi pengawasan menjadi lebih sulit karena dana otonomi khusus ini tersebar 80% di kabupaten. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai Pengelolaan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Kepada DPR, Senin (5/3/2018) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Hadir sebagai pembicara pada Kursus Kader Pimpinan (SUSKAPIN) Resimen Mahasiswa Indonesia Angkatan XXXVI Tahun 2018, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar menyampaikan kuliah umum kepada Resimen Mahasiswa di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL) Cipulir, Jakarta pada Rabu (28/2/18).

Hendar Ristriawan, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK) hadir menerima Procurement Award yang diberikan dalam kegiatan Workshop Pengadaan Barang/Jasa Nasional Tahun 2018, di Gedung Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/02). Penghargaan dari Menteri Keuangan yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto tersebut diberikan kepada BPK atas kerja sama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui pengadaan yang modern, efisien, dan akuntabel.

Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mengkaji seberapa jauh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memberikan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat dari seluruh anggaran Indonesia. Apabila seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memperoleh opini WTP tetapi angka kemiskinan tidak turun, angka pengangguran tidak turun, angka gini ratio tidak turun, angka Indeks Pembangunan Manusia tidak naik, berarti akuntabilitas atau kualitas dari good governance sama sekali tidak memberikan manfaat bagi tujuan bernegara.

Bogota, 22 Februari 2018. Bertempat di kantor Contraloria General de la Republica de Colombia (CGR), Bogota, Kolombia, BPK RI dan CGR melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua BPK RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara,C.A., C.P.A. dan Comptroller General, Mr. Edgardo Jose Maya Villazon, dengan disaksikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kolombia, merangkap Antigua dan Barbuda serta Saint Christopher dan Nevis, berkedudukan di Bogota, D.C, Priyo Iswanto, beserta jajaran dan para pejabat struktural dari CGR.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan, dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penghargaan yang diterima adalah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2017, BPK meraih peringkat ke-1 dalam hal penyerapan anggaran Kategori Sedang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) bekerjasama dengan Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia menyelenggarakan Professional Audit Forum dengan tema "Sharing Session : Program Reformasi Birokrasi" di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilakukan untuk mewadahi para anggota IIA Indonesia dan komunitas internal audit Indonesia untuk memutakhirkan perkembangan baru pengetahuan.

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Hendar Ristriawan melantik pejabat struktural di lingkungan BPK. Terdapat 16 Pejabat Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Administrator yang dilantik, diantaranya Rio Tirta yang dilantik sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Ade Iwan Ruswana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku dilantik sebagai Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Melanjutkan kiprah BPK Goes to Vienna – The Second Year Engagement pada bulan Oktober dan November tahun 2017, Tim Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan International Atomic Energy Agency (IAEA) 2017 telah melakukan entry meeting untuk melaksanakan pemeriksaan terinci pada tanggal 19 Pebruari 2018 yang dipimpin oleh Cipto Nugroho dengan beranggotakan Thopan Aji Pratama, Endar Prabowo, Uthar Mukthadir, Tri Marhendra Rahardyan, Andi Maulana, dan Risa Prakosa Mulya. Pada tanggal yang sama, Tim Pemeriksaan Kinerja juga melakukan entry meeting untuk melaksanakan Preliminary Survey atas Kinerja IAEA tahun 2018 yang dipimpin oleh Fitriyah dengan beranggotakan Muhammad Wahyudi, Budi Setiawan, dan Bulkhaira. Bertindak selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah Tortama KN II, Bahtiar Arif, dengan Pengendali Teknis Nanik Rahayu dan I Gede Sudi Adnyana masing-masing untuk Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja.

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan Seminar Hukum Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum terkait dengan Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 20 – 21 Februari 2018 di Kantor Pusat BPK

Dengan mengangkat tema “Peran BPK dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara”, BPK mengelar kegiatan “BPK Goes to School” di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, Kamis (8/2/2018). Kegiatan yang dikemas dalam bentuk dialog terbuka ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelajar serta para pengajar mengenai tugas dan wewenang BPK serta memahami kedudukan BPK dalam ketatanegaraan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan entitas yang diperiksa harus selalu mendekat dan terus berkomunikasi secara positif, membuat transparansi kepada rakyat tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Apabila hal itu terjadi antara BPK dan entitas yang diperiksa, semua hal dapat disampaikan kepada BPK secara transparan, dan apabila ada permasalahan dapat berdiskusi secara rinci sebelum diambil keputusan, diharapkan siapapun yang akan mencoba mempolitisir dan mengkriminalisasi terhadap temuan BPK tidak akan bisa terjadi. Hal itu diungkapkan oleh Anggota III BPK, Achsanul Qasasi saat memberikan arahan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Lembaga Non Kementerian Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara III, di Kantor Pusat BPK Jakarta, Kamis (8/2/2018).