Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan RS. Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 7 Desember 2015, di Gedung KPK, Jakarta.
Rabu, 2 Desember 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan lanjutan PT Pelindo II Kepada DPR. Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi kepada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan disaksikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latief serta para pejabat dilingkungan BPK RI.
Ketua BPK Harry Azhar Azis tampil sebagai salah satu panel speaker ASEAN Civil Service Innovation Conference 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 November 2015. Ketua BPK memberikan presentasi pada sesi Good Regulatory Practice (GRP) bersama dengan panel speaker lain yaitu Prof. Emeritus Dr. Akira Nakamura dari Meiji University, Jepang; Dato’ Mohd Razali Hussain, Director General of Malaysia Productivity Corporation (MPC); dan Nick Malyshev, Head of Regulatory Policy Division, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Sebagai salah satu forum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh para auditor BPK, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan acara “Workshop Permasalahan Hukum Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara” yang dilaksanakan pada Selasa, 24 November 2015, di Kantor BPK, Jakarta.
Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK melalui nilai-nilai dasar BPK, Inspektorat Utama sebagai Sekretariat Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Standar dan Kode Etik BPK bagi para pemeriksa di AKN I s.d. AKN VII, bertempat di auditorium Pusdiklat, 19 November 2015. Kegiatan ini didasari dengan munculnya kasus-kasus pengaduan, gugatan hukum dan pemberitaan di media mengenai dugaan pelanggaran nilai-nilai dasar BPK, ditambah dengan hasil reviu Itama yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Kinerja Pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan standar pemeriksaan yang berlaku.
BPK diberikan amanat untuk ikut serta dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan melaksanakan pemeriksaan keuangan negara/daerah. Peranan BPK selain melaksanakan pemeriksaan keuangan negara juga mengambil tindakan apabila dalam hasil pemeriksaannya ditemukan unsur pidana kepada instansi yang berwenang.
BPK sebagai Ketua INTOSAI WGEA menghadiri pertemuan INTOSAI Governing Board ke-67 pada tanggal 10 s.d. 11 November 2015 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Delegasi BPK dipimpin oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis, didampingi Tortama IV, Saiful Anwar Nasution, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, Raden Yudi Ramdan Budiman, dan staf subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI, Biro Humas dan Kerjasama Internasional. Dalam kapasitasnya selaku Ketua INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Ketua BPK melaporkan capaian-capaian INTOSAI WGEA serta proses penyusunan rencana kerja periode 2017-2022 kepada anggota INTOSAI Governing Board.
Dalam upaya meningkatkan keseragaman perlakukan pemeriksaan dan peningkatan integritas, independensi dan profesionalisme pemeriksa, Auditorat Keuangan Negara VI melangsungkan rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pemeriksa di lingkungan AKN VI dan perwakilan di wilayah Timur. Acara yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 12 November 2015 di Kota Batam tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar yang juga membuka acara secara resmi, Auditor Utama KN VI, Sjafrudin Mosii, Inspektur Utama, Mahendro Sumardjo, Kaditama Revbang, Bahtiar Arif serta para Kepala Auditorat dan Kepala Perwakilan BPK wilayah Timur.
Pada 5 November 2015, Ketua BPK, Harry Azhar Azis, menghadiri the 3rd ASEANSAI Summit yang diselenggarakan di Sokha Pnom Penh Hotel, Kamboja. Dalam menghadiri pertemuan tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Anggota BPK, Bahrullah Akbar, Sekretaris Jenderal, Hendar Ristriawan, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, R Yudi Ramdan Budiman, Kepala Sub Auditorat VI.A.1, Arief Fadillah, Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI, Ami Rahmawati, serta staf pada Biro Humas dan KSI, Yuli Puspitasari.
Pada 5 November 2015, bertempat di Sokha Pnomph Penh Hotel, Kamboja, Ketua BPK, Harry Azhar Azis, dan President State Audit Organization (SAO) of Lao People’s Democratic Republic, Viengthong Siphandone, melakukan penandatanganan MoU di bidang audit sektor publik. Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Pitono Purnomo, dan Duta Besar Laos untuk Kamboja, Prasith Sayasith, serta staf dari BPK dan SAO.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, serta para Anggota BPK melakukan pengukuhan Kelulusan Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Tahun 2015 yang dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2015, di Auditorium Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta.
Sebagai bagian dari implementasi kerja sama bilateral kedua Supreme Audit Institution (SAI), BPK dan Supreme Audit Court of the Islamic Republic of Iran (SAC Iran) melakukan kegiatan seminar bersama yang dilaksanakan di Tehran pada 25 s.d. 29 Oktober 2015.
Seminar bersama yang diberi judul the Fourth Joint Seminar between Supreme Audit Court of the Islamic Republic of Iran (SAC Iran) and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) ini dihadiri oleh Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Yudi Ramdan Budiman. Adapun dari pihak SAC Iran diwakili oleh Deputy Senior President of SAC Iran, Abdoullah Safaenasab dan Qumars Davoudy, serta para pemeriksa senior SAC Iran yang terkait.
BPK sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) berkewajiban melaporkan pelaksanaan kerja kelompok tersebut kepada Knowledge Steering Committee1 (KSC) pada International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Laporan tersebut dilaksanakan pada KSC Meeting yang diselenggarakan di kantor Government Accountability Office (GAO) di Washington, D.C., U.S.A., pada tanggal 15-16 Oktober 2015. Pertemuan dihadiri oleh semua ketua Working Group, ketua Komite, dan Sekretariat INTOSAI dengan jumlah 21 delegasi.
Untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis, komperehensif, dan objektif terkait pelayananan pelaksanaan pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam hal ini, Auditorat Keuangan Negara VI BPK menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kinerja Pelayanan Pendidikan dengan tema “Memahami Permasalahan Guru, Buku Berbasis Kurikulum 2013, Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Alternatif Solusinya” yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Oktober 2015, di Hotel Atlet Century, Jakarta.
Mengikuti keberhasilan BPK di kancah internasional dengan menjadi auditor eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk TA 2016-2017, kapabilitas BPK kembali diakui dunia dengan terpilihnya Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Novy Gregory Antonius Pelenkahu sebagai anggota Dewan Ahli INTOSAI’s Professional Standards.
BPK sebagai Ketua sekaligus Sekretariat INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) memimpin jalannya pertemuan Steering Committee INTOSAI WGEA yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tanggal 28 September s.d 1 Oktober 2015. Pertemuan yang dihadiri oleh 36 Delegasi dari 15 Supreme Audit Institutions (SAI) anggota SC bertujuan untuk melaporkan dan menyetujui draft final project WGEA periode work plan 2014 – 2016 dan membahas isu – isu yang akan di angkat dalam workplan WGEA periode 2017 – 2019. Dalam menghadiri pertemuan tersebut, delegasi BPK dipimpin oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis, didampingi oleh Tim Sekretariat INTOSAI WGEA yaitu Edward Simanjuntak, Ami Rahmawati dan Dominika D Rosana. Sedangkan delegasi BPK terdiri dari Dian Primartanto dan Tjokorda Gde Budi Kusuma.
Performance Pemerintah Pusat dan Daerah secara umum terus menunjukan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2014. Demikian disampaikan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis, dihadapan wartawan setelah menyerahkan IHPS I Tahun 2015 kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Senin, 12 Oktober 2015 di Istana Negara, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menegaskan adanya suatu prinsip universal dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip universal tersebut berhubungan dengan seseorang yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dipercaya oleh dunia internasional dengan ditunjuk sebagai External Auditor Badan Tenaga Atom Dunia atau dikenal International Atomic Energy Agency (IAEA). “Ini menjadi suatu kebanggaan, bahwa BPK untuk pertama kali dipercaya oleh dunia internasional menjadi badan pemeriksa lembaga internasional,” ungkap Ketua BPK, Harry Azhar Azis saat Konferensi Pers yang dilaksanakan pada Selasa (22/9) di Auditorium, Kantor BPK RI, Jakarta.
Selain memberikan opini atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga memberikan penilaian atas upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis saat memberikan Kuliah Umum yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, pada Jumat, 18 September 2015. “Dengan cara demikian, BPK dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan BPK dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Ketua BPK.