Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang BPK RI, pada tahun 2014 BPK RI telah ditelaah sejawat (Peer Review) oleh BPK Polandia atau Najwyźsza Izba Kontroli (NIK). Laporan hasil Peer Review telah disampaikan kepada BPK pada April 2014. Untuk menindaklanjuti rekomendasi NIK tersebut, BPK untuk melakukan pembahasan tentang rencana tindak lanjut atas rekomendasi NIK pada tanggal 26 Agustus 2015 di kantor NIK di Warsawa, Polandia. Dalam pembahasan tersebut, delegasi BPK diketuai oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari. Setelah pembahasan, dilakukan penyerahan rencana aksi oleh Wakil Ketua BPK kepada Presiden NIK, Krzysztof Kwiatkowski.
Senin, 31 Agustus 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan exit meeting sekaligus penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2013 dan 2014, di Kantor BSM, Jakarta.
Senin, 31 Agustus 2015, Anggota VII BPK, Achasanul Qosasi, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latif, Menteri BUMN, Rini Soemarno, dan Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman menghadiri dan menyaksikan peresmian Sinergi BUMN Dalam Implementasi Pembayaran Elektronik Tol Nasional di Kantor Jasa Marga, Jakarta.
BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Seluruh aktivitas pembangunan di bidang apapun selalu menggunakan uang negara, baik pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Otonomi khusus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara tanah Papua dengan Provinsi lain dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tanah Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua untuk berperan dalam pembangunan di tanah Papua.
Senin, 24 Agustus 2015. Ketua BPK, Harry Azhar Azis, mengahadiri Rapat Koordinasi antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latief menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, disaksikan Direksi, dan pejabat di lingkungan PT PLN dan BPK pada Rabu, 19 Agustus 2015, di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta.
Ketua BPK RI Dr Harry Azhar Azis memenuhi undangan Dr Viengthong Siphandone Presiden SAO LAO PDR selama 3 hari dari tanggal 18 s.d 20 Agustus 2015 di Vientiane LAO.
17 Agustus 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Upacara Bendera memperingati HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor BPK, Jakarta.
Upacara tersebut dipimpin oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPK.
Jumat, 14 Agustus 2015, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri dari Ketua BPK, Harry Azhar Azis, Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, Eddy Mulyadi Soepardi, Moermahadi Soerja Djanegara, Bahrullah Akbar, dan Achsanul Qosasi menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Kamis, 13 Agustus 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2015, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, disaksikan Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latief, para Deputi BUMN, serta para Dewan Direksi dilingkungan Kementerian BUMN.
Rabu, 12 Agustus 2015, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono didampingi Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) II BPK, Slamet Kurniawan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2014 kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di Kantor BPK, Jakarta.
Dalam rangka memperkaya pengetahuan dan pengalaman kemampun pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual, BPK menyelenggarakan Workshop Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 3 s.d. 7 Agustus 2015 di Bandung, Jawa Barat. Workshop terbagi dalam dua gelombang, yaitu Gelombang I pada 3 s.d. 4 Agustus yang diikuti 15 Kepala Perwakilan BPK dan Gelombang II pada 6-7 Agustus 2015 yang diikuti oleh 19 Kepala Perwakilan BPK.
Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2015 dilaksanakan selamat empat hari (10 s.d. 13 Agustus 2015) dan dibuka secara resmi oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis, dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Bahrullah Akbar serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan BPK Pusat dan Perwakilan.
Mengambil tema Optimalisasi Strategi Pemanfaatan Sumber Daya BPK Guna Meningkatkan Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK, seluruh peserta raker diharapkan mampu merumuskan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki BPK agar BPK dapat memenuhi tuntutan pemangku kepentingan tersebut dan meningkatkan kualitas serta manfaat hasil pemeriksaan BPK.
Untuk mempererat tali silaturahmi dan saling bermaafan dalam rangka Hari Raya Idul fitri 1436 H, keluarga besar BPK mengadakan acara halal bihalal pada hari Kamis, 23 Juli 2015. Diselenggarakan di auditorium kantor BPK, hadir dalam acara tersebut Ketua BPK, Harry Azhar Azis, Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, dan Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi. Selain itu hadir pula Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, jajaran Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ibu-ibu IKISTRA.
BPK memiliki standar pemeriksaan yang ketat dan dilakukan proses quality control dan quality assurance yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keungan Negara (SPKN). BPK dalam melakukan pemeriksaan menggunakan empat kriteria sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R.Yudi Ramdan Budiman saat Konferensi Pers yang dilaksanakan pada Rabu (8/7) di Media Center, Kantor BPK RI, Jakarta.
Untuk mengeliminasi permasalahan dan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan ”Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat serta Permasalahan Hukumnya” pada Selasa, 7 Juli 2015, di Kantor BPK RI, Jakarta.
Jumat, 26 Juni 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2014 kepada Menteri PPN/BAPPENAS, Andrinof Chaniago, di Kantor BPK, Jakarta.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Harry Azhar Azis mengharapkan ke depan Gedung Arsip BPK bukan hanya untuk kesejarahan BPK, namun juga bisa mendukung dan bermanfaat bagi segala kegiatan yang berkaitan dengan BPK, diantaranya penelitian. “Saya mohon, arsip selama BPK berdiri telah diatur sedemikian rupa, sehingga bila sewaktu-waktu diperlukan akan tersedia di Gedung Arsip BPK,” ungkap Ketua BPK dalam sambutannya pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Arsip BPK pada, Rabu (17/06/2015), di Bambu Apus, Jakarta Timur.
Senin, 15 Juni 2015, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) III BPK, Rochmadi Saptogiri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2014 kepada Pimpinan Lembaga/Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, di Auditorium Kantor BPK, Jakarta.