Anggota VII BPK Pimpin Entry Meeting dengan Kementerian BUMN, SKK Migas, dan BUMN
JAKARTA, Humas BPK - Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, memimpin entry meeting pemeriksaan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan BUMN, di kantor pusat BPK, Senin (15/1).
Anggota VII BPK mengatakan entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Pada kesempatan tersebut, Anggota VII BPK juga mengungkapkan beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah belanja kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tahun 2022 yang meningkat drastis hingga mencapai Rp352 triliun. Angka tersebut melebihi jumlah total subsidi untuk semua sektor, yaitu Rp245 triliun.
"Subsidi memang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu, namun untuk kompensasi nyatanya lebih banyak dinikmati kalangan mampu," ujar Anggota VII BPK.
Atas hal tersebut, Anggota VII BPK mengingatkan agar Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM harus segara mendorong penyesuaian dengan harga yang sifatnya forward looking, agar neraca pemerintah maupun BUMN lebih sehat.
"Makanya kami disini juga mengundang rekan-rekan dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II yang membawahi pemeriksaan di Kementerian Keuangan, AKN IV yang memeriksa Kementerian ESDM, sehingga kami dalam mencari solusi tidak berdiri sendiri, melainkan berkoordinasi lintas AKN," jelasnya.
Menutup sambutannya, Anggota VII BPK menekankan perlunya dilakukan perbaikan atas permasalahan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, komunikasi antara BPK dan entitas harus ditingkatkan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh, Menteri BUMN Erick Thohir, para Direktur Utama BUMN, SKK Migas, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK dan Kementerian BUMN.