Pemeriksaan laporan keuangan (LK) tidak secara khusus ditujukan untuk mengungkapkan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Namun demikian, apabila ditemukan tindakan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa BPK turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang inklusif dan berkualitas.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti beberapa temuan penting dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2023. Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan LHP atas LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2023 kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (25/7).
Meskipun laporan keuangan (LK) Kejaksaan Republik Indonesia (RI) tahun 2023 memperoleh opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (23/7). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menemukan beberapa permasalahan pada LK BPKH tahun 2023.
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit menyatakan bahwa laporan keuangan (LK) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun 2023 telah memenuhi empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memimpin penyusunan riset tentang Remote Audit for SAIs: Future and Challenges untuk komunitas SAI di Asia (ASOSAI). Penunjukan ini ditetapkan dalam pertemuan ASOSAI Governing Board ke-57 tahun 2021 dengan beranggotakan 17 SAI anggota ASOSAI dan 3 SAI observer dari ARABOSAI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memimpin penyusunan riset tentang Remote Audit for SAIs: Future and Challenges untuk komunitas SAI di Asia (ASOSAI). Penunjukan ini ditetapkan dalam pertemuan ASOSAI Governing Board ke-57 tahun 2021 dengan beranggotakan 17 SAI anggota ASOSAI dan 3 SAI observer dari ARABOSAI.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023 kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif, di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (22/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023. Ini merupakan kali kelima berturut-turut KPK meraih opini WTP sejak tahun 2019.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan kuliah umum dengan tema “Akuntabilitas Anggaran” kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), di Jakarta, Senin (22/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan (LK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan LK Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya BP Batam dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK. Hal ini disampaikan oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) BP Batam tahun 2023 kepada Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Jakarta, Senin (22/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menggelar Internasional Training on Big Data Analytics: Implementing Data Science with a Case Study on Stunting. Pelatihan ini akan berlangsung selama lima hari, tanggal 22 s.d. 26 Juli 2024, di Balai Diklat PKN Bali.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional Tahun 2023 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Setyo Budiyanto dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, di kantor pusat BPK, Jakarta, Kamis (18/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023, yang dilaksanakan secara terpisah di kantor Kemenko Perekonomian dan di kantor KPPU, Jakarta, Kamis (18/7).
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Laporan Keuangan Hibah/Pinjaman Luar Negeri tahun 2023. Penyampaian ini dilakukan oleh Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh kepada Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di kantor Kementerian LHK, Jakarta, Selasa (16/7).
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit menyebutkan meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan (LK) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023, BPK mengungkapkan beberapa temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada gelaran ECOSOC High-Level Political Forum on Sustainable Development and High-Level Segment 2024, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan national statement pada General Debate: From the SDG Summit to the Summit of the Future, pada official meeting HLPF Senin (15/7) di New York, Amerika Serikat.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto membuka secara resmi workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK tahun 2024 yang mengusung tema “Sinergi JDIH BPK: Penguatan Layanan Publik yang Berkualitas dan Bermanfaat”, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (16/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2023.