Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh, bersama Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rasio Ridho Sani, melakukan kunjungan kerja ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi), di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/3).
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memberikan kuliah umum dengan tema “Tacit Knowledge: Developing Leadership and Capabilities to Achieve Your Ultimate Goals” di Universitas Andalas (Unand), Padang, Selasa (21/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal ini Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, menerima LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 Unaudited. LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/3).
Dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara lembaga audit dan lembaga anti korupsi, The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu pembicara dalam kegiatan “Regional Workshop on Enhancing the Collaboration between Supreme Audit Institutions and Anti-Corruption Bodies” yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, Rabu (14/3).
Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, didampingi Kepala Pusat Kemitraan Global selaku Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ikhtaria Syaziah, dan Pengendali Teknis Pemeriksaan, Nanik Rahayu, melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO), Kitack Lim, di Kantor Pusat IMO di London, Inggris, Kamis (16/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bagian dari Tim Joint Peer Review dengan Australian National Audit Office (ANAO) untuk Mongolia National Audit Office (MNAO), di Ulanbaatar Mongolia, pada 6 – 15 Maret 2023. Keikutsertaan reviewer BPK merupakan satu langkah maju dalam upaya peningkatan pengalaman pemeriksa BPK dalam pelaksanaan peer review.
Melanjutkan kesuksesan kepemimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada SAI20 Tahun 2022, lembaga pemeriksa keuangan atau Supreme Audit Institutions (SAI) India sebagai Chair SAI 20 di bawah Presidensi G20 India Tahun 2023 menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) SAI20 di Kota Guwahati, Assam-India, Senin-Rabu (13-15 Maret).
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto menyerahkan 2 laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, di kantor SKK Migas, Jakarta, Senin (13/03).
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Achsanul Qosasi, menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama (Dirut), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, di Nusa Dua, Bali, Senin (13/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Apresiasi diberikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.
Perkembangan ekonomi dan keuangan negara, bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pertimbangan yang penting untuk menentukan strategi atas prioritas pemeriksaan dalam rangka pemberian assurance dan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.
Pererat kerja sama bilateral antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Board of Audit Inspection (BAI) Korea, Ketua BPK, Isma Yatun, melakukan pertemuan dengan Ketua BAI Korea, Jaehae CHOE, di Kantor BAI Korea, di Seoul, Jumat (3/3). Pertemuan tersebut merupakan salah satu implementasi dari kerja sama bilateral antara kedua lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI).
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan memberikan simpulan atas kepatuhan kegiatan investasi dan operasional tahun 2022 pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan investasi dan operasional serta perhitungan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2022 pada BRI.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan tata ruang dan layanan pertanahan tahun anggaran 2021 dan 2022 (s.d. semester I) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, di Kalimantan Barat, Rabu (1/3).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2019, 2020, dan 2021 pada PT Brantas Abipraya (Persero), anak perusahaan dan instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan bahwa pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2020 s.d semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Covid-19 lanjutan tahun 2022 kepada Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (23/2).
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen), terdapat beberapa tantangan utama terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya dan perubahan lingkungan strategis BPK. Di antaranya terkait manajemen perkantoran, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi, manajemen komunikasi, serta layanan pimpinan.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memimpin entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan kredit segmen komersial, kegiatan investasi, dan operasional tahun 2021 dan 2022 serta perhitungan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan subsidi bantuan uang muka tahun 2022 pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk dan instansi terkait lainnya di kantor pusat BTN, Jakarta, Senin (20/2).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menegaskan bahwa setiap satuan kerja di BPK diwajibkan untuk membangun zona integritas untuk dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan zona integritas tersebut akan terus dipantau secara berkala dan diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.