Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono melakukan Video Conference dengan United Nations (UN) Resident Coordinator Indonesia, yang diwakili oleh UNRC Coordinator Niels Scot pada Selasa, (4/08/2020).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas dukungan respon dan kecepatan dalam pemberian data dan penjelasan pada saat Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019, sehingga pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan yang tercepat dibandingkan dengan kementerian yang lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi saat menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019 kepada Menteri Kominfo Johnny G. Plate di Gedung Kementerian Kominfo Jakarta, pada Kamis (6/8/2020).
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang mengatakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi bertujuan agar hasil pemeriksaan dapat memberikan hasil yang optimal untuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus segera diselesaikan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) berpartisipasi pada pertemuan kelompok kerja The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Financial Modernization and Regulatory Reform (WGFMRR) yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (29/17/2020).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pius Lustrilanang, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II mengatakan BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan PPATK tahun 2019, karena Kepala PPATK beserta jajarannya menjaga kualitas tata kelola keuangan negara.
Untuk memenuhi amanat konstitusional, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2019 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemhan di Jakarta, pada (30/7/2020).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri beserta seluruh jajarannya atas komitmen dan upayanya sehingga pada tahun ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walaupun demikian harus tetap terus bekerja keras sehingga dapat mempertahankan opini tersebut di tahun-tahun mendatang. Karena opini WTP di tahun ini, bukan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun yang akan datang.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2019. LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Daniel Lumban Tobing kepada Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor Pusat BPK, di Jakarta, pada Rabu (29/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Pemeriksaan Anggaran Pandemi Covid-19, di Auditorium BPK, di Jakarta, pada Selasa (28/7). Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari (28 dan 29 Juli 2020) ini diikuti oleh Kepala Perwakilan BPK serta para pelaksana di lingkup Auditorat Keuangan Negara VI (AKN VI).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK menilai bahwa Laporan Keuangan Kemenhub, telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Perhubungan tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian Tahun 2019. Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang mengatakan opini WTP diberikan karena permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan tidak berdampak material terhadap LK Kementerian Perindustrian Tahun 2019.
Sebagai anggota organisasi lembaga pemeriksa se-Asia/ Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) Governing Board periode 2018-2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diwakili oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono dan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar menghadiri pertemuan ASOSAI Governing Board ke-55 yang diselenggarakan pada 27 Juli 2020 secara virtual.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), di Jakarta, pada Senin (27/7/2020). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono, bertemu dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Manuel de Oliveira Guterres, pada rangkaian Pertemuan United Nations (UN) Independent Audit Advisory Committee (IAAC) yang ke-51, pada 22 sampai dengan 24 Juli 2020, yang diselenggarakan secara virtual, pada Rabu (22/07/2020), mulai pukul 20.00 WIB.
SCEI Expert Group kembali menyelenggarakan webinar terkait topik pandemi COVID-19. Dengan mengambil topik “Remote Auditing: Technological Challenges and Solutions”, yang diselenggarakan pada Jumat, (24/7/2020). Webinar kedua ini diikuti oleh kurang lebih 169 peserta dari berbagai lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution) yang merupakan anggota dari The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Sebanyak 35 peserta diantaranya berasal dari berbagai satuan kerja di BPK Pusat dan Perwakilan,
Bertambahnya anggaran yang diberikan kepada suatu kementerian/lembaga, maka tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan pun akan semakin meningkat dan kerja pemeriksa akan semakin berat. Hal itu disampaikan oleh Achsanul Qosasi, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, di Auditorium Kementerian Sosial, di Jakarta, pada Jumat (24/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas seluruh komponen Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Tahun 2019. Komponen LK meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tahun 2019. Opini tersebut diberikan karena laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar atas semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), di Auditorium Kementerian Perdagangan, di Jakarta, pada Kamis (23/7). Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2019 tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Anggota BPK dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.