BPK Sampaikan Beberapa Permasalahan pada LK Badan POM tahun 2023

BPK Sampaikan Beberapa Permasalahan pada LK Badan POM tahun 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kaporan keuangan (LK) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) tahun 2023. Namun demikian BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Badan POM beserta jajarannya.


BPK Soroti Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dan Ganti Kerugian Negara pada Kemenkes

BPK Soroti Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dan Ganti Kerugian Negara pada Kemenkes

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan capaian penyelesaian tindak lanjut dengan status sesuai rekomendasi sebanyak 3.538 rekomendasi, senilai Rp2,54 triliun atau 85,21% dari total 4.152 rekomendasi, dan masih terdapat 130 rekomendasi senilai Rp1,62 milyar yang belum ditindaklanjuti.


Ketua BPK menghadiri SAI20 Summit 2024 di Belém, Brazil

Ketua BPK menghadiri SAI20 Summit 2024 di Belém, Brazil

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, menghadiri Summit SAI20, pertemuan Ketua Badan Pemeriksa negara anggota G20, di Belém, Brazil pada 17-18 Juni 2024. Supreme Audit Institution (SAI) Brazil, selaku host SAI20 2024 melanjutkan kepimpinan SAI20 2023 oleh SAI India dan inisiasi SAI20 2022 oleh SAI Indonesia, mengusung isu prioritas Climate Finance & Fight against Poverty and Hunger.


BPK Terpilih Menjadi Pemeriksa Eksternal ITLOS 2025-2028

BPK Terpilih Menjadi Pemeriksa Eksternal ITLOS 2025-2028

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS) periode tahun anggaran 2025 - 2028. Penunjukan tersebut diambil dalam pertemuan ke-34 negara pihak (SPLOS/34) di New York, Selasa (11/6).


BPK Apresiasi Upaya LPS dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan

BPK Apresiasi Upaya LPS dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun anggaran 2023. Atas capaian tersebut, BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Komisioner LPS, beserta seluruh jajaran LPS, untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas LPS.


BPK Dorong Kemendikbudristek Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Dalam LK Kemdikbudristek TA 2023

BPK Dorong Kemendikbudristek Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Dalam LK Kemdikbudristek TA 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbutristek) dan jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah konkrit atas permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan (LK) Kemendikbudristek tahun anggaran (TA) 2023.


BPK Ungkap 3 Permasalahan Signifikan pada LKTBI Tahun 2023

BPK Ungkap 3 Permasalahan Signifikan pada LKTBI Tahun 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan terkait pelaksanaan manajemen keberlangsungan tugas Bank Indonesia (BI) yang belum memadai, sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko operasional atas keberlangsungan tugas kritikal BI dan risiko ancaman gangguan data center dan disaster recovery center.


Anggota I BPK Tekankan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencegah Korupsi

Anggota I BPK Tekankan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencegah Korupsi

Untuk mendorong upaya bersama dalam pemberantasan korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), di Tangerang Selatan, Kamis (6/6).


Lantik PPTM, Ketua BPK: Jadilah Teladan dalam Implementasi Nilai Dasar BPK

Lantik PPTM, Ketua BPK: Jadilah Teladan dalam Implementasi Nilai Dasar BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melantik dan merotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau PPTM (setingkat eselon I) yang mengisi delapan formasi di lingkungan BPK. Ketua BPK Isma Yatun berpesan agar para pejabat pimpinan tinggi madya menjadi teladan bagi seluruh pelaksana BPK dalam implementasi nilai-nilai dasar BPK.


BPK Ungkap Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam IHPS II Tahun 2023

BPK Ungkap Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam IHPS II Tahun 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan pada program peningkatan kuantitas dan kualitas jalan yang dikelola pemerintah daerah, diantaranya belum seluruh pemerintah daerah menetapkan ruas jalan menurut fungsi dan kelas jalan, dan belum menyusun pedoman dan standar teknis penyelenggaraan jalan, serta pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan.


Hingga Tahun 2023 BPK Selamatkan Uang dan Aset Negara Senilai RP136,88 Triliun

Hingga Tahun 2023 BPK Selamatkan Uang dan Aset Negara Senilai RP136,88 Triliun

Hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp136,88 triliun.


Serahkan Hasil Pemeriksaan, BPK Soroti Permasalahan Pertanggungjawaban GUP Hingga Belanja BBM pada LK Pemprov Sultra Tahun 2023

Serahkan Hasil Pemeriksaan, BPK Soroti Permasalahan Pertanggungjawaban GUP Hingga Belanja BBM pada LK Pemprov Sultra Tahun 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tahun anggaran 2023, di Kendari, Jumat (31/5). Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang mengatakan BPK masih menemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Sultra.


BPK Menemukan Beberapa Permasalahan dalam LHP atas LK Pemprov Sulteng dan Sulsel

BPK Menemukan Beberapa Permasalahan dalam LHP atas LK Pemprov Sulteng dan Sulsel

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengan tahun anggaran 2023, BPK menemukan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian.


Belum Lampaui Target, BPK Harap Pemprov Kalteng Segera Selesaikan Tindak Lanjut

Belum Lampaui Target, BPK Harap Pemprov Kalteng Segera Selesaikan Tindak Lanjut

BPK meminta Pemprov Kalteng untuk segera meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini ditegaskan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang dalam penyerahan LHP atas laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun anggaran 2023, di Palangka Raya, Senin (27/5).


Serahkan LHP LK Pemprov Sumut, BPK Himbau Pemprov Tidak Hanya Fokus pada Capaian Opini WTP

Serahkan LHP LK Pemprov Sumut, BPK Himbau Pemprov Tidak Hanya Fokus pada Capaian Opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya fokus pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.


Laporan Keuangan Pemprov Bali Tahun 2023 Raih Opini WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

Laporan Keuangan Pemprov Bali Tahun 2023 Raih Opini WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

Untuk memenuhi mandat konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dan Pemprov Bali dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Bali, Rabu (22/5).


BPK Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Meningkat

BPK Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Meningkat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar exit meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023, di auditorium kantor pusat BPK, di Jakarta, Selasa (21/5). Exit meeting pemeriksaan atas LKPP merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian proses pemeriksaan LKPP, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2023.


BPK Berikan Penekanan pada BPR Intan Jabar dan BPR Indramayu Jabar dalam Pemeriksaan LK Pemprov Jabar TA 2023

BPK Berikan Penekanan pada BPR Intan Jabar dan BPR Indramayu Jabar dalam Pemeriksaan LK Pemprov Jabar TA 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penekanan suatu hal atas laporan keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tahun anggaran (TA) 2023. BPK memberikan penekanan pada beberapa catatan penting pada kerugian signifikan yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Intan Jabar dan BPR Indramayu Jabar.


BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Regional CTI-CFF Tahun 2023

BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Regional CTI-CFF Tahun 2023

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif selaku auditor in charge menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Sekretariat Regional Organisasi Internasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) tahun buku 2023. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima oleh Executive Director Sekretariat Regional CTI-CFF Frank Keith Griffin, di kantor pusat BPK RI, di Jakarta, Senin (20/05).


BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp371 Miliar pada PT Indofarma dan Anak Perusahaan

BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Senilai Rp371 Miliar pada PT Indofarma dan Anak Perusahaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk., anak Perusahaan dan instansi terkait lainnya tahun 2020 s.d 2023 di Jakarta dan Jawa Barat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/5).