Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melantik 4 (empat) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta, pada Senin (6/4/2020).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan pegawai di lingkungan BPK bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) hingga 14 April 2020. Kebijakan ini merupakan respon perpanjangan pemberlakuan masa keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (Unaudited). LKPP tersebut diserahkan pada Rapat Penyampaian dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2019 (Unaudited) yang diselenggarakan melalui video conference, pada Jumat (27/3/2020).
Dalam rangka mencegah penularan Virus Corona (COVID-19) di lingkungan Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan cairan disinfektan kepada seluruh pegawai dan tamu yang mendatangi Kantor Pusat BPK, di Jakarta, Senin (24/3).
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Bahtiar Arif berpartisipasi dalam Rapat Komite Pengarah INTOSAI WGEA (the 17th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA) yang dilaksanakan secara virtual. Pertemuan virtual ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dibatalkannya the 17th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA di Marrakech, Maroko karena wabah COVID-19.
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan rapat bersama Pemerintah RI melalui telekonferensi (teleconference). Rapat yang berlangsung pada Senin (23/3) tersebut membahas perubahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 terkait kondisi luar biasa pandemik Coronavirus disease (COVID-19).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPK Pusat dan BPK Perwakilan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan hal ini dilakukan guna mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), khususnya di lingkungan BPK.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan jajarannya agar temuan-temuan BPK yang tidak bisa ditindaklanjuti dapat disampaikan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Dengan mengusung tagline "Hack for Accountability", Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengirimkan tim beranggotakan 5 orang untuk berpartisipasi dalam 1st International Hackathon of SAIs di Praha, Republik Ceko pada 3-5 Maret 2020.
Mencermati tuntutan masyarakat saat ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Hal ini dikatakan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V/ Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar saat menyampaikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (9/3/2020).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggelar konferensi pers usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008 s.d. 2018 kepada Jaksa Agung.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, bahwa saat ini masih banyak daerah yang laporan keuangannya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masyarakatnya belum sejahtera.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyampaikan, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan teknologi internet memberi dampak pada perkembangan e-goverment dalam 20 tahun terakhir, dengan kehadiran e-goverment 1.0 sampai pada 4.0.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan kepada para pengelola keuangan di lingkungan Universitas Udayana (Unud) bahwa pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wajib mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara. Hal ini dikarenakan PTN juga merupakan bagian dari keuangan negara.
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyampaikan dukungannya terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menjalin kerja sama dan bersinergi dengan badan internasional dalam penanganan terorisme.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (26/2) di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyampaikan kepada para kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sebatas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik tidak hanya berhenti pada opini WTP.
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahtiar Arif pimpin pengambilan sumpah 8 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan BPK pada Selasa (25/2) di Kantor Pusat BPK, Jakarta.
Sebagai upaya penyegaran organisasi dan mendorong kinerja maksimal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senantiasa melakukan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan wilayah kerjanya. BPK perwakilan Jawa Timur (Jatim) kini resmi dipimpin kepala baru yakni Joko Agus Setyono yang resmi menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jatim menggantikan Harry Purwaka. Acara serah terima jabatan (sertijab) digelar di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Senin (24/2/2020). Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar menyaksikan langsung acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK.