BERITA UTAMA

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6), di Manado. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (28/5). LHP dan IHPS tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai.

JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Hal ini disampaikan Ketua BPK, Isma Yatun, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Ketua DPR,Puan Maharanidalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (27/5).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5). LHP disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar dan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Jumat (9/5), di Jakarta. Laporan ini diserahkan langsung oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun secara resmi melantik Bahtiar Arif sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Dirjen PKN VIII dan OI), di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (7/5). Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, serta langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan zaman.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan apresiasi atas komitmen Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pencapaian kedua instansi ini tidak hanya melampaui rata-rata persentase tingkat nasional, tetapi juga mencerminkan sinergi positif dalam penguatan tata kelola pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2024 kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penyerahan laporan dilaksanakan oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Senin (28/4).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Riset dan Inovasi Tahun 2022 hingga Semester I Tahun 2024 kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Senin (28/4). Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyampaikan langsung LHP tersebut kepada Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, di Kantor BRIN, Tangerang Selatan, Banten.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Sertipikasi Tanah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyerahan laporan berlangsung di kantor ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (30/4). LHP diserahkan secara resmi oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkancLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa (29/4). Penyerahan laporan ini dilakukan secara terpisah di kantor BPK dan kantor LPSK, Jakarta.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun melakukan courtesy meeting dengan Registrar International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS), Ximena Hinrichs Oyarce di kantor pusat ITLOS di Hamburg, Jerman, Jumat (25/4). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional BPK, Kusuma Ayu Rusnasanti dan Head of Budget and Finance ITLOS, Roman Ritter. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak BPK terpilih menjadi pemeriksa eksternal ITLOS periode 2025 s.d. 2028 pada Juni 2024.

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengingatkan seluruh pimpinan satuan kerja daerah pada objek pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Ditjen PKN I) se-Sumatera Utara untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian internal, dan penilaian risiko di satuan kerjanya masing-masing. Hal ini disampaikan saat memimpin supervisi atas pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga Negara Tahun 2024 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (24/4).

SORONG, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, di Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (24/4). Sertijab disaksikan langsung oleh Anggota VI BPK, Fathan Subchi, didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) VI BPK, Laode Nusriadi.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa, 22 April 2025. Penyerahan laporan tersebut dilakukan secara resmi oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 sekaligus melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah di wilayah Jawa dan Sumatera secara luring dan daring, serta dipimpin langsung oleh Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, di KantorBPK Perwakilan Provinsi Banten, Jumat (11/4).

DENPASAR, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Fokus pemeriksaan diarahkan pada area strategis yang berdampak signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Masjid Baitul Hasib menyelenggarakan Salat Idulfitri 1446 H pada tanggal 31 Maret 2025 di halaman Kantor Pusat BPK. Salat Idulfitri dihadiri oleh Ketua BPK, Isma Yatun, Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadyana, dan Anggota III BPK, Akhsanul Khaq.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pertemuan dengan Those Charged with Governance atau Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Inter-Parliamentary Union secara daring pada Senin (24/3). Pertemuan dilakukan sebagai rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) IPU tahun 2024 yang sebelumnya telah diserahkan pada 14 Maret 2025 dan tindak lanjut dari pertemuan Ketua BPK dengan Sekretaris Jenderal IPU pada bulan November 2024 sekaligus bentuk kepatuhan BPK terhadap standar pemeriksaan internasional tentang komunikasi dengan TCWG.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama karena dilaksanakan dalam masa transisi pemerintahan yang dinamis. BPK menerima LKPP Tahun 2024 (unaudited) di kantor pusat BPK pada Jumat (21/3). LKPP tersebut diserahkan oleh Pemerintah, yang berdasarkan Amanat Presiden Nomor R-11/Pres/02/2025 tanggal 12 Februari 2025, disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua BPK, Isma Yatun.