Dalam melaksanakan pemeriksaan, para pemeriksa harus mampu membangun komunikasi yang efisien dan efektif, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti oleh entitas terperiksa.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengharapkan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan keamanan menjelang pelaksanaan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institutions (SAI) 20 di Bali.
Setiap pengelola anggaran di instansi pemerintahan, perlu memahami kerangka makro akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, pengelola anggaran dapat membentuk kerangka mikro akuntabilitas anggaran di masing-masing instansinya. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mengatakan, kualitas akuntabilitas anggaran di tingkat instansi yang baik dapat mendorong terwujudnya kualitas akuntabilitas anggaran di level negara secara keseluruhan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada PT Danareksa (Persero). Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, mengatakan pemeriksan tersebut akan dilaksanakan selama 60 hari mulai 10 Agustus.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang sejumlah pimpinan redaksi media massa nasional untuk menghadiri coffee morning di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (9/8). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyosialisasikan peran BPK melalui Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) dalam Presidensi G20.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2021 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (8/8).
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memimpin entry meeting pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2017 s.d. semester I tahun 2022, pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (subholding gas), anak perusahaan dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Jakarta, Kamis (4/8).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan negara, sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) KKP tahun 2021. Dimana pada tahun sebelumnya, LK KKP memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK melakukan kegiatan entry meeting pemeriksaan pendahuluan atas kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2020 dan 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), anak perusahan dan instansi terkait lainnya, di kantor Pelindo, Jakarta, Senin (1/8).
Ketua BPK, Isma Yatun, berpesan kepada para peserta diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) Tahun 2022 untuk menjauhi sikap arogan apabila sudah menjadi pemeriksa. Peserta diklat juga diminta untuk selalu menjaga nama baik BPK.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Entry Meeting Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, Jakarta, Senin (1/8).
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengadakan pertemuan dengan para kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, NTB, Rabu (27/7).
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 kepada Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Kamis (28/7). Dalam laporan itu, Kemensos memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK menemukan ketidakpatuhan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) tahun 2021. Dengan adanya temuan tersebut, BPK melakukan koreksi nilai subsidi sebesar Rp224,62 miliar. Anggota VII BPK, Hendra Susanto, mengatakan ketidakpatuhan ini antara lain karena adanya pembebanan biaya yang tidak terkait dengan kereta yang masuk dalam kontrak PSO.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh, memberikan arahan dalam rangka persiapan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV Semester II Tahun 2022, di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (28/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Jakarta, Rabu (27/07). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, kepada Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III, Ahmad Adib Susilo, dan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, serta disaksikan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK maupun di ATR/BPN.
Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, mengatakan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI telah memperhitungkan secara wajar tagihan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) tahun 2021.
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021 kepada Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas, di kantor LKPP, Selasa (26/7).
Dalam pemeriksaan perhitungan subsidi listrik tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan koreksi sebesar Rp1 triliun. Sebab, BPK menemukan adanya ketidakakuratan perhitungan subsidi listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tahun 2015 menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun demikian, Kementerian Luar Negeri segera berbenah dan melakukan perbaikan sehingga berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 - 2020 secara berturut-turut. BPK mengapresiasi konsistensi dan upaya Kementerian Luar Negeri dalam mempertahankan opini tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir.