Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto menerima kunjungan kerja dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Kantor Pusat BPK, pada Jumat (3/7/2020).
Anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang telah dialokasikan oleh pemerintah akan diperiksa penggunaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merencanakan pemeriksaan tematik dengan melibatkan seluruh Auditorat Keuangan negara (AKN) untuk memeriksa anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang mencapai 695 triliun rupiah tersebut.
Penghitungan Kerugian Negara (PKN) berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lainnya, PKN dilakukan dengan syarat penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Karena PKN tidak bisa dilakukan sebelum tahap penyidikan, artinya sudah ada tersangka, baru kemudian PKN dilaksanakan.
Jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta Komisi XI DPR menggelar pertemuan secara tertutup mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Gedung Nusantara IV DPR pada Selasa (30/6).
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2019. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-8 kalinya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 yang digelar melalui telekonferensi dari Kantor DPRD Provinsi Jambi, pada Selasa (30/6/2020).
Dalam kasus dugaan korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang pada saat ini masih berlangsung dan masih ditangani aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada dasarnya menghormati proses persidangan, namun demikian ada pernyataan dari salah satu terdakwa yang telah mengganggu reputasi maupun kredibilitas BPK secara kelembagaan. Demikian disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat BPK Jakarta dan secara virtual pada Senin (29/06/2020).
Merespon pandemik COVID-19, Supervisory Committee on Emerging Issues (SCEI) menyelenggarakan First Webinar terkait the Role of SAI in Addressing the challenges poses by COVID-19 Pandemic. SCEI merupakan organ di INTOSAI yang bertugas memberkan briefing kepada Governing Board dan stakeholder INTOSAI terkait isu-isu terkini. Pekerjaan SCEI mencakup penyusunan mekanisme lintas struktur untuk memantau isu-isu terkini yang berdampak pada INTOSAI dan anggotanya.
Kondisi lingkungan masa penanganan COVID-19, menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan berbagai prosedur alternatif dan penggunaan Teknologi Informasi. Hal itu disampaikan oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi pada kegiatan “Beranda Ilmu” yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) pada Selasa (23/6).
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) kembali menyelenggarakan kegiatan workshop yang diselenggarakan secara virtual, dyang mengangkat tema ”Auditing Sustainable Development Goals (SDGs) : Kerangka, Implementasi,dan Tantangan” dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono, pada Senin (15/6/2020).
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 termasuk implementasi dari Rencana Aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan seminar dengan tema “Kawal Bersama Akuntabilitas Negeri melalui Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” di Kantor Pusat BPK, Senin (22/6). Seminar yang dilaksanakan secara online tersebut terselenggara atas kerja sama antara BPK dan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter.
JAKARTA, Humas BPK - Dari hasil Rapid Test yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor Pusat BPK, di Jakarta, Kamis (18/06/2020) diketahui bahwa 17 dari 858 pegawai dinyatakan reaktif. Terhadap pegawai pelaksana yang reaktif tersebut, kemudian dilanjutkan dengan prosedur Swab Test melalui pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR). Dari hasil pemeriksaan PCR, menunjukkan bahwa 17 pegawai yang reaktif dinyatakan negatif tertular Covid-19.
Sebagai upaya merespons pandemi COVID-19, INTOSAI Development Initiative (IDI) Board / dewan pengarah IDI menyelenggarakan extraordinary virtual meeting pada Kamis, 18 Juni 2020. Pertemuan ini membahas revisi operational plan 2020 dan rencana anggaran tahun 2021 serta rencana implementasi kegiatan IDI dalam “new normal”. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono sebagai anggota IDI Board hadir dalam pertemuan tersebut.
Sebanyak 360 siswa yang merupakan putra/putri dari keluarga besar pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan bantuan pendidikan dari Dharwa Wanita Sekretariat Jenderal BPK. Bantuan pendidikan itu diberikan kepada putra/putri dari pegawai BPK golongan I dan II serta pegawai tidak tetap (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) BPK.
Dalam merencanakan pemeriksaan terkait penanganan pandemi, BPK memerlukan komunikasi dan kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal itu disampaikan oleh Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2020 yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin (15/6).
Penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi penangangan COVID-19, harus dibarengi dengan komitmen dan pengawalan serta pengawasan berbagai pihak, di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan oleh Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Interaktif RRI Pro-3 Jakarta, Senin (15/6).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar tes cepat atau rapid test Covid-19 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I BPK. Rapid test yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, Jumat (12/6) di Jakarta ini diikuti oleh sekitar 70 orang yang terdiri dari Pimpinan dan para pelaksana di lingkungan AKN I.
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap berbagai kegiatan baik nasional maupun internasional. Di komunitas sub regional Asia Tenggara, pandemi ini telah memengaruhi pelaksanaan kegiatan organisasi badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN atau (ASEAN Organization of Supreme Audit Institutions) ASEANSAI tahun 2020. Akibat pandemi tersebut banyak kegiatan training, workshop, dan sharing session ditunda.
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara bekerja kita termasuk dalam pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian untuk menjamin pengelolaan keuangan negara tetap dapat mencapai tujuan bernegara dalam kondisi seperti apapun, akuntabilitas harus tetap dijaga.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah) secara virtual yang diikuti 197 orang peserta meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pemeriksa Ahli Utama, dan Pemeriksa Ahli Madya serta Pejabat Fungsional Non Pemeriksa di lingkungan BPK pada Senin (08/06). Dengan dimoderatori oleh Tortama Keuangan Negara II Laode Nusriadi, workshop ini menghadirkan narasumber Ketua BPK Agung Firman Sampurna.