Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Dirjen PKN VIII dan OI), Bahtiar Arif, selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja International Maritime Organization (IMO) Tahun 2024 pada Sidang Dewan IMO ke-134 yang diselenggarakan di London, Inggris pada hari Senin (7/7).
YOGYAKARTA, Humas BPK – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Budi Prijono, menegaskan pentingnya integritas dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kecurangan (fraud) yang multidimensional di era digital. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada kegiatan National Anti-Fraud Conference 2025 yang diselenggarakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter di Yogyakarta, Rabu (25/6).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Isma Yatun,menghadiri SAI20 Summit Tahun 2025, pertemuan pimpinan lembaga pemeriksa negara-negara anggota G20 yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 25 Juni 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan.
TANJUNGPINANG, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan United Arab Emirates Accountability Authority (UAEAA) sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada hari Kamis (19/6) di kantor pusat UAEAA, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Chairman UAEAA Humaid Obaid Abushibs.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Kamis (19/6), di Mataram. LHP tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada World Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi internasional di bidang kekayaan intelektual, yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Penyerahan LHP dilaksanakan pada Senin (17/6), di kantor pusat WIPO, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan the 39th Session of the Program and Budget Committee (PBC), forum perwakilan negara anggota WIPO dalam bidang anggaran dan keuangan.
Kamis (12/6), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menerima kunjungan delegasi National Audit Department (NAD)/Supreme Audit Institution (SAI) Malaysia yang dipimpin oleh Ketua NAD Malaysia Dato’ Seri Wan Suraya Wan Mohd Radzi. Delegasi disambut oleh Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, didampingi Plt. Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Inspektur Jenderal Suwarni Dyah Setyaningsih, Direktur Jenderal PKN III Dede Sukarjo, dan Direktur Jenderal PKN VII Pranoto.
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Daniel Lumban Tobing menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Jumat (6/6), di Denpasar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak berdampak material terhadap kewajaran LK Pemprov Bali.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6), di Manado. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (28/5). LHP dan IHPS tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai.
JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Hal ini disampaikan Ketua BPK, Isma Yatun, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Ketua DPR,Puan Maharanidalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (27/5).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5). LHP disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar dan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Jumat (9/5), di Jakarta. Laporan ini diserahkan langsung oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun secara resmi melantik Bahtiar Arif sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Dirjen PKN VIII dan OI), di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (7/5). Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, serta langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan zaman.
BPK Apresiasi Capaian Signifikan Perpusnas dan Kemkomdigi dalam Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan apresiasi atas komitmen Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pencapaian kedua instansi ini tidak hanya melampaui rata-rata persentase tingkat nasional, tetapi juga mencerminkan sinergi positif dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Tahun 2023 hingga Triwulan III Tahun 2024 kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penyerahan laporan dilaksanakan oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Senin (28/4).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Riset dan Inovasi Tahun 2022 hingga Semester I Tahun 2024 kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Senin (28/4). Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyampaikan langsung LHP tersebut kepada Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, di Kantor BRIN, Tangerang Selatan, Banten.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Sertipikasi Tanah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyerahan laporan berlangsung di kantor ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (30/4). LHP diserahkan secara resmi oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkancLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa (29/4). Penyerahan laporan ini dilakukan secara terpisah di kantor BPK dan kantor LPSK, Jakarta.