BERITA UTAMA

Dalam melaksanakan mandat dan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu menyusun strategi perencanaan pemeriksaan yang antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang. Demikian disampaikan Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar saat memberikan pengarahan dan membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, pada Jumat (27/11/2020).

Bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Jumat (27/11), Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). MoU antara BPK dan Lemhannas RI tersebut memuat tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Tugas dan Fungsi Kelembagaan.

Sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ke-74 dan peringatan Hari Guru Nasional, BPK menyelenggarakan Webinar BPK Mencerdaskan Bangsa dengan mengangkat tema “Akuntabilitas untuk Semua”, pada Kamis (26/11/2020).

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dipercaya untuk berbagi pengalaman tentang pemeriksaan bencana di seminar yang merupakan rangkaian pertemuan ke-6 INTOSAI EUROSAI Working Group on the Audit of Funds Allocated to Disasters and Catastrophes (WGDC). Seminar yang digelar secara virtual pada Rabu, 25 November 2020 tersebut merupakan forum untuk berbagi pengalaman dalam melakukan audit bencana bagi lembaga pemeriksa keuangan atau Supreme Audit Institution (SAI) di kawasan Organisasi Lembaga Audit Tertinggi Eropa atau European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI).

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono sebagai anggota INTOSAI Development Initiative (IDI) Board menghadiri IDI Board Meeting yang diselenggarakan pada Rabu, 25 November 2020 secara virtual. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh IDI Board dua kali dalam setahun. Pertemuan ini membahas operational plan 2021, rencana anggaran tahun 2021, rencana implementasi IDI kedepannya, serta penunjukan anggota IDI Board.

Terus meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih predikat sebagai Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian “Menuju Informatif“ dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11).

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono memimpin jalannya pertemuan antara BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) di Yogyakarta, pada Senin (23/11). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Kunjungan Kerja DPD RI ke BPK Perwakilan Provinsi DIY.

Harry Azhar Azis, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa secara resmi membuka Turnamen Catur Cepat yang berlangsung pada Senin (23/11/2020) secara virtual. Turnamen catur ini merupakan rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima Kunjungan Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, di Padang, pada Senin (23/11). Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020 terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat berhasil menjaga kualitas laporan keuangannya pada tahun 2019 dengan memperoleh opini terbaik yang diberikan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 13 Pemerintah Provinsi/ Kabupaten dan Kota. Demikian disampaikan Anggota VI BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis dalam sambutannya saat menyaksikan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, pada Senin (23/11/2020).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan The National Audit Office of China (CNAO) menggelar seminar bilateral yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (17/11/2020). Seminar bilateral yang mengambil topik Using Big Data to support the audit related to Covid-19 Pandemic dan Success stories and Challenges as United Nations External Auditor ini, dilasanakan sebagai implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi yang telah berlangsung sejak tahun 2009.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimanatkan Undang-Undang, akan senantiasa memastikan agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disampaikan oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar dalam acara “Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa“, di Medan, pada Kamis (19/11).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (16/11/2020) secara virtual menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh para Pimpinan BPK dan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR). FGD dengan topik “Mengimplementasikan Independensi Anggaran BPK RI” ini dibuka oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi.

Masyarakat semakin dewasa dan paham, bahwa uang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah merupakan uang yang diamanatkan kepada pengelola pemerintahan, sehingga keterbukaan dalam penggunaan keuangan negara merupakan sebuah keharusan. Hal tersebut disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dalam sambutannya saat menyaksikan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau di Batam, pada Jumat (13/11/2020).

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta seluruh Pegawai Pelaksana BPK baik di Kantor Pusat BPK maupun Kantor BPK Perwakilan seluruh Indonesia mengikuti Pembukaan Rangkaian Kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 BPK yang digelar secara virtual untuk mematuhi protokol kesehatan pandemi Covid-19, pada Jumat (13/11/2020).

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) secara nasional. Hal itu diungkapkan oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar saat memberikan keynote speech pada webinar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto membuka secara resmi sekaligus memberikan keynote speech pada kegiatan Webinar Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), pada Kamis (12/11/2020).

Dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka kerugian dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara dapat ditingkatkan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 kepada Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (11/11).

Opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), La Nyalla Mattalitti, pada Selasa (10/11).

Serah terima jabatan bukan sekedar acara seremonial dan tradisi belaka, namun memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam rangka menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam membangun sinergi dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya di wilayah Provinsi Banten.