BANNER SLIDE

BPK dan KPK Diminta Usut Proyek Siluman

Koalisi Antimafia Anggaran meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut proyek siluman di Dewan Perwakilan Rakyat. BPK diminta mengaudit dan KPK diminta mengusut dugaan korupsi di DPR. Pengusutan bisa dilakukan karena banyak proses tender di DPR yang tertutup.

"Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal DPR kami minta melakukan perbaikan dalam setiap penganggaran dan ketersediaan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Selama BURT dan Setjen DPR memperbaiki kinerja, proyek di DPR harus dihentikan sementara waktu," kata Ade Irawan, mewakili Koalisi Antimafia Anggaran, di Jakarta, Minggu (15/1).

Ade menilai, biaya renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR sebesar Rp 20,3 miliar, toilet DPR Rp 2 miliar, dan biaya renovasi parkir Rp 3 miliar di luar kewajaran merenovasi gedung, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yang perlu diperhatikan juga ialah perawatan kebersihan gedung DPR yang setiap tahun mencapai Rp 15 miliar.

Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) menuturkan, munculnya proyek siluman, yang tak diketahui publik, karena Setjen DPR tertutup dan tak transparan. Dalam proses lelang, pemberitaan prosedur lelang sampai dengan pemenang proyek tak semua disampaikan ke publik, minimal melalui website DPR.

Setjen DPR juga melakukan tender pekerjaan kontrak servis kompleks rumah jabatan anggota DPR Kalibata senilai Rp 36,6 miliar pada 5-13 Desember 2011. Tender pengadaan mesin fotokopi berkecepatan tinggi senilai Rp 5,7 miliar pada Oktober 2011, dan penggantian cubicle DPR senilai Rp 4,3 miliar pada Oktober 2011. Tender yang tidak diketahui prosesnya sejak Oktober lalu hingga kini mencapai 50 proyek. "Kerja Setjen yang tidak transparan ini kurang diawasi pimpinan DPR," katanya.

Secara terpisah, pengamat politik J Kristiadi minta pimpinan DPR memberikan pertanggungjawaban kepada publik soal penganggaran renovasi ruangan kerja Banggar DPR. Hal itu perlu jika DPR ingin menunjukkan sebagai lembaga kredibel, transparan, dan akuntabel kepada rakyat.

Menurut Kristiadi, pengajuan dan persetujuan proyek senilai Rp 20,3 miliar itu harus jelas. DPR memiliki kewenangan luarbiasa untuk menertibkan mekanisme internalnya. Kalau tidak, hal itu menjadi preseden buruk. Akan banyak proyek di DPR yang dilaksanakan tanpa kejelasan.

Ade menambahkan, Marzuki Alie sebagai Ketua DPR dan Ketua BURT harus membuktikan dia tak mengetahui detail proyek renovasi ruangan Banggar DPR. Tata Tertib DPR memastikan BURT bertanggung jawab pada pengawasan penganggaran DPR.

Kompas

Bagikan konten ini: