BANNER SLIDE

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritisi penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang tidak berpihak pada pembangunan. Anggaran sebesar Rp 54 triliun dinilai gagal mendongkrak mensejahterakan masyarakat Papua.

Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan, dana Otsus Papua tidak mengubah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Papua masih menunjukan angka sangat rendah yaitu sebesar 65,36 pada 2011 dan pada 2012 65,86. "Kan lihat tadi ada Rp 54 triliun (dana Otsus) itu tidak satu pun mengubah angka IPM nya Papua," kata Rizal di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Rizal, rendahnya angka itu menunjukan minimnya pembangunan, karena dana outsus lebih di arahkan pada birokrasi.

"Apa artinya, ya nggak ada pembangunan dong. Orang bertanya bagaimana pembangunan kesehatan, bagaimana pembangunan pendidikan, ya kan? Jadi itu konsen kita bagaimana keberpihakan yang kelihatan selama ini lebih kuat," tutur Rizal.

Politisi PAN ini menambahkan, dana yang selama ini diarahkan ke biokrasi itu harus dipindahkan. Pemerintah daerah mesti beralih keberpihakannya ke rakyat agar bisa menikmati kue pembangunan.

"Birokrasi itu dialihkan keberpihakannya ke rakyat gitu lho, ya kan siapapun presiden nanti yang terpilih, ini akan jadi persoalan. Makanya saya katakan kalau sekarang, rakyat itu bertanya ini kue pembangunan ini untuk siapa? Untuk kami atau untuk birokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, dana Otsus yang dicairkan oleh Pemprov Papua untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah itu mencapai Rp 436 miliar. "Anggaran ini berasal dari dana Otsus yang diturunkan ke masing-masing kabupaten di Papua. Dana itu berasal dari kebijakan gubernur membagi dana 8020 persen dana otonomi khusus ke setiap daerah," kata Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai di Nabire Sabtu (12/07).

Dari dana itu sekitar 15 persen diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. "Diharapkan anggaran itu digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar," ujarnya.

Jumlah dana yang cukup besar itu diharapkan meringankan masalah kesehatan. Selain itu. Gubernur Papua juga mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan beberapa rumah sakit di Papua dari tipe C ke tipe B. Salah satunya, rumah sakit di Nabire.

"Gubernur tidak hanya janji meningkatkan rumah sakit, tapi sudah ada tindakan. Pemerintah Papua sudah menggelontorkan anggaran ke kas daerah masing-masing dan akan dilanjutkan ke Puskesmas," ujarnya.

Rakyat Merdeka