SIARAN PERS

BPK Dorong Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas di Masa Pandemi

» Unduh Siaran Pers

Jakarta, Senin (11 Januari 2021) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyelenggarakan Webinar on Ensuring Transparency and Accountability in COVID-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach and Perspective. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai stakeholder yaitu lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) lain di kawasan Asia, Kementerian/Lembaga di Indonesia, akademisi, Asosiasi Profesi dan auditor BPK ini, merupakan forum untuk berbagi pengalaman dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas di masa pandemi.

Dalam webinar ini, Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan 2 hal utama dari good governance yang tidak dapat ditawar meskipun di masa krisis. Semua stakeholder perlu paham dan bekerja bersama untuk menegakkan nilai tersebut bahkan saat menangani hal krisis lainnya.

Di masa krisis ini, BPK RI akan melakukan audit universe. Audit ini bertujuan untuk mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas, karena diperlukan kerja sama dari semua stakeholder untuk menangani masalah pandemik ini. Multi-stakeholder approach dengan melibatkan dan mengajak para stakeholder untuk bekerja sama diharapkan dapat menjadi solusi ke depan untuk krisis ini.

Seminar menghadirkan narasumber dari BPK RI yaitu Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, The World Bank, International Budget Partnership (IBP), Certified Practising Accountant (CPA) Australia, United Nation Resident Coordinator (UNRC), Australian National Audit Office (ANAO), BPKP, Universitas Indonesia dan INTOSAI Policy, Finance and Administration Committee (PFAC).

Output yang diharapkan dari seminar ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan peserta webinar terkait pengalaman para stakeholder tersebut dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

Bagikan konten ini: