SIARAN PERS

Jakarta, Kamis (17 Juni 2021) - Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang cukup kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dalam temuan signifikan hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak 2015-2019 atas program Jaminan Kesehatan Nasional dan BLUD Rumah Sakit pada pemerintah daerah, serta Pendapat BPK atas program JKN yang disampaikan pada awal 2021.

"Ini menjadi salah satu penyebab ketidaksiapan kita menghadapi kondisi pandemi luar biasa Covid-19. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu bagaimana skala proritas program kesehatan dalam memperbaiki ekosistem kesehatan," jelas Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, dalam Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi Covid-19 yang berlangsung virtual pada hari ini (17/6).

BPK juga telah melakukan pemeriksaan untuk menilai upaya pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pada semester II tahun 2020. BPK mencatat beberapa permasalahan signifikan pada entitas pemerintah daerah, yaitu pelaksanaan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah tanpa mempertimbangkan penyesuaian target dan belum sesuai ketentuan; strategi dan kebijakan penanganan dampak ekonomi daerah kurang memadai; penyaluran bantuan sosial dan stimulus modal kerja terlambat, tidak tepat jumlah dan sasaran, dan belum dimanfaatkan oleh penerima; serta masih terdapat kelemahan pelaksanaan testing, tracing, treatment, dan edukasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat.

Salah satu kunci agar berhasil mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19 adalah kepemimpinan yang tangguh di semua lini. Berdasarkan hal tersebut, BPK mengundang Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara untuk mendapat gambaran dan pemahaman pentingnya aspek kepemimpinan dan strategi daerah merespon pandemi Covid-19. "Ini akan bermanfaat dalam penyusunan Foresight BPK," ungkap Wakil Ketua BPK.

BPK akan memberikan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan bagi pengambilan keputusan. Pandangan tentang masa depan tersebut, khususnya tentang kemungkinan yang terjadi di daerah, akan menjadi masukan yang berharga bagi BPK dalam penyusunan Foresight "Membangun Kembali Indonesia Pasca COVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh".

Webinar ini merupakan rangkaian terakhir dari 3 seri webinar. Sebelumnya, pada 27 April 2021 berlangsung webinar pertama dengan narasumber dari praktisi, akademisi, profesi, pelaku usaha, dan pengamat di berbagai sektor. Selanjutnya, pada 15 Juni 2021 berlangsung webinar dengan narasumber para pimpinan kementerian/lembaga untuk memahami dampak dan proyeksi bidang masing-masing pada masa dan pascapandemi Covid-19.

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional