BANNER SLIDE

JAKARTA-Meski baru dilantik oleh Mahkamah Agung beberapa hari yang lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merumuskan peran kelembagaan OJK terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung BPK, Kamis (30/10), OJK-yang juga menjadi portofolio pemeriksaan Anggota II BPK Agus Joko Pramono-berkunjung ke BPK dalam peningkatan governance OJK, sekaligus melaporkan update perkembangan BPK dalam dua tahun terakhir.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara BPK dengan OJK. Meskipun demikian, dia mengaku ada beberapa hal penting yang dibicarakan, misalnya peran kelembagaan terhadap kesejahteraan.

"OJK kan mengawasi perbankan, nah saya minta OJK untuk merumuskan bagaimana satu rupiah kredit perbankan itu bisa meningkatkan lapangan kerja. Mayoritas problem kemiskinan kita selama ini kan karena ketiadaan lapangan kerja," tuturnya.

Seperti diketahui, Harry yang juga mantan politisi asal Partai Golkar tersebut tengah gencar menyuarakan pentingnya keterkaitan antara audit keuangan negara oleh BPK terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan negara apabila diikuti dengan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dia juga meminta OJK untuk mulai memikirkan pola laporan keuangan yang sebelumnya cash basis menjadi akrual basis.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengaku tengah mempersiapkan agenda penting bagi OJK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat a.l. pertama, membuka akses industri keuangan nasional bagi masyarakat lebih banyak lagi.

"Ini isu yang tidak kecil, karena harus mempersiapkan mulai dari aspek edukasi, hingga pesiapan infrastruktur pendukungnya. Tetapi, kalau ini bisa kami wujudkan, OJK bisa lebih berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat."

Oleh karena itu, OJK akan banyak memfokuskan beberapa inisiatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Dia mengaku dalam waktu dekat ini, OJK akan menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendekatkan industri keuangan kepada masyarakat.

Kedua, OJK dan departemen teknis di pemerintahan akan juga mendiskusi-. kan pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam jangka panjang, terutama untuk membiayai infrastruktur.Dia menilai posisi OJK saat ini harus turut serta memikirkan hal tersebut.

Ketiga, peningkatan kinerja dalam aspek pengawasan. Muliaman mengaku tuntutan peningkatan pengawasan OJK saat ini semakin besar mengingat kompleksitas industri keuangan yang berkembang sangat cepat. (Ringkang Gumiwang)

Bisnis Indonesia