BANNER SLIDE

Anggaran Bodong Rp 8,8 Triliun Diduga dari Silpa APBD 2014

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta, menaruh perhatian besar terhadap munculnya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun yang diungkap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Mereka saat ini tengah serius memantau perkembangan dugaan anggaran illegal itu dari hari ke hari.

"Kami sudah mengetahui kabar mengenai dugaan anggaran siluman Rp 8,8 triliun dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Red) DKI tahun 2015. Namun kami masih menunggu, karena gubernur dan DPRD masih melakukan proses koreksi terhadap dugaan itu," ujar Efdinal, Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta kepada INDOPOS, kemarin (22/1).

Menurut Efdinal juga, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai kasus tersebut. Namun, tetap saja BPK akan terus melakukan pemantauan. Hingga nanti, saat RAPBD DKI 2015 disahkan menjadi APBD, BPK baru akan bergerak melakukan pemeriksaan. Apakah APBD DKI 2015 itu sesuai dengan pelaksanaan, atau terdapat penyimpangan.

"Hasil pemeriksaan nanti akan diungkapkan di depan Pemprov DKI dan DPRD DKI setelah APBD DKI 2015 selesai dilaksanakan," katanya juga

Di luar itu semua, dijelaskan Efdinal lagi, setiap penyimpangan anggaran harus dicegah. Karena, bisa dipastikan dengan adanya penyimpangan, berarti ada masalah dalam APBD DKI.

"Peran kami (BPK, Red) memeriksa dan mengimbau agar penyimpangan anggaran tak terjadi lagi di masa mendatang," tegas juga mantan Kepala BPK Perwakilan Banten tersebut.

Sementara itu, Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (Infra) Agus Chaerudin, menjelaskan anggaran siluman dalam RAPBD DKI 2015 seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Basuki sudah diperkirakan sejak jauh-jauh hari.

Sebab, anggaran itu berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari APBD 2014 lalu. Selanjutnya, anggaran dijadikan sebagai pokok pikiran (pokir) oleh oknum dewan. "Kami sudah tidak kaget jika anggaran siluman kembali muncul. Kami sudah prediksi sejak jauh-jauh hari," terangnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat untuk kesekian kalinya sepaham dengan Gubernur DKI Basuki, bahwa pihaknya tidak akan menerima anggaran-anggaran siluman semacam itu yang masuk dalam RAPBD DKI.

"Itu kan (anggaran, Red) harus dibahas di komisi, Badan Anggaran (Banggar) dan lain-lain. Kita tidak akan terima siluman-siluman itu. Saya sudah bilang, tidak usah," ungkapnya.

Dijelaskan Djarot, hal tersebut juga bisa dikomunikasikan dengan baik, mengingat pemerintahan itu terdiri atas eksekutif dan legislatif. Dengan cara komunikasi, katanya, maka tidak akan muncul lagi anggaran-anggaran siluman yang muncul seperti saat ini.

Djarot juga mengatakan, DPRD bukanlah musuh pemerintah daerah (pemda) sehingga perlu kerjasama kedua belah pihak dengan tetap membuka ruang komunikasi. Apalagi dalam merumuskan anggaran ada tim anggaran yang dibentuk seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI.

"Kalau itu (anggaran siluman) untuk sosialisasi, saya tidak yakin semuanya sosialisasi. Itu pun harus selektif," jelas juga mantan Wali Kota Blitar tersebut. Djarot juga.berharap supaya pengesahan RAPBD DKI 2015 bisa segera dilakukan. "Jika bisa dipercepat mengapa harus molor?," ungkapnya juga.

Dengan demikian, ujarnya lagi, komunikasi pun harus dilakukan secara intensif sehingga program-program yang disusun bisa jelas. "Apalagi saat ini semua angaran dalam APBD DKI 2015 sudah memakai e-budgeting," ungkapnya lagi.

Gubernur Ahok sendiri memang sudah geram dengan sikap DPRD DKI yang karena pengajuan anggaran siluman tersebut ditolaknya, rapat paripurna penyampaian pidato gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi yang seharusnya digelar Jumat (16/1) lalu, tiba-tiba dibatalkan. Hal itu tak ayal akan lebih memperlama proses pengesahan APBD DKI 2015.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi didampingi pimpinan dewan lainnya saat bertemu Ahok, Senin (19/1) lalu, kaget dengan dugaan masuknya anggaran siluman Rp 8,8 triliun dalam RAPBD DKI 2015.

"Kita sebagai anggota dewan ingin menjelaskan mengenai persoalan ini (anggaran siluman, Red). Karena kita memang belum ngasih apa-apa ke Bappeda lho, kok ada kabar anggaran Rp 8,8 triliun seperti ini di media," terang. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Pras-sapaan Prasetio Edi Marsudi, mengaku tidak tahu menahu adanya pengajuan anggaran tak jelas tersebut.

"Itu cuma miss komunikasi aja. Saya selama ini memang sedang sibuk juga, beliau (Ahok) juga sibuk. Terus kok beredar di media seperti ini," terang juga politisi PDIP itu. (wok)

Indo Pos