BPK RI dan JAN Malaysia Bahas Pemeriksaan Sektor Publik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia membahas lima bidang pemeriksaan sektor publik dalam pertemuan teknis ke-11 pada 9-10 Mei 2013 di Johor, Malaysia. Lima bidang topik pemeriksaan tersebut adalah Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing); Manajemen Padi (paddy management); Manajemen Sumber Daya Air (water resource management); Perubahan Iklim (climate change); serta Minyak dan Gas Bumi (oil and gas).
Pertemuan teknis yang dilaksanakan dua kali dalam setahun ini dihadiri oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, Auditor Utama IV BPK RI, Saiful Anwar Nasution dan delegasi lainnya dari Auditorat Keuangan Negara IV dan VII BPK RI. 
Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Laporan Pemeriksaan Paralel atas IUU Fishing oleh Ketua BPK RI dan Auditor-General JAN Malaysia, Tan Sri Dato’ Setia Ambrin Bin Buang serta kesepakatan teknis. Dalam kesepakatan teknis tersebut, kedua belah pihak setuju untuk melakukan kerja sama lebih lanjut dalam bidang pemeriksaan minyak dan gas bumi, manajemen padi, manajemen haji, dan pemeriksaan atas kesinambungan hutan terkait dengan perubahan iklim.
Kesepakatan dituangkan dalam naskah technical agreement yang ditandatangani oleh Auditor Utama IV BPK RI dan Zulkipli bin Abdullah dari JAN Malaysia serta disaksikan oleh Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa dan Deputy Auditor-General JAN Malaysia, Dato’ Hj. Anwari Bin Suri.
Bersamaan dengan kegiatan tersebut, juga dilakukan pertemuan bilateral antara Ketua BPK RI dengan Auditor-General JAN Malaysia, membahas evaluasi dan tindak lanjut kerja sama BPK RI dan JAN Malaysia serta isu-isu lain terkait organisasi ASEANSAI.
Pertemuan bilateral menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu BPK RI akan melakukan peer review atas pemeriksaan keuangan yang dilakukan JAN Malaysia, serta adanya kegiatan social interaction programs antara pemeriksa di kantor perwakilan BPK RI dan JAN Malaysia. Sedangkan terkait dengan ASEANSAI, BPK RI dan JAN Malaysia sepakat untuk membentuk pusat data ASEAN, dimulai dengan data tentang profil Supreme Audit Institutions (SAI) dan data ekonomi negara.
