SIARAN PERS

Jakarta, Jumat (5 Juni 2020) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat menyambut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang pada Juni ini ditetapkan sebagai masa transisi oleh pemerintah DKI Jakarta. Status PSBB transisi ditetapkan untuk menuju kondisi yang aman sehat dan produktif.

Berdasarkan hal ini, sejak 17 Maret 2020 selalu memperhatikan Surat Edaran Menteri PAN RB dan PSBB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pegawai BPK dengan melakukan sistem kerja work from home (WFH) dan prosedur alternatif tugas pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pada hari ini (5/6), BPK memulai sistem kerja dengan mendorong dilakukannya program Bike to Work bagi pegawai BPK dan sudah mempersiapkan mekanisme WFH yang dikombinasikan dengan work from office (WFO) melalui peningkatan pengembangan sistem teknologi informasi. Sistem ini terus menerus dilakukan untuk mendukung implementasi IT Audit.

"Pada pagi hari ini dalam rangka memulai pelaksanaan masa transisi PSBB di DKI Jakarta, BPK dan komunitas BPK Bersepeda memulai dengan pelaksanaan bekerja dengan bersepeda. Ini kami lakukan untuk mensukseskan program masa transisi PSBB. Menjelang dilaksanakannya bekerja di kantor secara bertahap dan terbatas pada Senin mendatang, hari ini sebenarnya sudah masa transisi untuk persiapan ke arah sana mensukseskan apa yang diatur oleh pemerintah daerah khususnya wilayah DKI Jakarta. Kami mendukung program pemerintah dengan bersepeda ke kantor sekaligus untuk mengurangi kendaraan bermotor dan polusi udara yang selama ini sudah berjalan dengan baik," ujar Sekjen BPK Bahtiar Arif.

Dalam masa transisi ini, diatur hal-hal mengenai pembagian tugas bagi pegawai sehingga tugas BPK tetap berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dijalankan dengan berbagai prosedur alternatif antara lain, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau pilihan lainnya untuk membatasi kontak fisik.

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional