BPK : Tata Kelola Petral Harus Diperbaiki
JAKARTA - Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar, berpendapat tata kelola Pertamina Trading Limited (Petral) harus diperbaiki. Sebab, selama ini pengelolaan Petral sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) tidak efisien.
"Ada hulu, channel distribution, dan hilir yang harus diperbaiki agar lebih well-managed," kata Bahrullah saat ditemui di sela Diskusi Migas, di Jakarta, kemarin.
Menurut Bahrullah, pengelolaan Petral selama ini seolah-olah seperti pembelian dari pihak ketiga. Meskipun sifatnya sebagai jembatan antara Pertamina dan produsen minyak, dia menilai selama ini aktivitasnya tidak efisien.
Deputi Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah Jokowi-Kalla berkomitmen kuat untuk memberantas mafia minyak dan gas. Rencana pembekuan Petral adalah bagian dari upaya memberantas mafia minyak itu.
Ketua Kelompok Kerja Energi dan Satuan Tugas Anti-Mafia Migas Tim Transisi, Ari Soemarno, mengatakan rencana pembekuan Petral hanya sebagian kecil dari program. "Kami sudah identifikasi mafia itu ada di mana-mana, bukan cuma pembelian impor minyak," kata Ari saat dihubungi Tempo, Selasa lalu.
Menurut dia, mafia migas ini sudah diributkan selama lima tahun terakhir dan semakin parah, sehingga harus dievaluasi. "Masalahnya ada di Petral atau di sistem. Kami akan lihat keseluruhan masalahnya seperti apa, Petral masih diperlukan atau tidak," ujarnya.
Ari mengatakan sebenarnya semua perusahaan minyak, seperti Petronas, Exxon, atau Chevron, juga memiliki perusahaan trading. Ini adalah pola yang biasa. Namun nanti akan ada audit investigasi, semacam due diligence.
"Sebenarnya, sejak 2008 (saat itu Ari Direktur Utama Pertamina), pola dan tata kelola Petral sudah mau diubah, pola pembelian minyak. Audit nanti akan melihat reformasi pola tata kelola itu sudah berjalan atau tidak," kata Ari.
Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-Kalla, Rini Soemarno, mengatakan soal Petral akan dibahas akhir pekan ini. "Usulan pembubaran muncul dalam diskusi salah satu Deputi Tim Transisi dengan beberapa tim lainnya. Usulan itu belum final menjadi rekomendasi Tim Transisi. Baru akan disampaikan akhir minggu ini," ujar Rini di kantor Tim Transisi, Selasa lalu.
Koran Tempo