Hadi Poernomo Pimpin BPK
JAKARTA (SI) - Sidang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) akhirnya sepakat menunjuk Hadi Poemomo sebagai Ketua BPK Periode 2009-2014. Selain itu, sidang juga menyepakati Herman Widyananda sebagai Wakil Kenia BPK.
"Sidang Anggota BPK RI yang berlangsung pada Rabu sore (21/10) telah memilih secara sah Ketua dan Wakil Ketua BPK yang baru, yai tu Hadi Poernomo sebagai Ketua BPK dan Herman Widyananda sebagai Wakil Ketua BPK," ujar Ph Biro Humas dan Luar Negeri BPK B Dwita Pradana di Jakarta kemarin.
Dwita mengatakan, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK dilaksanakan melalui pemungutan suara. Ini mengacu pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 1/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK yang ditetapkan pada hari yang sama sebelum dilakukan pemilihan.
Berdasarkan sumber, kemenangan Hadi Poernomo terjadi setelah dilakukan voting. Untuk pemilihan Ketua BPK Hadi Purnomo memperoleh lima suara unggul satu angka atas Taufiequrah-man Ruki yang hanya memperoleh empat suara. Sementara posisi Wakil Ketua didapat Herman Widyananda setelah meraup lima suara, lebih tinggi satu suara dari Rizal Dj alil yang hanya mendapat empat suara.
Dwita menambahkan, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dari dan oleh Anggota BPK kali ini berbeda dari pemilihan sebelumnya. Sebab, pemilihan Ketua dan Wakil BPK sebelumnya ditunjuk langsung presiden atas usul DPR sepertidisebutkan dalam Undang-Un-dangNomor 5/1973 tentangBPK.
Diketahui. Hadi Poernomo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan periode 2001-2006. selain itu, pria kelahiran Pamekasan tahun 1947 ini merupakan Anggota Dewan Analisa Strategis pada Badan Inte-ligen Negara (BIN) sejak Juni 2006 sampai sekarang.
Secara terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Andi Rahmat meyakini, independensi BPK masih bisa dijaga dengan komposisi kepemimpinan baru. Menurut dia, BPK memiliki legal framework yang kuat sehingga siapa pun yang menjadi ketua tidak akan memengaruhi independensi lembaga tersebut. "Apalagi pengambilan keputusan di BPK sifat kolektif kolegial," ujarnya.
*Harian Seputar Indonesia