BANNER SLIDE

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2011. Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperoleh predikat disclaimer.

Ketua BPK Hadi Poernomo, saat penyerahan hasil pemeriksaan alas laporan keuangan kepada Mendagri dan Ketua BNPP Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadharma Ali, di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (14/6), berharap predikat ini tetap dipertahankan.

"Terutama bagi Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah karena tidak mungkin kita berharap pemda memperbaiki laporan keuangannya kalau Kemendagri sendiri tidak mencapai predikat seperti ini," ujarnya. Ketua BPK juga berharap laporan keuangan pemda-pemda menjadi semakin baik sebagai syarat akuntabilitas keuangan negara.

Mendagri dan Menteri Agama menyatakan perolehan predikat wajar tanpa pengecualian ini bisa dicapai melalui keseriusan dan kerja keras. Terutama bagi Kementerian Agama yang harus mengawasi laporan keuangan empat ribu lebih satuan kerja (satker).

Mendagri juga menargetkan perolehan predikat wajar tanpa pengecualian ini akan diupayakan menjadi sebuah sistem di Kemendagri. Namun, Mendagri menyayangkan laporan keuangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang masih memperoleh predikat disclaimer.

"Predikat ini patut disayangkan karena BNPP itu organisasi baru, belum memiliki banyak uang dan kegiatan. Bandingkan dengan Kementerian Agama yang memiliki banyak uang dan satuan kerja tapi bisa memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian," tuturnya.

Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menambahkan, selain memperoleh opini WTP juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 201 1 yang memperoleh peringkat ketiga (termasuk lima besar dari semua kementerian/lembaga).