BANNER SLIDE

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia dinilai perlu memperbaiki sistem perencanaan strategis dan harus fokus pada kegiatan BPK selain perbaikan dalam organisasi dan kebijakan. Demikian yang disampaikan President of the Netherlands Court of Audit (BPK Belanda) Saskia J Stuiveling saat pembacaan laporan peer review 2009 atas BPK Indonesia di kantor BPK Kamis (20/8). Review terserbut berlangsung seja Januari dan Juni 2009.

Saskia mengatakan dari kesimpulan umum review ini sangatlah positif, pasalnya didasarkan pada mandat BPK RI yang jelas.independensi yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang No.15 tahun 2006 tentang BPK RI, serta pemeriksaan BPK RI yang telah sesuai dengan standar, pedoman,dan praktik terbaik internasional. "BPK RI telah mengubah organisasinya menjadi sebuah badan pemeriksa keuangan yang modem dengan staf yang berkualitas,fterangnya.

Saskia menambahkan pihaknya percaya BPK RI telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik Indonesia. "Kami yakin bahwa kondisi ini akan terus dipertahankan dan dinngkatkantan-dasnya.

Kendati demikian dimasa yang akan datang lanjut Saskia, BPK RI mempunyai tantangan yang harus dihadapi karena masih adanya pembatasan akses pemeriksaan BPK RI terkait dengan penerimaan pajak dan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, masih lemahnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan aset dan pinjaman negara, dan juga masih terjadinya kecurangan dan korupsi dilingkungan pemerintahan dan masyarakat

Selain itu menurut Saskia, BPK Belanda merekomendasikan untuk memberikan perhatian penuh atas pembatasan akses pemeriksaan BPK RI atas 2 area di atas melalui komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah, mengembangkan strategi bersama pemerintah dan DPR untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta memfokuskan pemeriksaan keuangan, dan juga mengembangkan pemeriksaan investigative untuk mengungkap kecurangan dan korupsi melalui penyempurnaan pedoman, peningkatan kapasitas pemeriksa, dan kerjasama dengan negara atau organisasi international.

Ditempat yang sama Ketua BPK RI Anwar Nasution mengatakan adanya hasil positif atas revi-uw sistem pengendalian mutu BPK RI oleh ARK dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPK R] tahun 2008 oleh kantor akuntan publik (KAP)Wisnu B Soewito yang ditunjuk oleh DPR merupakan bukti pemenuhan motto BPK RI untuk menjadi contoh dan teladan bagi insatansi lainnya. "Leading by Example bagi instansi lain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,"jelasnya.

Anwar mengatakan BPK akan menindaklanjuti rekomendasi dari ARK dengan menyusun aksi dalam waktu 2 bulan yang akan dikomunikasikan kepada ARK dan DPR, rencana strategis BPK RI setelah 2010 akan mencakup strategi implementasi terkini termasuk rekomendasi dari ARK.

Selain itu juga rekomendasi dari ARK akan digabung dengan program reformasi birokrasi BPK RI sebagai bagian dari reformasi birokrasi Indonesia, dan juga mempersiapkan program pemantapan pada anggota BPK periode 2009-2014 tentang hasil reviu dan rencana aksi untuk menindaklanjuti. "Pencapaian ini merupakan hasil nyata pencapaian program reformasi birorasi di BPK RI,"jelasnya

Sementara itu Ketua Komisi XI Walman Siahaan mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hal yang positif sehingga BPK RI dapat meningkatkan mutu kualitas BPK. Sehingga dengan adanya rekomendasi itu hasilnya dapat dilaporkan ke DPR sehingga bisa didukung oleh DPR. "BPK harus memberikan contoh sebelum memperbaiki yang diperiksa,"ungkapnya.