BANNER SLIDE

Yang terealisasihanya Rp 15,95triliun.

JAKARTA - Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 DKI Jakarta dinilai rendah. Ini menyebabkan beberapa program pembangunan yang menyentuh kepentingan warga terhambat dilaksanakan.

Dalam rencana belanja daerah 2008, ditargetkan belanja daerah sebesar Rp 20,11 triliun. Namun, yang terealisasi hanya Rp 15,95 triliun. Atau, hanya terealisasi sebesar 79,32 persen dari target yang ditetapkan.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, beralasan lemahnya penyerapan anggaran ini disebabkan tiga hal. Pertama, terlambatnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2008, yang seharusnya akhir tahun 2007 sudah berkekuatan hukum.

"Namun, baru bulan Mei 2008, APBD tersebut ditetapkan menjadi perda oleheksekutif," kata Fauzi dalam Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 di hadapan Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Kedua, ungkap dia, karena terjadinya kode rekening dalam APBD 2008. Ini harus menunggu perbaikan di perubahan APBD 2008. "Sehingga, penggunaan anggarannya harus menunggu revisi terse- but," terangnya.

Kemudian, lantaran terbitnya keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memutuskan bahwa ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) adalah wali kota. "Sedangkan, selama ini, ketua P2T ada di tangan Sekretaris Kota. Ini menyebabkan diperlukan waktu untuk bernegosiasi dengan BPN," ujarnya.

Agar penyerapan tidak di bawah 80 persen seperti yang terjadi tahun 2008, Fauzi menyatakan, ke depan akan dilakukan monitoring tidak sekedar mempercayai informasi yang masuk, namun monitoring dilakukan sejak awal pelaksanaan. "Kan dulu yang tim monitoring adalahasisten keuangan dan ketua Bapeda. Sistemnya itu tidak ngigit, karena mulainya juga terlambat," jelasnya.

Untuk mengantisipasi masalah ini, kata Fauzi, pihaknya sudah memulai pelaksanaan APBD 2009 pada Januari 2009. Hasilnya bagi Fauzi sudah tampak, yakni penyerapan untuk seperti di awal sudah di atas perkiraan rata-rata. "Saya sudah menga-jarkan kepada semua staf, lihat juga proyeksi ke depannya. Jadi, kalau mengaksele-rasi, apa hasil akselerasi yang dapat kita capai," ucapnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arief, menyatakan, yang paling banyak tidak terserap adalah anggaran pembebasan tanah banjir kanal timur (BKT). Namun, beberapa kegiatan yang menyangkut kepentingan publik sudah terlaksana 90 persen. "Tetapi, kita lagi meneliti karena laporan itu masih global, belum terperinci. Kita akan tunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2008."

Dia juga menyatakan, be-berapa proyek yang belum selesai, di antaranya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), normalisasi kali dan waduk, pendidikan, dan pekerjaan umum. "Ini yang banyak belum terealisasi. Kita minta janji gubernur bahwa proyek yang akan diprioritaskan adalah yang prokemis-kihan, propenyedia lapangan kerja, dan propertumbuhan ekonomi. Kita akan cermati kebijakan DKI harus proma-syarakat," ucapnya.

Dia mencontohkan, sampah yang masih menggunung di kali-kali dan perbaikan jalan yang belum selesai. "Kita juga cermati kinerja tata kelola pemerintah yang baik, itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Laporan masyarakat masih banyak terkait pungli di perizinan dari level kelurahan hingga wali kota. Harusnya masalah seperti ini sudah selesai," katanya.

Secara umum, dia menilai, penyerapan anggaran sebesar 80 persen tersebut cukup realistis. Tapi, dia meminta ke depan perlu ditingkatkan kualitas kinerja aparat dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.