Subsidi Pangan Harus Tepat
JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta subsidi yang diberikan pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan bisa digunakan secara maksimal untuk kemaslahatan rakyat. Anggota VII BPK RI yang membidani masalah BUMN, Bahrullah Akbar menyatakan, BUMN yang bergerak di sektor pangan harus bekerja optimal agar sasaran subsidi tidak jatuh pada mereka yang tidak berhak. "Tantangan masalah pangan ke depan semakin berat. Perlu keseriusan dan manajemen yang tepat agar hal ini tidak menjadi batu sandungan," tukasnya.
Pemerintahan yang baru, sambung pria berdarah Betawi ini, harus memberikan perhatian serius terhadap upaya realisasi ketahanan pangan ini. Pembangunan lahan pertanian sekitar 2 juta ha per tahun yang selama ini selalu dalam rencana harus direalisasikan.
Bahrullah menambahkan, salah satu cara mengoptimalkan subsidi tersebut adalah dengan memperbaiki mekanisme subsidi Bulog. Terkait hal ini, setiap tahun BPK selalu memberikan rekomendasi kepada Perum Bulog maupun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Selain Bulog, yang harus diperhatikan pemerintah adalah keseriusan membangun BUMN pupuk, memberi porsi yang seimbang ke Pertani dan Sang Hyang Sri," paparnya serius.
Dia menambahkan, jajarannya saat ini tengah melakukan pemantauan lapangan dalam rangka supervisi audit Bulog. Saat melakukan supervisi di Perum Bulog, Bahrullah mendapati kondisi gudang yang perlu direvitalisasi. "Dari sisi kuantitas, gudang kita masih cukup. Cuma, dari tinjauan di lapangan, masih terdapat hal yang perlu diperbaiki," ujarnya.
Menurutnya, pemerintahan baru nantinya harus menjadikan gudang sebagai mata rantai sistem manajemen logistik nasional untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas keberhasilan program ketahanan pangan. Pemerintah juga harus mampu menyinergikan para pihak terkait (stakeholder) membangun kemandirian pangan. "Menurut hemat BPK, apa yang ada saat ini masih jauh dari langkah-langkah tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan), pemda dan BUMN harus duduk bersama-sama," katanya.
Indo Pos