BPK Ajak Elemen Masyarakat Bahas Pertanggungjawaban Hasil Audit BPK
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengajak elemen masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat, asosiasi profesi, dan akademisi untuk membahas pertanggungjawaban hasil audit BPK. Hal ini dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada hari ini (21/8) di Kantor Pusat BPK, Jakarta.
Focus Group Discussion merupakan salah satu upaya BPK dalam membangun komunikasi dua arah secara efektif dengan pemangku kepentingan. Komunikasi yang dilakukan terfokus pada upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Tujuan FGD ini adalah sebagai implementasi visi BPK, yaitu mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, FGD ini juga bertujuan untuk menciptakan pemahaman lebih jelas dan lebih baik tentang standar, mekanisme, serta produk pemeriksaan BPK; menjalin dialog yang konstruktif antara BPK dengan pemangku kepentingan; serta mensosialisasikan keterikatan BPK dengan aturan hukum, etika, dan standar audit dalam menjalankan tugasnya.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara selaku narasumber FGD menyebutkan bahwa dengan FGD ini, diharapkan BPK dengan para pemangku kepentingan dapat lebih bersinergi dalam menjalankan perannya. BPK dapat menjalankan tugasnya secara optimal, dan para pemangku kepentingan dapat meningkatkan dukungan pada BPK, memberi pandangan, masukan, serta menjadi agen informasi untuk memperluas pemahaman kepada publik terkait wewenang, peran, dan pertanggungjawaban hasil pemeriksaan BPK.
Narasumber lain dalam acara ini adalah Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, dan Anggota BPK, Agus Joko Pramono. Sedangkan peserta FGD antara lain adalah pejabat Eselon I BPK, ahli hukum tata negara, organisasi Indonesia Budget Center, Institut Akuntan Publik Indonesia, Kantor Berita Nasional ANTARA, organisasi Kemitraan, Transparency International Indonesia, dan organisasi RUJAK (Center for Urban Studies).
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional