SIARAN PERS

Pembangunan Ketenagalistrikan di Indonesia, Masalah dan Solusi

31 Mei 2016

Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas “Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN TA 2011 sampai dengan 2014 yang terhenti” yang meliputi 166 kontrak yang menjadi penyokong utama Fast Track Program I (FTP I) 10.000 MW.

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Mei 2016, BPK RI melakukan Pertemuan Koordinasi Pembangunan Ketenagalistrikan di Indonesia, Masalah dan Solusi (Implementasi Program 35.000 MW dan Transmisi 46.000 KM) Hasil Audit BPK RI. Pertemuan koordinasi tersebut dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari, bertempat di Auditorium BPK. Narasumber pertemuan koordinasi dari BPK RI adalah Prof Rizal Djalil Anggota IV BPK RI, Agus Joko Pramono Anggota II BPK RI dan Achsanul Qosasi Anggota VII BPK RI. Pembicara utama dari Pemerintah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Direktur Keuangan PLN. Dari DPR RI menghadirkan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu.

Selain itu, pertemuan koordinasi tersebut menghadirkan juga Civitas Akademika ITB Prof. Pekik Argo Dahono, Pengamat sektor ketenagalistrikan/Guru Besar UI Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, Anggota Komisi VII DPR RI Zulkieflimansyah, Dirjen Ketenagalistrikan KESDM Ir. Jarman, Pelaku Usaha Micro Hydro Muhammad Syahrial, Praktisi Perbankan dan Redaktur Media. Peserta pertemuan koordinasi diantaranya para pejabat struktural dan auditor di lingkungan BPK RI, para Kepala Daerah dan media massa.

Pertemuan koordinasi ini dikemas dalam tiga sesi mulai dari pukul 9.00 WIB sampai dengan 13.30. Sesi pertama membahas Program 35.000 MW dan Transmisi 46.000 KM, Lesson Learnd dari LHP BPK dan Dukungan Politik Penganggaran. Selanjutnya pada sesi kedua lebih pada Aspek Akuntabilitas Penggunaan Dana, Target dan Tantangan Program serta Strategi Kebijakan Pengawasan. Sesi terakhir membahas Peranan Subsidi dalam Keberhasilan Pembangunan Ketenagalistrikan dan Perkembangan Deregulasi FTP 1 serta Potensi dan Tantangan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Indonesia.

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional