BPK Tekankan Kebijakan Transformatif dan Tindakan Revolusioner untuk Percepatan Capaian Agenda 2030
New York (13 Juli 2023) - Memperhatikan capaian Agenda 2030 untuk SDGs saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya kebijakan transformatif dan tindakan revolusioner untuk memastikan percepatan capaian melalui upaya multilateral yang sejalan dengan kebijakan nasional. Untuk menilai capaian SDGs di Indonesia, sejak tahun 2017 BPK telah menyelesaikan delapan pemeriksaan kinerja pada berbagai program pada kementeriaan dan pemerintah daerah.
Merujuk pengalaman BPK dalam memeriksa kesiapan dan implementasi SDGs di Indonesia tersebut, BPK sampaikan empat kontribusi penting Supreme Audit Institutions (SAI) terhadap pencapaian Agenda 2030. Pertama, SAI dapat memberikan assurance dan rekomendasi tentang kesiapan, implementasi, dan pencapaian SDGs berdasarkan mandat SAI yang akan memberikan manfaat lebih jika dibagikan di forum internasional seperti dalam forum HLPF. Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka data dan akuntabilitas yang sesuai untuk SDGs. Untuk itu, SAI dapat menyediakan sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan menggunakan transformasi digital.
"Ketiga, meningkatkan implementasi rekomendasi audit dan memastikan dampak positif audit. Terakhir, menciptakan ekosistem dampak, memelihara nilai dan manfaat untuk masyarakat yang melibatkan banyak pemangku kepentingan," papar Ketua BPK, Isma Yatun, saat memberikan opening remarks pada Side Event UN High Level Political Forum (HLPF) pada 13 Juli di New York yang bertajuk 'Moving towards full SDG implementation by partnering for greater impact of SDG audits', di New York (13/07).
Hadir dalam acara tersebut, antara lain H.E. Ambassador Arrmanatha Christiawan Nasir, (Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the UN, Vice President of ECOSOC), Mr. Hans-Joachim Almoslechner (Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Austria to the UN), Mr. Ronald Roedl (Director General, INTOSAI General Secretariat Minister), Antonio Anastasia (Federal Court of Accounts of Brazil, representative of INTOSAI Chair).
"Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa diperlukan adanya tindakan kolaboratif di antara semua pemangku kepentingan. Khusus untuk SAI, dengan adanya audit independen dan evaluasi yang komprehensif, SAI dapat mempromosikan akuntabilitas dan transparansi menuju pencapaian SDGs," pungkas Isma.
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional