BPK Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat
Sesuai dengan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seluruh aktivitas pembangunan di bidang apapun selalu menggunakan keuangan negara, baik pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya memerlukan keuangan negara yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik benar. Hal tersebut diampaikan Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz, pada acara Kuliah Umum dengan tema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” pada Senin, 23 Februari 2015, di Universitas Andalas, Padang.
Dihadapan Rektor Universitas Andalas, Werry Darta Taifur, serta para civitas akademika Universitas Andalas, Ketua BPK RI mengatakan melaui pemeriksaan yang dilakukan, BPK RI dapat mendorong penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, BPK RI akan memprioritaskan pemeriksaannya pada bidang-bidang kegiatan yang rawan korupsi dan menjadi prioritas pembangunan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.
Tujuan pemeriksaan atas bidang- bidang tersebut untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena dalam pemeriksaan dalam bidang-bidang tersebut, BPK RI selalu menemukan permasalahan ketidakefektifan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara. “BPK RI mengharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga dapat lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,”tegas Ketua BPK RI.
Seluruh pemeriksaan BPK RI dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Untuk mewujudkan akuntabilitas, tidak cukup dengan akuntabilitas keuangan saja, sementara akuntabilitas kinerja ditinggalkan, atau sebaliknya. Kedua-duanya harus diwujudkan, dengan demikian dalam pengelolaan keuangan negara, bagi entitas tidak cukup jika sudah memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya, karena opini WTP bukanlah segala-galanya, artinya upaya memperoleh opini WTP hendaknya seiring dengan upaya mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan. Idealnya upaya untuk meraih opini WTP juga dibarengi dengan upaya untuk mencapai kinerja terbaik, tidak terjadi korupsi, dan rakyatnya makin sejahtera.
BPK RI sudah mengambil kebijakan melakukan pemeriksaan atas program-program yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. BPK RI juga akan mengevaluasi apakah penganggaran yang dibuat benar-benar sudah mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara lebih detil, BPK RI akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Dengan demikian, BPK RI selain memberikan opini atas laporan keuangan, juga memberikan penilaian atas upaya-upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemamuran rakyat. Dengan cara demikian, BPK RI dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan BPK RI dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain di Universitas Andalas, Ketua BPK RI juga melaksanakan kuliah umum dengan tema yang sama di Universitas Bung Hatta, Padang. Kuliah umum tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Bung Hatta, Niki Lukviarman, para dosen, serta civitas akademisi Universitas Bung Hatta.