BERITA UTAMA

Seminar Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Mencapai Tujuan Bernegara

Perkembangan pembangunan di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di pusat dan daerah. Berbagai kemajuan ini relatif dapat dirasakan bersama, namun demikian kemajuan tersebut dapat lebih dioptimalkan, agar negara kita bisa lebih maju dan bersaing di kancah regional dan global. Kondisi seperti ini menuntut pemerintah untuk bisa melaksanakan pembangunan secara lebih efektif. Pembangunan yang lebih terencana dan terintegrasi diharapkan dapat mengantarkan bangsa dan negara kepada tujuannya. Perencanaan menjadi kunci bagi efektifitas pembangunan nasional, perencanaan yang unggul dan berkualitas adalah menjadi penjamin terlaksananya pembangunan nasional yang akan sanggup menjawab tantangan zaman dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki.

BPK sebagai salah satu lembaga negara yang ikut terlibat dalam proses pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab untuk memberi andil sesuai kewenangannya yaitu melalui pemeriksaan keuangan negara. Pimpinan BPK berharap strategi pemeriksaan BPK selaras dengan pembangunan pemerintah. Pemeriksaan BPK diharapkan dapat mengawal pembangunan nasional yang dimulai dengan perencanaan oleh pemerintah untuk dapat mencapai tujuan bernegara.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Direktorat Litbang Gunarwanto dalam acara Seminar Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Mencapai Tujuan Bernegara, yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Februari 2016 di Ruang Auditorium Kantor Pusat BPK. Acara seminar ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan Jurnal Tata Kelola Akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam acara ini Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari menyerahkan jurnal tersebut kepada LIPI, beberapa universitas serta kementerian secara simbolis.

Acara seminar ini dihadiri oleh beberapa pembicara antara lain Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc. dari Bappenas, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Sc. dari Universitas Gajah Mada dan Bagus Agus Herbowo ST.,MT. dari Kementerian Dalam Negeri. Acara ini juga dihadiri para peserta dari perwakilan dari AKN, Kantor BPK Perwakilan, unit kerja eselon II, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, LIPI dan BPKP.

Bagikan konten ini: