Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menggelar acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (7/9) di ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat beralih dari Ida Sundari kepada Joko Agus Setyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Ida Sundari akan menjalani tugasnya yang baru sebagai Inspektur Utama pada Inspektorat Utama.
Pada kesempatan ini Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis yang hadir menyaksikan kegiatan tersebut, mengapresiasi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat yang telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan opini WTP. Untuk diketahui, tahun 2017 ada 9 Pemerintah Daerah yang mendapat WTP. Dan tahun 2018 berhasil naik menjadi 11. Beliau berharap bahwa opini WTP yang sudah dicapai berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
“Saya menghimbau kepada Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi unsur mensejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945, jelas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tegas Anggota VI BPK.
Pada akhir sambutannya, Anggota VI BPK mengucapkan terima kasih kepada Ida Sundari atas semua usaha dan kerja kerasnya dalam posisi sebelumnya. Beliau juga berpesan kepada Kepala Perwakilan yang baru, untuk dapat meneruskan program-program yang selama ini telah dirintis oleh pejabat sebelumnya.
Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, Kepala Auditorat VI.B, Rita Amelia, para Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat, para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat dan para pejabat di lingkungan BPK.