BERITA UTAMA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh predikat “Sangat Baik” dalam Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla kepada Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, di Jakarta pada Kamis (28/3).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan kepada pemerintah karena telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (Unaudited) kepada BPK dengan tepat waktu. BPK juga memberikan penghargaan kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) Tahun 2018 (Unaudited) kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu pula.

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada publik khususnya akademisi mengenai tugas, fungsi dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan negara, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dihadapan para mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kalimantan Barat, memberikan sosialisasi tentang Peran BPK Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (18/3).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan dari delegasi yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Afghanistan yang terdiri dari Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC), Access to Information Commission (AIC), dan Anti-Corruption Justice Centre (ACJC) dalam rangka studi banding mengenai strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan, pada Jumat, 15 Maret 2019 bertempat di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Delegasi yang dipimpin oleh Mr. Maiwand Rohani selaku Executive Director MEC diterima oleh Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif. Kunjungan delegasi Afghanistan bertujuan untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan strategi komunikasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah lain dan publik dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Inspektorat Kementerian Agama berkepentingan untuk memastikan bahwa pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisasi timbulnya kemungkinan permasalahan di Program Indonesia Pintar (PIP).

Setiap pegawai BPK diharapkan mampu untuk bekerja secara profesional dan selalu menjaga nama baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh pegawai harus memiliki nilai dasar BPK yaitu nilai Integritas, Independensi, dan Profesionalisme yang wajib dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pengawai Negeri Sipil Golongan III – Non Akuntansi Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh di Auditorium Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Medan, Sumatera Utara pada Senin (11/3).

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar membuka secara resmi Rangkaian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III – Non Akuntansi Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), di Auditorium Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa, Sulawesi Selatan pada Senin (11/3).

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menjadi keynote speaker dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Agama di Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nusa Tenggara Barat (IPDN NTB), Senin, (11/3).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Universitas Terbuka (UT) menyepakati kerja sama di bidang peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan sumber daya manusia di lingkungan BPK. Dengan kerja sama ini, BPK bermaksud meningkatkan kualitas pendidikan SDM di lingkungan BPK melalui program pendidikan dengan system Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa (5/3). FGD ini diselenggarakan untuk menyelelaraskan sudut pandang, pemahaman dan persepsi terkait dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Untuk mencapai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara bukan hanya tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semata, namun diperlukan pula partisipasi aktif publik. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam pembukaan bedah buku, “Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” yang digelar di Auditorium BPK Pusat, di Jakarta, pada Selasa (05/03/2019).

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis menerima Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) dan Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018 (Unaudited). Laporan Keuangan (Unaudited) tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Kepala Badan POM, Penny K. Lukito.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting Kelompok Kerja (Pokja) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) Tahun 2018 yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, pada Rabu (28/2).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah lima kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, oleh karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaiannya. Diharapkan dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2018 tetap dapat mempertahankan opini tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menggelar seminar bersama yang bertajuk “Laying the Foundation for the Future Cooperation in Promoting Accountability and Transparency in South East Asia” yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (26/2). Seminar ini bertujuan agar kerjasama di antara tiga lembaga entitas ASEAN tersebut akan dapat mengembangkan proposal konkrit untuk berkolaborasi di masa mendatang, serta untuk bekerja bersama untuk membangun transparansi dan akuntabilitas di tingkat regional.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Moermahadi Soerja Djanegara membuka secara resmi Kick Off Meeting Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 yang digelar di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada Senin (25/2). Kegiatan ini bertujuan untuk memulai pelaksanaan penyusunan konsep teknokratik Renstra BPK 2020-2024 sebelum mendapatkan arahan yang lebih rinci dari para pimpinan.

Dalam rangka untuk memiliki visi, misi dan tujuan yang sama, mampu menjelaskan perencanaan kinerja, untuk mengevaluasi permasalahan dan kendala serta perbaikan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang antara Auditorat Utama Keuangan (AKN) V dan AKN VI, maka untuk merealisasikan hal tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara pada Rabu (19/2).

As a form of concern of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) towards national problems, especially the condition of the Citarum river that has been polluted because of garbage disposal and industrial waste, the BPK hosted a national seminar themed Reviewing Citarum from the Upstream to Jakarta. The seminar was conducted at the Auditorium of the BPK Head Office, Jakarta on Monday.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, Anggota II BPK. Agus Joko Pramono dan Anggota V BPK, Isma Yatun hadir dalam Tahlilan dan Yasinan memperingati 40 hari wafatnya Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi di tempat kediaman almarhum, di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (16/2).

SLIDER 72TH