Untuk memenuhi Pasal 17 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dilaksanan dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat. LHP ini diserahkan secara langsung oleh Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, H. Suriansyah dan Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Doddy Riyadmadji di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, pada Kamis (31/5).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan sejumlah lembaga lainnya di lingkungan pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V BPK. Adapun penyerahan LHP tersebut dilakukan di kantor Pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, di Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/5). LHP diserahkan oleh Anggota V BPK RI, Isma Yatun kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Bandung pada Senin (28/5).
Jumat (25/5) - Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Penyerahan LHP ini berlangsung dalam Rapat Paripurna yang bertempatkan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yatun, M.T. menyerahkan LHP LKPD Provinsi Jawa Timur kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Abdullah Halim Iskandar, M.Pd. yang dilanjutkan dengan penyerahan kepada Gubernur Jawa Timur, DR. H. Soekarwo, S.H., M.Hum.
Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan. Hal itu disampaikan oleh Bahrullah Akbar, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Jumat (25/5/2018).
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mempertahankan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua, Selasa (22/5). LHP diserahkan secara langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda.
BPK telah melakukan audit kinerja pada tahun 2015, yang menyimpulkan bahwa pemerintah belum memiliki data konsumsi yang kongkrit yang menunjukan berapa besarnya konsumsi beras di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Anggota IV BPK, Rizal Djalil dalam Seminar Nasional yang berlangsung di Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Senin (21/5).
Sebagai salah satu media komunikasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK untuk memastikan bahwa pemgembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dilaksanakan oleh pemerintah berada di jalur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan harapan masyarakat, maka BPK bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung menggelar seminar dengan tema “Akselerasi Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi : Masalah dan Solusi”, yang dilaksanakan di Aula Institut Teknologi Bandung, pada Selasa (15/5).
Dengan penunjukan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sdr. Thomas Gatot Hendarto, yang terpilih sebagai anggota dari Independent External Auditor of the International Anti Corruption Academy (IACA), BPK kembali menerima mandat sebagai Independent External Auditor IACA periode pemeriksaan 2018 – 2020. Berdasarkan keputusan AICA’s Board of Governors tanggal 7 Maret 2018, BPK akan untuk melakukan pemeriksaan selama 3 periode atas Laporan Keuangan IACA tahun buku 2018 - 2020.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKT BI) Tahun 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah untuk Tahun Buku 2017, di di Kantor Pusat BPK Jakarta, pada Selasa (15/5). LKT BI Tahun 2017 tersebut diserahkan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan diterima langsung langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo.
Sejak pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 sampai dengan 2017, pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah bersama-sama bekerja keras untuk menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing secara proporsional. Untuk itu diharapkan hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan dalam penyelesaian pemeriksaan LKPP Tahun 2017.
Setelah hadir terlebih dahulu di kota Aceh, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) dalam proyek USAID CEGAH, kembali melakukan Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2018 di kota Ambon, Maluku. Acara ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada Sabtu (12/5) waktu setempat, dengan menghadirkan tamu undangan Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin, Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK, B. Dwita Pradana, Program Manager USAID CEGAH, Ary Nugroho, Sutradara film, Ismail Basbeth, serta Communication Expert of UN and Co-Founder NETCJ, Dewi Laila Sari. Kegiatan roadshow di Ambon ini dimulai dengan pemutaran film pemenang FFKHN Tahun 2017 dari beberapa kategori berjudul “Gosip” dan “Takut Pacar”.
Setelah sukses menggelar Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) Tahun 2018 di kota Aceh, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dan Ambon, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) dalam proyek USAID CEGAH, kembali melakukan Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2018 yang terakhir di Museum Sri Baduga kota Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (12/5).
Pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Ketua BPK, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA berkesempatan memberikan pidato penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja IAEA Tahun 2017 di depan sidang Programme and Budget Committee (PBC) 2018 di Wina, Austria. Delegasi Ketua BPK didampingi Sekjen BPK, Bahtiar Arif sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan; Firdaus Amyar sebagai Kabag Setpim Ketua; dan I Gede Sudi Adnyana, sebagai Pengendali Teknis Pelaporan. Sementara itu, sidang PBC tahunan yang dihadiri perwakilan dari 169 negara anggota dipimpin oleh Duta Besar Austria dan Slovenia, Darmansjah Djumala, sekaligus sebagai Head of Board of Governors of IAEA 2017-2018; yang didampingi oleh Ms. Mary Alice Hayward selaku Deputy Director General, dan personil Management Team of Budget and Finance.
Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara, resmi digelar pada 8 Mei 2018, bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) dengan beberapa kategori lomba seperti film pendek fiksi, dokumenter, serta video citizen journalist. Acara tersebut dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Widiyatmantoro, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, R. Yudi Ramdan Budiman dan Program Manajer USAID-CEGAH, Ary Nugroho.
Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, mengharapkan keterlibatan aktif sineas muda Balikpapan dalam Festival Kawal Harta Negara 2018 karena mengawal harta negara adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk generasi muda. "Dengan mengawal penggunaan harta negara, kita sudah ikut menjaga kesejahteraan negara untuk masa sekarang dan masa depan", ungkapnya. Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK dalam Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara 2018 yang diadakan di Aula Pemerintah Kota Balikpapan (5/5).
Sebagai salah satu forum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan acara “Workshop Penguatan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara” yang dilaksanakan pada Kamis, 03 Mei 2018, di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarmasin.