Ketua BPK kepada IAEA: Pencapaian Opini WTP atas LK IAEA Tahun 2017 Harus Disertai Penguatan Kerangka Akuntabilitas dan Pengendalian Intern serta Manajemen Berbasiskan Hasil yang Lebih Baik
Pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Ketua BPK, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA berkesempatan memberikan pidato penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja IAEA Tahun 2017 di depan sidang Programme and Budget Committee (PBC) 2018 di Wina, Austria. Delegasi Ketua BPK didampingi Sekjen BPK, Bahtiar Arif sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan; Firdaus Amyar sebagai Kabag Setpim Ketua; dan I Gede Sudi Adnyana, sebagai Pengendali Teknis Pelaporan. Sementara itu, sidang PBC tahunan yang dihadiri perwakilan dari 169 negara anggota dipimpin oleh Duta Besar Austria dan Slovenia, Darmansjah Djumala, sekaligus sebagai Head of Board of Governors of IAEA 2017-2018; yang didampingi oleh Ms. Mary Alice Hayward selaku Deputy Director General, dan personil Management Team of Budget and Finance.
Dalam melaksanakan pemeriksaannya, BPK berpedoman pada International Standards on Auditing (ISA) atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan IAEA Tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan keyakinan independen secara memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang dapat disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Tujuan tersebut tercapai sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas posisi keuangan IAEA per 31 Desember 2017 serta laporan realisasi anggaran dan arus kas yang berkahir pada tanggal tersebut. Perlu diketahui bahwa selama 2017 Badan Energi Atom Internasional tersebut menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan belanja masing-masing sebesar 9,98 dan 9,13 trilyun rupiah serta mengelola asset dan hutang masing-masing sebesar 19,37 dan 10,02 trilyun rupiah.
Sedangkan pemeriksaan kinerja berpedoman pada International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen program IAEA untuk meningkatkan layanan kepada negara anggota. Dalam hal ini, area kunci yang telah disepakati meliputi: manajemen bahan bakar terpakai pada pembangkit tenaga nuklir, laboratorium hidrologi isotop, layanan analitis safeguards (verifikasi nuklir), dan kerja sama teknis.
Walaupun IAEA berhasil meraih Opini WTP dan melaksanakan manajemen program menggunakan pendekatan hasil secara memadai, Ketua BPK kembali menegaskan hal-hal penting yang perlu medapatkan perhatian dan perbaikan oleh manajemen untuk tata kelola IAEA yang lebih baik, antara lain yaitu: IAEA harus mempercepat pengesahan kerangka akuntabilitas dan pengendalian internal sehingga memperkuat pengendalian internal yang sudah dilaksanakan secara memadai. Selanjutnya, isu umum yang mengemuka pada agensi-agensi di PBB terkait Asuransi Kesehatan Pasca Kerja, IAEA wajib membentuk rencana pendanaan yang mengurangi risiko ketidakcukupan pembayaran atas utang asuransi dimaksud.
Peningkatan yang perlu dilaksanakan pada pemeriksaan kinerja adalah perlunya membangun sistem informasi yang mengintegrasikan pembelajaran di masa lalu (lessons learned) dengan perencanaan program yang berdasarkan identifikasi risiko secara memadai dengan memasukkan arah yang lebih jelas ke depan terkait pengukuran dan evaluasi atas output dan dampak suatu atau gabungan beberapa program yang paling rasional dapat dicapai. Terkait dengan manajemen laboratorium dan layanan analitis, IAEA harus meningkatkan proses dokumentasi pemeliharaan alat, memonitor dan mengevaluasi efisiensinya, serta memperlancar knowledge transfer management pada saat rotasi pegawai. Selain itu, untuk kerjasama teknis, IAEA wajib mempertimbangkan dengan matang asumsi logis dan risiko ketidaktersediaan dana atas proyek kejasama dimaksud pada tahap perencanaan dan implementasinya sehingga dapat memproyeksikan outcome yang lebih akurat.
Hal lain yang ditegaskan Ketua BPK dalam pidatonya tersebut adalah tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya harus dilaksanakan secara seksama dan tepat waktu sehingga menjaga keberlangsungan bisnis proses guna keberhasilan pencapaian tujuan, serta rencana lingkup pemeriksaan BPK atas LK dan Kinerja IAEA di tahun 2018.
Atas pidato yang disampaikan tersebut, negara-negara angota mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan tanggapan positif atas temuan serta rekomendasi yang diberikan untuk ditindaklanjuti oleh manajemen untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada negara anggota.