BPK Akan Pastikan Akuntabilitas Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19
Jakarta, Jumat (8 Januari 2021) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Agung Firman Sampurna hari ini menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19.
Pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, ketiga Pimpinan tersebut membahas pelaksanaan pengadaan dan distribusi vaksin yang dilaksanakan dalam kondisi kedaruratan (emergency) gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Ketua BPK menjelaskan bahwa diskusi juga membahas berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin.
"Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit," jelas Ketua BPK.
"Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," pungkas Ketua BPK.
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional