BPK menghadiri HLPF SDGs di Markas Besar PBB New York
Untuk kali ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut menghadiri High Level Political Forum on Sustainable Development Goals (HLPF on SDGs) pada tanggal 15-16 Juli 2019 di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Untuk ketiga kalinya pula kehadiran BPK RI diwakili oleh Anggota II BPK, Agus Joko Pramono. HLPF merupakan suatu event yang memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota PBB untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam rangka mereview dan menindaklanjuti Agenda SDGs 2030. Di tahun 2019 ini terdapat 47 negara yang menyerahkan dan mempresentasikan laporan Voluntary National Reviews-nya (VNR) atas pelaksanaan SDGs di negara mereka. Tujuh di antaranya, termasuk Indonesia, menyampaikan VNR mereka yang kedua.
Dalam HLPF tersebut, BPK mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara dalam salah satu Side Event yang diadakan, yaitu di VNR Lab 10 dengan topik “Engaging All Parts and Levels of Government.” Dalam presentasinya, Anggota II BPK menekankan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. BPK RI berperan mengawal pelaksanaan SDGs di Indonesia dengan kegiatan audit yang dilakukannya. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia tahun lalu telah dilakukan Pemerintah RI dengan menerbitkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019 lalu. Selain itu, Anggota II BPK menyatakan pula bahwa BPK ke depannya akan berusaha menilai tidak hanya output, namun juga outcome dari program SDGs di Indonesia.
Di sela-sela kegiatan HLPF, Anggota II BPK turut menghadiri jamuan makan siang bersama delegasi Indonesia antara lain Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Mohammad Koba, Anggota DPR, Dave Laksono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Anggota DPR RI Komisi I, Nurhayati Ali Assegaf, Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, Anggota DPR, Amelia Anggraini, dan Anggota DPR, Budi Satrio Djiwandono.