BPK RI Terpilih Menjadi External Auditor IMO
Jakarta, Sabtu (30 November 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terpilih menjadi eksternal auditor International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional. Indonesia mengungguli Italia dan Inggris, yang bersaing sebagai kandidat external auditor IMO untuk periode 2020 - 2023 pada sidang IMO Assembly ke 31 di Markas Besar IMO, London, Inggris.
“Calon external auditor IMO berjumlah lebih dari satu, sehingga dilakukan proses pemungutan suara,” jelas Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Pada pemungutan suara putaran pertama, Indonesia unggul dengan 64 suara, Inggris 55 suara, dan Italia 24 suara. Namun, jumlah tersebut tidak menunjukkan adanya mayoritas suara, sehingga dilakukan pemungutan suara putaran ke-2. Pada putaran ke-2, Indonesia memperoleh 75 suara, dan Inggris 64 suara.
Sebelumnya, dalam sidang IMO tersebut, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, mengungkapkan bahwa Indonesia menominasikan BPK menjadi external auditor IMO yang berkomitmen memberikan jasa audit berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO. Pencalonan sebagai external auditor IMO ini didasari oleh pengalaman BPK, yang saat ini masih menjadi external auditor International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 2016-2021, serta untuk International Anti Corruption Academy (IACA) tahun 2015-2016 dan 2018-2020.
Pencalonan BPK juga didasari oleh beberapa kelebihan yang dimiliki BPK sebagai lembaga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki banyak pemeriksa dengan kualifikasi sertifikasi profesi Chartered Accountant, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, dan Certified Information System Auditor. BPK juga memiliki banyak pengalaman memeriksa/reviu sektor maritim nasional dan berpengalaman di lingkup komunitas Supreme Audit Institution (SAI) internasional.
Pengajuan BPK sebagai external auditor IMO untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus merepresentasikan bangsa Indonesia. BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan bagi IMO untuk memilih BPK sebagai external auditor-nya.
Dengan terpilihnya BPK, maka BPK akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO dan dua institusi pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI). Jasa pemeriksaan yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya pemeriksaan keuangan, namun juga pemeriksaan kinerja yang tidak ditawarkan oleh negara lain.
BPK selanjutnya akan mempersiapkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja tersebut. “BPK akan berkoordinasi dengan manajemen IMO dan pemeriksa IMO sebelumnya yaitu dari SAI Ghana untuk perencanaan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan pendahuluan di tahun 2020,” jelas Ketua BPK. Pemeriksa BPK yang sudah berpengalaman dalam pemeriksaan IAEA akan dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja IMO.
Pemilihan BPK menjadi external auditor IMO ini, menunjukan eksistensi Indonesia dalam forum maritim internasional yang diperhitungkan oleh negara-negara maritim di dunia. Hal ini semakin meningkatkan kredibilitas BPK di komunitas SAI Internasional. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional