BERITA UTAMA

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis pada seminar yang bertema “BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat” di Gedung Rektorat Universitas Negeri Mulawarman (Unmul), Samarinda, Senin (19/1).

“Dengan tugasnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” tegas Ketua BPK. Oleh sebab itu, BPK akan meningkatkan pemeriksaan kinerja terhadap lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD.

Dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja diperlukan indikator kinerja untuk menjadi acuan bagi BPK maupun lembaga yang diperiksa dan menetapkan standar dalam penilaian kinerja. Ketua BPK menambahkan, Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara keuangan negara yang dikelola dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ketua BPK mengatakan, predikat WTP harus dibarengi peningkatan nyata kesejahteraan rakyat. Penghargaan belum sepenuhnya menjadi gambaran apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Beberapa Indikator harus terpenuhi jika ingin dikategorikan mampu mengelola keuangan secara baik. Seperti, angka kemiskinan menurun, indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat kecerdasan meningkat, serta pengangguran berkurang,” ungkap Ketua BPK.

Selain Ketua BPK, seminar tersebut juga menghadirkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Mukmin Faisyal dan Pakar Ekonomi Unmul, Fitriadi sebagai narasumber. Bertindak sebagi moderator adalah Tenaga Ahli Ketua BPK, Abdul Rahman Farisi. Turut hadir dalam seminar tersebut Rektor Unmul, Masjaya, Inspektur Utama BPK, Mahendro Sumardjo, Kepala BPK Perwakilan Prov. Kaltim, Sri Haryoso Suliyanto, serta Pimpinan DPRD Prov. Kaltim. Seminar tersebut diikuti oleh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Prov. Kaltim dan para mahasiswa Unmul.

Tujuan diselenggarakannya seminar tersebut antara lain untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan BPK di Kalimantan Timur terhadap keberadaan dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Selain itu, juga untuk menjalin komunikasi dan dialog yang konstruktif antara BPK dengan stakeholder.