BPK Menyelenggarakan Diskusi Panel dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek Dikti)

BPK Menyelenggarakan Diskusi Panel dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek Dikti)

Guna membentuk komunikasi BPK dengan Kemenristek Dikti dan untuk meningkatkan kesamaan dan mengakomodasi serta mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang muncul pasca pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan sebelumnya, AKN III menyelenggarakan Diskusi Panel Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kemenristek Dikti serta Perguruan Tinggi Permasalahan Serta Tindak Lanjutnya bertempat di Kantor Pusat BPK, Rabu, 6 September 2016. Turut hadir pada acara ini adalah Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Menteri Ristek dan Dikti, Mohamad Nasir, Tortama III, Rochmadi Saptogiri, Kaditama Revbang, Bahtiar Arif, dan para rektor perguruan tinggi negeri.


BPK Selenggarakan Rapat Koordinasi PPID

BPK Selenggarakan Rapat Koordinasi PPID

Dalam upaya untuk mendapatkan kesepahaman mengenai informasi publik yang dikecualikan, penyelarasan, penyeragaman, dan peningkatan pelayanan informasi publik di pusat dan perwakilan, Biro Humas dan Kerjasama Internasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID. Acara ini berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 2 September 2016 di Jakarta tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, yang sekaligus membuka secara resmi dan Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan dan para Kepala Perwakilan seluruh Indonesia sebagai PPID Perwakilan dan PPID Pusat serta para pejabat pembantu PPID Pusat dan Perwakilan.


BPK Memaparkan Perannya dalam Mendorong Sustainable Growth di bidang Industri Ekstraktif pada 3rd Meeting of Intosai WGEI

BPK Memaparkan Perannya dalam Mendorong Sustainable Growth di bidang Industri Ekstraktif pada 3rd Meeting of Intosai WGEI

Anggota VII BPK-RI Achsanul Qosasi memimpin delegasi BPK-RI pada 3rdMeeting of Intosai Working Group on Audit of Extractive Industries tanggal 24-26 Agustus 2016 di Mombasa Kenya. Pertemuan ini dihadiri oleh 71 orang delegasi dari 36 Supreme Audit Institution (SAI) anggota Intosai WGEI dari berbagai negara. WGEI dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan mempromosikan audit industri ekstraktif pada komunitas INTOSAI dalam rangka mendorong good governance and Sustainable development pada UN Post-2015 agenda.


Kunjungan Bilateral BPK RI ke CCA of Moscow

Kunjungan Bilateral BPK RI ke CCA of Moscow

Moskow, 23 Agustus 2016. Dalam rangka implementasi kerja sama bilateral antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan the Chamber of Control and Accounts of Moscow (CCA of Moscow) di Rusia, Anggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara dan delegasi BPK RI yang terdiri dari Tortama KN V, Bambang Pamungkas; Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, R. Yudi Ramdan Budiman, serta delegasi lainnya melakukan kunjungan bilateral ke CCA of Moscow.


Kunjungan Bilateral BPK RI ke SAO Republik Ceko

Kunjungan Bilateral BPK RI ke SAO Republik Ceko

Praha, 25 Agustus 2016. Dalam rangka implementasi bilateral antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Supreme Audit Office of Republik Ceko (SAO Rep. Ceko), BPK RI melakukan kunjungan bilateral ke SAO Rep. Ceko pada tanggal 25 s.d 27 Agustus 2016. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, didampingi Anggota III BPK, Profesor Eddy Mulyadi Soepardi, Inspektur Utama, Dr. Mahendro Sumardjo, dan delegasi BPK lainnya.


BPK Selenggarakan Workshop Permasalahan Hukum atas Pemeriksaan Keuangan Negara

BPK Selenggarakan Workshop Permasalahan Hukum atas Pemeriksaan Keuangan Negara

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas Hasil Pemeriksaan BPK, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan acara “Workshop Permasalahan Hukum Atas Pemeriksaan Keuangan Negara” degan topik masalah tentang Nilai Tanah Hasil Pengadaan Menurut Peraturan Perundang-undangan (Antara Nilai Apraisal, NJOP dan Nilai Pasar) yang dilaksanakan pada Rabu, 24 Agustus 2016, di Kantor BPK, Jakarta.


Pemeriksaan Bantuan Keuangan Parpol Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Keuangan Parpol

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Parpol Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Keuangan Parpol

Saat ini, administrasi atas bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) belum tertib. Banyak parpol melaporkan penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukan dan terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.


BPK Sosialisasikan Kewenangan BPK dalam  Pemantauan Penyelesaian dan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara

BPK Sosialisasikan Kewenangan BPK dalam Pemantauan Penyelesaian dan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kewenangan BPK kepada para pemangku kepentingan, maka dilaksanakan sosialisasi dengan memberikan pemaparan yang berkaitan dengan bagaimana kewenangan BPK dalam memantau penyelesaian dan pelaksanaan ganti kerugian negara. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan harapan diperoleh pemahaman yang sama mengenai kewenangan BPK dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan amanat undang-undang.


BPK Menempatkan Diri Sebagai Mitra Transparansi BUMN

BPK Menempatkan Diri Sebagai Mitra Transparansi BUMN

Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas PT. Pelni dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Company (ITDC), pada hari Senin (8/8/2016) di Kantor Pusat BPK RI.


BPK Kembangkan Aplikasi untuk Pemantauan Tindak Lanjut

BPK Kembangkan Aplikasi untuk Pemantauan Tindak Lanjut

Data tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini secara manual disampaikan ke BPK akan digantikan dengan data elektronis melalui sebuah sistem yang sedang dikembangkan oleh BPK. Melalui sistem ini, proses dan status tindak lanjut dari data yang disampaikan oleh entitas dapat diketahui dan diakses secara real time.


BPK Turut Serta Audit Laporan Keuangan IACA TA 2015

BPK Turut Serta Audit Laporan Keuangan IACA TA 2015

Auditor BPK yang terpilih menjadi anggota Auditor Eksternal Independen untuk International Anti Corruption Academy (IACA), Amri Lewa, melakukan audit atas Laporan Keuangan IACA Tahun Anggaran 2015 pada 13-14 Juli 2016 di Laxenburg, Austria. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan 2 anggota Auditor Eksternal Independen lainnya, yang berasal dari Pakistan, Mr. Asim Lodhi dan Rusia, Mr. Anton Kosyanenko.


BPK berinisiatif Menyelenggarakan Pertemuan Nasional Menata Ulang Dana Politik di Indonesia

BPK berinisiatif Menyelenggarakan Pertemuan Nasional Menata Ulang Dana Politik di Indonesia

Sebagai bentuk kepedulian BPK terhadap masalah bangsa khususnya di bidang pendanaan kegiatan Politik, dalam rangka mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas bantuan keuangan partai politik, serta kajian serta studi yang dilakukan BPK atas dana politik pada beberapa negara, bertempat di Kantor Pusat BPK Jakarta, digelar Rapat Nasional Menata Ulang Dana Politik di Indonesia, Senin (25/7/2016). Pertemuan Nasional ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan dialog yang positif dengan para pemangku kepentingan, dalam rangka memperoleh masukan dan solusi terbaik bagi kebijakan dana politik di Indonesia.


BPK Selenggarakan Silaturahmi Pimpinan BPK dan Pimpinan Redaksi

BPK Selenggarakan Silaturahmi Pimpinan BPK dan Pimpinan Redaksi

Dalam rangka menyambut Fitri 1437 H, bertempat di Kantor Pusat BPK RI diadakan acara Halal bi Halal dan Silarurahmi Pimpinan BPK RI dan Pimpinan Redaksi, Kamis (19/7/2016). Forum ini diadakan sebagai satu sarana meningkatkan kerjasama dan hubungan kemitraan BPK RI dan media massa sebagai salah satu pemangku kepentingan BPK RI, dan mitra strategis dalam rangka untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, transparansi dan akutabilitas keuangan negara. Forum ini diharapkan juga menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan pengelolaan keuangan negara akhir-akhir ini di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Ketua BPK Hary Azhar Azis, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota BPK VI, Bahrulllah Akbar, Anggota BPK VII, Achsanul Qosasi, para pejabat eselon I, dan para Pimpinan Redaksi Media Massa.


BPK  Inisiatif Selenggarakan  Rapat Koordinasi Kebijakan Pangan Nasional

BPK Inisiatif Selenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pangan Nasional

Dalam rangka untuk menjalin komunikasi dan dialog yang positif terhada para pemangku kepentingan dan untuk mendapatkan masukan dan solusi yang terbaik bagi pengadaan pangan nasional, bertempat di Kantor Pusat BPK diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema “Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan dalam Negeri vs Impor”, Selasa (21/6/2016). Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota BPK IV, Rijal Djalil, Anggota BPK VII, Achsanul Qosasi, Anggota BPK II, Agus Joko Pramono, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Ketua HKTI, dan pengamat pertanian Prof. Dr. Bustanul Arifin.


BPK Serahkan LHP kepada Kemenkes, Kemendikbud, dan BPOM

BPK Serahkan LHP kepada Kemenkes, Kemendikbud, dan BPOM

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada hari Selasa (21/6) di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPK, Jakarta.


BPK Gelar Pertemuan Tertutup dengan KPK

BPK Gelar Pertemuan Tertutup dengan KPK

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan untuk membahas kelanjutan dugaan penyimpangan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan tertutup yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK pada Senin (20/6) tersebut berlangsung sekitar satu jam dan menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan antara pimpinan BPK dan KPK.


BPK Didatangi Puluhan Aktivis Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta

BPK Didatangi Puluhan Aktivis Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta

Kantor Pusat BPK RI didatangi oleh puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ), Senin (20/6/2016). Maksud dari kedatangan aktivis tersebut adalah untuk mendukung BPK RI terkait dengan audit investigasi Rumah Sakit Sumber Waras. Mereka yang hadir adalah mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto, aktivis senior Ratna Sarumpaet dan Hatta Taliwang,serta mantan juru bicara kepresidenan Adhie Massardi. Para aktivis ini diterima oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal Hendar Ristriawan dan Kaditama Revbang Bahtiar Arif.


BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP tahun 2015. BPK menemukan enam permasalahan yang diketemukan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan sistem pengedalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Hary Azhar Azis pada penyerahan LHP atas LKPP tahun 2015 kepada Ketua DPR RI Ade Komaruddin. Penyerahan LHP atas LKPP tahun 2015 dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (2/6/2016).


Serahkan LHP kepada 19 K/L, BPK Berharap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Segera Dilakukan

Serahkan LHP kepada 19 K/L, BPK Berharap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Segera Dilakukan

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berhenti setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan diserahkan kepada entitas, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK. Hal itu diungkapkan oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna dalam sambutannya pada penyerahan LHP BPK di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, di Kalibata, Jakarta, Kamis (2/6).


BPK Meningkatkan Sinergi dengan Lembaga Peradilan dan Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberatasan Korupsi

BPK Meningkatkan Sinergi dengan Lembaga Peradilan dan Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberatasan Korupsi

Untuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan pemangku kepentingan hakim, kepolisian, kejaksaan dan KPK mengenai lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara/daerah. Selain itu untuk menghasilkan keselarasan dan pandangan antara BPK dan pemangku kepentingan mengenai subtansi kebenaran hasil pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang bukan merupakan obyek yang dapat diuji dimuka peradilan Ditama Binbangkum menyelenggarakan Forum Diskusi Peningkatan Sinergi BPK, Lembaga Peradilan, dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Auditorium Pusdiklat BPK Jakarta, Selasa (31/5/2016).