BERITA UTAMA

BPK Selenggarakan Rapat Koordinasi PPID

Dalam upaya untuk mendapatkan kesepahaman mengenai informasi publik yang dikecualikan, penyelarasan, penyeragaman, dan peningkatan pelayanan informasi publik di pusat dan perwakilan, Biro Humas dan Kerjasama Internasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID. Acara ini berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 2 September 2016 di Jakarta tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, yang sekaligus membuka secara resmi dan Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan dan para Kepala Perwakilan seluruh Indonesia sebagai PPID Perwakilan dan PPID Pusat serta para pejabat pembantu PPID Pusat dan Perwakilan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu sarana meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya BPK memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang reformasi birokrasi di Indonesia, untuk mendorong setiap lembaga dalam melakukan pengelolaan informasi dengan didasari prinsip good governance, transparansi dan akuntabel.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah selain untuk pembaharuan informasi yang dikecualikan oleh BPK juga untuk menyamakan pemahaman tentang Informasi Publik dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tupoksi Pusat dan Perwakilan, sebagai upaya untuk dukungan dari Pimpinan, Auditor Utama dan Kepala Perwakilan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Kehumasan demi membangun brand image BPK sebagai lembaga pemeriksa yang independen, profesional dan berintegritas, serta meningkatkan pemahaman brand awareness lembaga.

“Era keterbukaan dan transparansi informasi ini membuat kita harus segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi. Oleh sebab itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal tidak hanya mengandalkan para pejabat pembantunya akan tetapi dapat duduk bersama dengan para pejabat pembantu dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik”, tegas Wakil Ketua.

Untuk menjawab tantangan dan perkembangan tersebut diatas, kita sebagai Lembaga publik mempunyai tantangan dalam transparansi Hasil Pemeriksaan BPK yang saat ini sudah menjadi kebutuhan publik. Dengan adanya transparansi Hasil Pemeriksaan secara bertahap akan menguatkan Independensi, Integritas dan Profesionalisme bagi pemeriksa BPK.

Bagikan konten ini: