Inspektorat Utama menyelenggarakan Forum Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama) dan Peer Review BPK Negara Lain dengan tema Peningkatan Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK Melalui Penguatan Sistem Pengendalian Mutu di Hotel Century Jakarta, 13 – 14 Oktober 2016.
Menjawab kebutuhan anggota Asian Organization of Supreme Audit Instituion (ASOSAI) akan dukungan pengembangan kapasitas terkait pemeriksaan manajemen bencana, BPK RI ditunjuk sebagai tuan rumah oleh ASOSAI untuk menyelenggarakan Audit Review Meeting, IDI-ASOSAI 3i Cooperative Audit Programe on Audit Disaster Management, yang diselenggarakan pada tanggal 10 – 14 Oktober 2016, di Pusdiklat BPK Jakarta.
Pada Pertemuan ke 10 INTOSAI Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML), Delegasi BPK dipimpin oleh Anggota III Prof Eddy Mulyadi Soperadi yang hadir sebagai anggota Working Group untuk menghasilkan beberapa pedoman pemeriksaan bagi para pemeriksa di anggota INTOSAI di dunia. Pertemuan yang diselenggarakan di kantor Bundes Rechnungshof (BPK Jerman) Bonn Jermana berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 29 September 2016.
Memenuhi kewajiban Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna ke 7, Selasa (4/10/2016) di Gedung DPR Jakarta. IHPS diserahkan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Sekitar 5000 santri memenuhi aula di lingkungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor (YPH PPD NW Pancor), Lombok Timur, Selasa (04/10/2016). Para santri/santriwati nampak antusias menerima kuliah umum dari Anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA. dan Anggota III BPK RI, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.
Untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dana desa tersebut dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar dialog terbuka dengan tema “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada hari, Jumat (30/9).
Untuk dapat memperluas perspektif dan kemampuan mengaudit manajerial pada Kantor Perwakilan terkait dengan laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkerjerjasama dengan Australian National Audit Office (ANAO) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) on Financial Audit : Reporting Phase and Quality Control, yang dilaksanakan tanggal 26 – 27 September di Hotel Four Points Makassar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bupati Kabupaten Badung, serta Walikota Denpasar. Rapat tersebut membahas hal terkait Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai di Bali.
Seoul, 20 September 2016. Dalam rangka implementasi kerja sama bilateral dengan BPK negara lain, BPK melaksanakan penandatanganan MoU dengan Board of Audit and Inspection (BAI) Republik Korea serta pembukaan Training on Public Auditing Capacity Building Program for the Audit Board (Indonesia) pada tangal 18 s.d. 21 September 2016.
BPK kembali dipercaya oleh Intosai WGEA menjadi tuan rumah The 3rd International Training on Forestry Audit 2016. Pelatihan ini mengambil topik tentang kawasan konservasi hutan, masalah yang signifikan di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Ini sejalan dengan komitmen INTOSAI WGEA dalam rencana kerja 2014-2015, tujuan pelatihan ini untuk peningkatan kapasitas auditor melakukan audit pada kawasan konservasi hutan.
Dalam rangka menyusun konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Kesetjenan dan Penunjang (RKSP) Tahun 2017 serta Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018, BPK RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 September 2016, di Auditorium Kantor Pusat, BPK RI. Rapat Kerja kali ini mengusung tema “Penguatan Strategi Dalam Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Untuk Mencapai Tujuan Bernegara”.
Delegasi BPK RI mengikuti Pertemuan ke-9 INTOSAI Working Group on Value and Benefits of SAIs (WGVBS)
Sebagai salah satu bentuk peran aktif dalam organisasi dan kerja sama internasional, BPK RI mengikuti pertemuan ke-sembilan Working Group on Value and Benefits of SAIs (WGVBS) pada tanggal 29-31 Agustus 2016 di Arusha, Tanzania. Kegiatan ini diikuti oleh 11 SAI yang tergabung menjadi anggota WGVBS, yaitu USA, Mexico, Austria, Perancis, Indonesia, Cina, Irak, Afrika Selatan, Namibia, Jamaica, dan Tanzania yang bertindak sebagai tuan rumah. Delegasi Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Wahyu Priyono (BPK Perwakilan NTB), Welliya Elfajri (BPK Perwakilan Kalteng), dan Rakhmat Alfian (BPK Perwakilan Kalteng).
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan (Pusdiklat BPK) selenggarakan workshop Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. Workshop yang diselenggarakan di Balai Diklat BPK di Yogyakarta ini berlangsung selama dua hari (8 dan 9 September 2016). Kegiatan tersebut diikuti oleh pelaksana dan auditor di lingkungan BPK baik BPK Pusat maupun BPK Perwakilan.
Ditama Binbangkum menyelenggarakan Forum Diskusi Peningkatan Sinergi Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Peradilan dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Auditorium Pusdiklat BPK, Kamis (8/9/2016). Forum tersebut menghasilkan keselaran pandangan dan pemahaman antara BPK dengan pemangku kepentingan hakim, kepolisian, kejaksaan dan KPK mengenai perhitungan kerugian negara dalam rangka penegakan hukum oleh aparatur penegakan hukum, serta menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman, antara BPK dengan pemangku kepentingan mengenai kebenaran subtansi hasil pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK bukan merupakan obyek yang dapat diuji dimuka pengadilan.
Jakarta, 6 September 2016, Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK (AKN V) menyelenggarakan konsinyering persiapan pemeriksaan dengan tema “Konsinyering II Persiapan Pemeriksaan Terinci Tematik Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD, serta Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah”. Konsinyering tersebut diikuti oleh peserta dari lingkungan AKN V dan AKN VI tersebut bertujuan untuk memberikan bekal kepada seluruh pemeriksa, berupa pemahaman atas harapan penugasan dan tujuan pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam program pemeriksaan.
Guna membentuk komunikasi BPK dengan Kemenristek Dikti dan untuk meningkatkan kesamaan dan mengakomodasi serta mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang muncul pasca pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan sebelumnya, AKN III menyelenggarakan Diskusi Panel Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kemenristek Dikti serta Perguruan Tinggi Permasalahan Serta Tindak Lanjutnya bertempat di Kantor Pusat BPK, Rabu, 6 September 2016. Turut hadir pada acara ini adalah Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, Menteri Ristek dan Dikti, Mohamad Nasir, Tortama III, Rochmadi Saptogiri, Kaditama Revbang, Bahtiar Arif, dan para rektor perguruan tinggi negeri.
Dalam upaya untuk mendapatkan kesepahaman mengenai informasi publik yang dikecualikan, penyelarasan, penyeragaman, dan peningkatan pelayanan informasi publik di pusat dan perwakilan, Biro Humas dan Kerjasama Internasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID. Acara ini berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 2 September 2016 di Jakarta tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, yang sekaligus membuka secara resmi dan Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan dan para Kepala Perwakilan seluruh Indonesia sebagai PPID Perwakilan dan PPID Pusat serta para pejabat pembantu PPID Pusat dan Perwakilan.
Anggota VII BPK-RI Achsanul Qosasi memimpin delegasi BPK-RI pada 3rdMeeting of Intosai Working Group on Audit of Extractive Industries tanggal 24-26 Agustus 2016 di Mombasa Kenya. Pertemuan ini dihadiri oleh 71 orang delegasi dari 36 Supreme Audit Institution (SAI) anggota Intosai WGEI dari berbagai negara. WGEI dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan mempromosikan audit industri ekstraktif pada komunitas INTOSAI dalam rangka mendorong good governance and Sustainable development pada UN Post-2015 agenda.
Moskow, 23 Agustus 2016. Dalam rangka implementasi kerja sama bilateral antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan the Chamber of Control and Accounts of Moscow (CCA of Moscow) di Rusia, Anggota V BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara dan delegasi BPK RI yang terdiri dari Tortama KN V, Bambang Pamungkas; Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, R. Yudi Ramdan Budiman, serta delegasi lainnya melakukan kunjungan bilateral ke CCA of Moscow.
Praha, 25 Agustus 2016. Dalam rangka implementasi bilateral antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Supreme Audit Office of Republik Ceko (SAO Rep. Ceko), BPK RI melakukan kunjungan bilateral ke SAO Rep. Ceko pada tanggal 25 s.d 27 Agustus 2016. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, didampingi Anggota III BPK, Profesor Eddy Mulyadi Soepardi, Inspektur Utama, Dr. Mahendro Sumardjo, dan delegasi BPK lainnya.