Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menggelar pertemuan dengan Tim Peer Review BPK Tahun 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di Padang, pada Jumat (29/03). Tim Peer Review, yang terdiri dari Piotr Prokopczyk, Iwona Zyman, Kamila Zyndul, Jaanus Kasendi, dan Ingvild Gulbrandsen memilih BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai sampel dan telah melakukan penelaahan sejak Senin (25/03).
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono menjadi salah satu pembicara dalam Side Event “Independent Oversight for Effective, Accountable, and Inclusive Institutions: Strengthening the Role of Supreme Audit Institutions in SDG Implementation and Review” pada Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2019 yang diselenggarakan oleh UN ESCAP di UNCC di Bangkok, Thailand pada Jumat (29/3). Setelah sehari sebelumnya Anggota BPK memaparkan mengenai peran BPK dalam proses Voluntary National Reviews (VNR) pada agenda item 3 Linking national, regional and global dimensions of the 2030 Agenda for Sustainable Development, sesi 4 : Panel on Voluntary National Review.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerjadjanegara bersama dengan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengikuti pertandingan persahabatan antar kementerian dan lembaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat (29/3).
Dalam rangka implementasi kerja sama bilateral antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Office of the Auditor General of Pakistan (OAGP), Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar didampingi oleh Kepala Direktorat Litbang, Dwi Setiawan Susanto dan Kepala Auditorat III.B, Slamet Riyadi melakukan kunjungan bilateral ke OAGP pada tanggal 25-26 Maret 2019.
Anggota II BPK, Agus Joko Pramono menjadi salah satu pembicara dalam Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2019 yang diselenggarakan oleh UNCC di Bangkok, Thailand pada Kamis (28/3). Anggota II BPK memaparkan mengenai peran BPK dalam proses Voluntary National Reviews (VNR) pada agenda item 3 Linking national, regional and global dimensions of the 2030 Agenda for Sustainable Development, sesi 4 : Panel on Voluntary National Review.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh predikat “Sangat Baik” dalam Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla kepada Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, di Jakarta pada Kamis (28/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan kepada pemerintah karena telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (Unaudited) kepada BPK dengan tepat waktu. BPK juga memberikan penghargaan kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) Tahun 2018 (Unaudited) kepada Menteri Keuangan secara tepat waktu pula.
Dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada publik khususnya akademisi mengenai tugas, fungsi dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan negara, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dihadapan para mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kalimantan Barat, memberikan sosialisasi tentang Peran BPK Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (18/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan dari delegasi yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Afghanistan yang terdiri dari Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC), Access to Information Commission (AIC), dan Anti-Corruption Justice Centre (ACJC) dalam rangka studi banding mengenai strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan, pada Jumat, 15 Maret 2019 bertempat di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Delegasi yang dipimpin oleh Mr. Maiwand Rohani selaku Executive Director MEC diterima oleh Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif. Kunjungan delegasi Afghanistan bertujuan untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan strategi komunikasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah lain dan publik dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Inspektorat Kementerian Agama berkepentingan untuk memastikan bahwa pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisasi timbulnya kemungkinan permasalahan di Program Indonesia Pintar (PIP).
Setiap pegawai BPK diharapkan mampu untuk bekerja secara profesional dan selalu menjaga nama baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh pegawai harus memiliki nilai dasar BPK yaitu nilai Integritas, Independensi, dan Profesionalisme yang wajib dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pengawai Negeri Sipil Golongan III – Non Akuntansi Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh di Auditorium Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Medan, Sumatera Utara pada Senin (11/3).
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar membuka secara resmi Rangkaian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III – Non Akuntansi Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), di Auditorium Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa, Sulawesi Selatan pada Senin (11/3).
Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menjadi keynote speaker dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Agama di Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nusa Tenggara Barat (IPDN NTB), Senin, (11/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Universitas Terbuka (UT) menyepakati kerja sama di bidang peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan sumber daya manusia di lingkungan BPK. Dengan kerja sama ini, BPK bermaksud meningkatkan kualitas pendidikan SDM di lingkungan BPK melalui program pendidikan dengan system Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.
Untuk Menyelaraskan Sudut Pandang, BPK dan Bank Indonesia Mengadakan Kegiatan Focus Group Discussion
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa (5/3). FGD ini diselenggarakan untuk menyelelaraskan sudut pandang, pemahaman dan persepsi terkait dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Untuk mencapai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara bukan hanya tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semata, namun diperlukan pula partisipasi aktif publik. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam pembukaan bedah buku, “Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” yang digelar di Auditorium BPK Pusat, di Jakarta, pada Selasa (05/03/2019).