BERITA UTAMA

Anggota II BPK, Agus Joko Pramono menjadi salah satu pembicara dalam Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2019 yang diselenggarakan oleh UNESCAP di UNCC di Bangkok, Thailand pada Kamis (28/3). Anggota II BPK memaparkan mengenai peran BPK dalam proses Voluntary National Reviews (VNR) pada agenda item 3 Linking national, regional and global dimensions of the 2030 Agenda for Sustainable Development, sesi 4 : Panel on Voluntary National Review.

Selain Anggota II BPK, dalam sesi yang dimoderatori oleh Kira Christianne D. Azucena, Vice-President of ECOSOC, stakeholder yang dihadirkan adalah: Villaney Remengesau, President, Belau Association of Non-Governmental Organization (BANGO), Palau; Kazuhide Umemoto, Deputy Mayor, Kitakyushu, Jepang; Bakhytgul Yeleussizova, Senior Expert of Centre of Strategic Elaboration and Sustainable Development JSC ‘Economic Research Institute’, Kazakhstan dan Vinya Ariyaratne, President of Sarvodaya Shramadana Movement, Sri Lanka.

Anggota II BPK menjelaskan bahwa berdasarkan mandat yang dimiliki BPK telah melakukan pemeriksaan atas tahap preparedness of the SDG Implementation. Pemeriksaan dilakukan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam mengadaptasi Global Agenda ke dalam konteks nasional, identifikasi dan penyiapan sumber daya dan kapasitas yang diperlukan, dan penyusunan mekanisme tindak lanjut, monitoring dan reviu sejak VNR pertama yang disusun pemerinta Indonesia tahun 2017.

​

INTOSAI telah menyusun empat pendekatan pemeriksaan SDGs, yaitu preparedness of SDGs Implementation; performance audits on SDG programmes; promoting effective, accountable and inclusive institutions at all level; dan being models of transparency and accountability in audit office operations, including auditing and reporting.

Pemerintah Indonesia menerima hasil pemeriksaan BPK dan BPK sangat menghargai usaha yang dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti room for improvement yang direkomendasikan oleh BPK.

​

Catatan penting pemeriksaan BPK adalah mengenai disagregasi data pemerintah. BPK mengharapkan agar pemerintah dapat mengusahakan ketersediaan data sehingga mempermudah monitoring dan evaluasi atas pencapaian program yang direncanakan. BPK dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan room for improvement yang direkomendasikan BPK dapat diimplementasikan dan dilaporkan dalam VNR 2019. BPK menyarankan adanya sistem informasi dan pelaporan SDG global yang akan bermanfaat untuk peyediaan informasi yang reliable atas pencapaian target SDG pada level regional dan global.

Dari diskusi, diketahui bahwa masing-masing negara menyiapkan VNR sesuai dengan pendekatan masing-masing. Secara umum narasumber setuju bahwa bahwa pelu adanya partnership antara dan keterlibatan semua pihak serta mengedepanan semangat no one left behind dalam implementasi SDG. Dari perspective audit, BPK mengingatkan bahwa audit SDGs dengan kriteria di level outcome, akan memberikan masukan yang lebih komprehesif, karena auditor diminta untuk tidak hanya fokus pada output sebuah entitas, namun harus mengelaborasi hubungan beberapa output tersebut dalam bentuk Whole of Government, untuk menunjukkan keterkaitan antar entitas pemeriksaan dalam menjalankan fungsinya mendukung tujuan bernegara.