Anggota I BPK Apresiasi Sinergi APIP di Lingkungan Kemhan dan TNI
JAKARTA, Humas BPK - Untuk menyelesaikan permasalahan signifikan yang telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk Tim Terpadu.
Hendra mengatakan, tim tersebut harus melibatkan seluruh unit organisasi dan pihak terkait dengan mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi biaya yang ditanggung negara.
"Dari keseluruhan permasalahan yang ada, kami melihat bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK tidak dapat diselesaikan oleh salah satu unit organisasi," ungkapnya pada kegiatan Coffee Morning Komunitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kemhan dan TNI di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, pada Selasa (25/05).
Kegiatan ini merupakan suatu forum yang digunakan untuk meningkatkan koordinasi ataupun saling tukar informasi dalam menghadapi persoalan terkait dengan tugas dan fungsi sebagai APIP. Forum ini juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat sinergi antar pengawas APIP maupun dengan instansi lainnya, termasuk dengan BPK.
Sementara itu, menyinggung mengenai Laporan Keuangan Kemhan dan TNI, Hendra mengatakan bahwa Laporan Keuangan Kemhan dan TNI TA 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendorong upaya perbaikan secara terus menerus dengan selalu bersinergi antara APIP dengan satker dan instansi terkait. Komitmen dan upaya berkelanjutan, menurut Anggota BPK sangat diperlukan dalam rangka tetap mempertahankan pencapaian yang telah diperoleh, sehingga harapannya, pada Laporan Keuangan TA 2020, Kemhan dan TNI mampu memperoleh level pencapaian yang sama.
Mengakhiri sambutannya, Anggota BPK mengapresiasi terselenggaranya kegiatan coffee morning ini. Kepada Pimpinan unit organisasi TNI Angkatan Laut dan Korps Marinir beserta staf dan jajaran, Hendra mengatakan koordinasi dan sinergi yang efektif antar APIP di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan salah satu cerminan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Turut hadir secara fisik terbatas di antaranya, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK (Tortama KN I) Novy G.A. Pelenkahu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Yudo Margono, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal), Ahmadi Heri Purwono dan para pejabat APIP di lingkungan Kemhan dan TNI.