Anggota V BPK Harapkan LK yang Berkualitas dan Komprehensif
Jakarta, Humas BPK - Pentingnya laporan keuangan (LK) yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para penggunanya merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas dan komprehensif, termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah, sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit kepada Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) Heru Budi Hartono saat entry meeting pemeriksaan atas LK Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023, di Balai Agung DKI Jakarta, Rabu (7/2).
Anggota V BPK mengungkapkan bahwa DKI Jakarta merupakan daerah yang sangat strategis dan menjadi barometer untuk Indonesia. Oleh karena itu, apa yang terjadi di DKI Jakarta mempunyai pengaruh sangat luas untuk provinsi-provinsi lainnya.
BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas LK Pemprov DKI Jakarta selama 6 kali berturut-turut. Namun demikian, pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara.
"Opini atas LK lebih merupakan "target wajib" pemerintah daerah yang memprestasikan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan," ungkap Anggota V BPK.
Opini WTP yang telah diperoleh seharusnya dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat.
Pada pemeriksaan LK tahun 2023, BPK akan mencermati penggunaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, yang dinilai berisiko tinggi. Selain itu, BPK juga akan memfokuskan pada akun pendapatan asli daerah (PAD), belanja kontraktual dan pengelolaan aset prasarana, sarana dan fasilitas umum.
Anggota V BPK berharap tim pemeriksa BPK dan entitas terperiksa bisa saling bersinergi dengan tetap menjaga nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme.
"Semoga pelaksanaan entry meeting ini menjadi awal yang baik bagi terciptanya kolaborasi dan sinergi BPK dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel," harapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara V Slamet Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), para pejabat di lingkungan BPK dan Pemprov DKI Jakarta, serta tim pemeriksa LK Pemprov DKI Jakarta.